1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  3. mengatur dan mengawasi bank

2.1 OTORITAS MONETER DI INDONESIA

Pada maasa berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya berada di tangan pemerintah.  Meskipun berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga utama sebagai pelaksana kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Moneter, otoritasnya tetap pada pemerintah.  Pemerintah melalui presiden dan

menteri Keuangan mempunyai kekuasaan atau akses yang sangat besar untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Moneter.  Presiden mempunyai akses yang besar karena pada waktu itu presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat pejabat Gubernur dan Direktur Bank Indonesia atas usul Dewan Moneter.  Menteri keuangan dan menteri bidang ekonomi mempunyai akses yang besar karena pada waktu itu anggota Dewan Moneter terdiri dari  Menteri Keuangan, seorang menteri bidang ekonomi dan Gubernur BI.  Di samping itu, pemerintah mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menentukan berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang bank sentral.

Berbagai wewenang yang diberikan kepada pemerintah terutama melalui presiden dan memteri-menterinya di atas menyebabkan otoritas moneter tidak terletak pada Bank Indonesia, tapi pada pemerintah.  Kondisi tersebut mengandung tiga implikasi utama: pertama, kebijaka fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relative lebih dapat disinkronkan dengan kebijakan moneter melalui jumlah uang beredar, karena otoritas kedua kebijakan tersebut terletak pada satu pihak, yaitu pemerintah; kedua, kebijakan moneter yang bertujuan terutama untuk menjamin sistem pembayaran yang lancar, stabil, dan baik seringkali tidak berjalan searah dengan tujuan-tujuan pelaksanaan kebijakan moneter.  Hal ini menyebabkan target kebijakan moneter seringkali tidak dapat dicapai dengan maksimal; ketiga, campur tangan yang besar dari pemerintah mengandung risiko berupa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan yang tidak efisien. Lebih jauh, sistem ini sangat rentan terhadap campur tangan individual pejabat dan pihak lain dalam perumusan kebijakan moneter.

Atas dasar pertimbangan di atas serta sebagai salah satu akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan perbankan.pada akhir tahun 1990-an, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tersebut diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan lembaga Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam memengaruhi kebijakan moneter.

Pada tahun 2004, setelah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No.23 tahun 1999, dilahirkanlah Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999. Undang-undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru. Uraian lebih rinci mengenai Bank Indonesia disampaikan pada sub-sub bab berikut ini.

 

2.2  STATUS DAN MODAL BANK INDONESIA

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

2.3 TUGAS BANK INDONESIA

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Secara lebih rinci, tugas tersebut dijabarkan menjadi sebagai berikut:

a.     menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

b.     mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

c.     mengatur dan mengawasi bank

Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sedangkan anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

3.2.1 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:

a.  Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi.

b.  Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

*   operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing

*   penetapan tingkat diskonto

*   penetapan cadangan wajib minimum

*   pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

d. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam undang-undang tersendiri, yang (menurut undang-undang) seharusnya ditetapkan paling lambat akhir tahun 2004. Apabila undang-undang ini belum ditetapkan, ketentuan dan tata cara tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah dan BI paling lambat Februari 2004.

e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

f. Mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.

g. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia, bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain. Badan yang tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pelaksanaan kewengan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

 

2.3.2  Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

a.  Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.

c.  Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

d. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

g. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

2.3.3  Tugas mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia mempunyai tugas:

a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

b.  Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan:

1) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.

2) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitor bank. Bank dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa: ”   keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ”   hal-hal lain yang diperlukan

3) Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, ata’u pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Apabila pelanggaran tersebut dilakukan olehbadan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

4) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan dugaan tersebut, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenarannya. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi tersebut.

5) Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

6) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010, dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

d.  Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

e.   Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas ditetapkan secara lebih rinci dengan Peraturan Bank Indonesia.

 

2.3.3  Kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini.

a.  Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.

b.  Bank Indonesia unluk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

c.  Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

d.  Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

e.   Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, tetapi Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operas! pengendalian moneter.

f.  Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

2.3.4 Kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mcmpunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini.

a.  Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.

b.  Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional daft atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

 

2.3.5 Kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a.   Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat: 1) pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya, 2) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun yang akan datang dengan memerhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

b.  Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah.

c.   Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

d.  Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.

e.  Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis.

f.  Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:

1) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.

2) rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya menmgkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Badan ini terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota yang dipilih DPR dan diangkat presiden untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kenggotaannya adalah orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Seluruh biaya badan ini dibebankan pada anggaran operasional BI. Badan ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta DPR.

h. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

i.   Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.

j.  Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR (kelengkapan DPR yang membidangi) untuk mendapatkan persetujuan. Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.

k. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

l.   Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

m.  Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1) 30% untuk cadangan tujuan (namun selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir cadangan tujuan ditetapkan hanya 10%).

2) Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneternya. Jika masih ada sisa surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah.

3) Apabila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal kurang dari Rp 2 triliun rupiah, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR.

4} Sepanjang belum diubah melalui peraturan perundangan, surplus BI tidak dikenakan pajak.

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.

 

2.4   DEWAN GUBERNUR

2.4.1  Pengertian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Jumlah anggota Dewan Gubernur akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.

Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam hal penunjukan itu tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, dan kewenangan mewakili ini dilaksanakan oleh Gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan kepada Deputi Gubernur Senior dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR,

 

2.4.2 Persyaratan Dewan.  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

a.   Warga negara Indonesia

b.   Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi

c.  Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum

d. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang seperti diuraikan di atas, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur tersebut tidak bersedia mundur, maka presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

e.   Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:

1) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga.

2)  Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan di atas, maka anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mundur, presiden menetapkannya untuk berhenti dengan persetujuan DPR.

 

2.4.3  Pengangkatan Dewan Gubernur:

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Dalam hal usulan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengajukan calon baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur.

 

2.4.4 Masa Jabatan Dewan Gubernur:

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan:

a.   mengundurkan diri,

b.   terbukti melakukan tindak pidana kejahatan,

c.  tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,

d.  dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau

e.   berhalangan tetap.

Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan berhak didengar keterangannya dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Apabila anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Sedangkan apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur, karena:

a.  Setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang undang-undang.

b.  Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga.

c.   Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

d.  Mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap maka presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai prosedur pengangkatan untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Selama pengganti belum diangkat, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Alternatif terakhir jika Deputi Gubernur Senior juga berhalangan, maka Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.  Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

b.  Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.

c.  Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mcncapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

d. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur Lidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan di atas, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur tersebut wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.

e. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

 

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas, dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini.

a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

b.  Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

c.  Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikadbaik.

d.   Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur,

e.  Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sanksi administratif di atas dapat berupa:

*   denda, atau

*   teguran tertulis, atau

*   pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, atau

*   pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.

 

2.5   DEREGULASI PERBANKAN

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu.  Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan , juga adanya pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial dan sektor riil.  Beberapa perkembangan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode, yang masing-masing periode mempunyai cirri-ciri khusus.  Serangkaian paket-paket deregulasi di sector riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai denga tahun 2000-an.  Keempat periode itu adalah:

  1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket deregulasi sector riil dan moneter tahun 1980-an
  2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya serangkaian deregulasi sampai dengan krisis ekonomi  akhir tahun 1990-an
  3. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi
  4. Kondisi perbankan di Indonesia saat sekarang

 

 

2.5.1 Kondisi Sebelum Deregulasi

Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama diarahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah:

a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.

b. Memberikan  jasa-jasa  keuangan  kepada  perusahaan-perusahaan  besar  milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.

c.   Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.

d. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah.

e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah;

a.  Memobilisasikan dana  dari investor untuk membiayai  kebutuhan  dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.

b.   Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.

c.   Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan  pemerintah.

d.  Menyalurkan dana  anggaran  untuk membiayai  program dan proyek  pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut:

  1. Tidak  adanya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  secara  jelas  tentang perbankan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 1960-an, peraturan yang mengatur tentang perbankan hanyalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, isinya lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan di Indonesia, yaitu tentang kedudukan bank sentral dan dewan moneter.
  2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.  Salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada bank-bank pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan di sini bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan diberikan justru unluk tujuan ekspansif. KLBI yang diberikan terutama untuk bank-bank pemerintah ini disalurkan unluk mendanai pemberian kredit kepada debitor, dan dalam hal ini biaya dana atau bunga yang harus dibayar oleh bank penerima KLBI relatif rendah, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan bank-bank tertentu. Bank-bank tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana murah sekaligus dapat dengan mudahnya menyalurkan dana, dan di sisi lain kebijakan ini sangat merugikan bank-bank yang tidak menerima fasilitas tersebut karena diperlakukan tidak adil.
  3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah.  Di samping bank-bank tertentu, terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai macam fasilitas khusus, bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitannya dengan program atau proyek pemerintah. Hal ini sering kali menyebabkan keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen bank tidak mengarah kepada efisiensi usaha, seperti misalnya keputusan untuk membuka sebuah kantor cabang baru di suatu daerah. Keputusan ini kadang-kadang bukan karena besarnya potensi nasabah di daerah tersebut, melainkan karena pemerintah mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah tersebut.
  4. Instrumen pasar uang yang terbatas.  Sering kali sebuah bank harus menyalurkan kelebihan dana atau mencari tambahan dana pada saat kekurangan dana tidak dengan cara-cara tradisional yaitu melalui kredit dan simpanan masyarakat. Pada masa itu, Bank Indonesia belum secara aktif mendiskonto berbagai macam surat berharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu itu juga belum mengenal adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga instrumen pasar uang menjadi terbatas.
  5. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit.  Dari waktu ke waktu selama masa ini, jumlah bank swasta tidak banyak mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang ada umumnya adalah bank-bank kecil. Bank-bank milik pemerintah yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia. Scbelum tahun 1860, kegiatan perbankan di daerah Hindia Bclanda didominasi oleh De Javasche Bank dan Nederlandshe Handel Maatschappij, yang merupakan bank resmi pemberi kredit uang muka bagi kontraktor-kontraktor pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, Nederlandshe Handel Maatschappij juga diarahkan untuk membiayai kegiatan usaha perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh VOC. Untuk kegiatan ekspor hasil perkebunan pada masa tanam paksa didirikan Escompto Bank NV, Rotterdamsche Bank, Internatio, dan beberapa bank swasta. Bank yang diarahkan untuk berhubungan dengan rakyat kecil muncul pada awal abad ke-20 yaitu Algemene Volkcrediet Bank. Ide pendirian bank ini bukan terutama untuk mengembangkan perekonomian rakyat, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil alih keuntungan sangat besar yang didapat oleh lintah darat dengan target pasar rakyat kecil. Pada masa setelah kemerdekaan, bank-bank milik penjajah dinasionalisasi menjadi bank-bank milik pemerintah. Setelah mengalami nasionalisasi, bank-bank milik pemerintah itu akhirnya bernama:

1)  Bank Rakyat Indonesia (1951), semula bernama Algemene Volkcrediet Bank.

2) Bank Ekspor Impor Indonesia (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang lalu-lintas pembayaran internasional.

3) Bank Bumi Daya (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang perkebunan-perkebunan besar.

4) Bank Dagang Negara (I960), sebagai nasionalisasi dari kegiatan Escomptobank NV.

5)  Bank Tabungan Negara (1963), sebagai nasionalisasi dari Bank Tabungan Pos pada zaman Hindia Belanda.

Di samping itu, terdapat juga bank milik pemerintah lain yaitu:

1)   Bank Negara Indonesia (1946), didirikan pada awalnya sebagai bank sentral selama masa perjuangan melawan agresi militer Belanda tahun 1946-1949.

2) Bank Pembangunan Indonesia (1960), didirikan pada awalnya untuk mendorong pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan.

  1. Sulitnya pendirian bank baru.  Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan segala fasilitas dan kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk dalam persaingan apalagi untuk berkembang menjadi bank yang besar.
  2. Persaingan antarbank yang tidak ketat.  Kemudahan-kemudahan sebagai sebuah bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah pada masa itu. Kemudahan-kemudahan tersebut didapat mulai dari tahap penghimpunan dana sampai dengan penyaluran dana. Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menempatkan dananya pada bank pemerintah dan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh bank pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah tanpa usaha yang serius. Di sisi penyaluran dana, bank-bank pemerintah banyak ditugaskan untuk menyalurkan dana dalam rangka menjalankan program-program dan proyek-proyek tertentu dari pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya mendapatkan debitor. Hal-hal di atas membuat posisi bank pemerintah relatif sangat kuat dibandingkan bank-bank swasta, sehingga iklim persaingan sama sekali tidak muncul pada masa itu. Adanya kebijakan bahwa tingkat bunga simpanan dan pinjaman secara sepihak ditentukan oleh bank sentral semakin menyebabkan tidak adanya iklim persaingan.
  3. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Bank (pemerintah) seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana anggaran pemerintah untuk program-program tertentu, menyebabkan nasabah yang datang ke bank umumnya adalah  nasabah yang menerima penyaluran dana dari pemerintah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Bank juga merasa tidak terlalu memerlukan dana dari masyarakat karena telah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.
  4. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit.  Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa tidak perlu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Sebagai contoh, tidak banyak bank pada saat itu yang sudah membedakan antara back office dan  front office. Pelayanan yang diberikan justru cenderung rumit seperti birokrasi pemerintah, dan sebagai efek sampingannya adalah tingkat efisiensi pengelolaarj dana yang rendah.
  5. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana.  Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar-menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil lebib banyak yang berhubungan dengan pegadaian dan rentenir untuk memperoleh pinjaman dana. Masyarakat kecil lebih banyak yang tertarik untuk menyirnpan kekayaannya dalam bentuk barang seperti logam mulia, tanah, dan kendaraan.
  6. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah.  Secara umum, hal-hal di atas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari masyarakat luas yang masuk ke perbankan di Indonesia dan juga sebaliknya, arus dana dari perbankan yang disalurkan kepada masyarakat luas juga sangat rendah.

 

2.5.2  Kondisi Setelah Deregulasi

Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik, Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah-olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling memengaruhi.

Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor riil dan di sektor moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan adalah ‘deregulasi’, tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan pengaturan pada bidang-bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil.

Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain adalah:

a.   Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang:

1) Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB).

2)  Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu.

3) Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektor-sektor tertentu.

b.   Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI.

c.   Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI.

d.   Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang:

1)   Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi

*   Kemudahan pembukaan kantor bank

*   Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.

*   Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan memberi tahu Bank Indonesia.

*   Kejelasan aturan pendirian bank swasta

*   Modal disetor bank umum minimal Rp 10 miliar. (sekarang Rp 3 trilyun)

*   Modal disetor BPR minimal Rp 50 juta.

*   BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum.

*   BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

*    Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank nasional dengan bank asing.

*   Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa menerbitkan sertifikat deposito tanpa memerlukan izin.

*   Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan lainnya.

2)   Efisiensi lembaga keuangan, yang meliputi

*   BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50% dananya pada bank nasional mana pun.

* Batas Maksimum Pemberian Krcdit (BMPK) bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank.

3)     Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi

*   Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga.

*   SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 1 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka waktu sampai dengan 6 bulan.

*    Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan.

4)     Pengembangan pasar modal, yang meliputi

*  Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapatkan perlakukan yang sama dengan pasar modal.

*    Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan.

*  Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham.

e.  Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang:

1)      Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta.

2)   Alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

3)   Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  dapat  melakukan  kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.

4)  Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan aktuaria.

f.   Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang:

1)     Penyempurnaan paket sebelumnya.

2)   Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open  position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri.

g.  Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.

h.  Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

i.   UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

h.   Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi:

1)   Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio)

2)   Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

3}   Kredit Usaha Kecil (KUK)

4)   Pembentukan cadangan piutang

5)   Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio)

 

2.5.3  Ciri Kondisi Perbankan Setelah Deregulasi

Serangkaian kcbijakan di atas telah mengakibatkan banyak perubahan clalam perbankan di Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehmgga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a.  Peraturan yang memberikan kepastian hukum.  Berbagai paket deregulasi dan terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebabkan meningkatnya tingkat kepastian hukum yang berkaitan dengan usaha perbankan.

b.  Jumlah bank swasta bertambah banyak.  Adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum serta semakin mudahnya prosedur pendirian bank swasta menyebabkan banyak bermunculan bank swasta baru untuk ikut dalam persaingan perbankan di Indonensia.

c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat.  Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang hanya menguntungkan bank-bank tertentu semakin dihindari, antara lain dengan adanya kebijakan:

1)   Pemberian KLBI untuk kesulitan non likuiditass semakin dikurangi.

2)   Bank lebih leluasa menentukan sektor-sektor yang ingin dikembangkan.

3) BUMN bebas menyalurkan 50% penempatan dana ke semua bank nasional.

4)  Bunga bebas ditentukan oleh masing-masing bank.

Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kuatnya tingkat persaingan usaha bank pada masa itu.

d.  Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.  Bank semakin banyak mempunyai alternatif penghimpunan dan penyaluran dana, tidak hanya penghimpunan dana melalui tabungan-giro-deposito serta penyaluran dana melalui kredit saja. Hal ini menyebabkan kegiatan perbankan menjadi lebih luwes terhadap perubahan situasi, yaitu terutama pada saat kelebihan maupun kekurangan dana.

e.  Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat.  Adanya peraturan yang jelas tentang perbankan dan termasuk juga penerapan aturan tenlang kesehatan (Jan rahasia bank menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat cukup tinggi. Masyarakat menjadi lebih merasa aman dan untung menyimpan maupun meminjam dana di bank.

f.   Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar

Serangkaian ciri-ciri di atas secara umum menyebabkan semakin tingginya mobilisasi dana masyarakat luas melalui sektor perbankan. Sektor perbankan mempunyai peran yang semakin besar dalam penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk tujuan-tujuan yang produktif demi semakin kuatnya sektor riil.

 

2.5.4  Kondisi Saat Krisis Ekonomi Tahun 1990-an

Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan riil lelah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata tidak berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya saat ini adalah sebagai berikut:

a.   Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis

Landasan utama dari usaha perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank, dan karena adanya kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya ke masyarakat. Apabila landasan ini lemah maka kelangsungan usaha perbankan juga menjadi lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank turun karena masyarakat banyak memperoleh informasi tentang permasalahan yang terdapat pada bank-bank yang ada. Banyak bank yang melanggar aturan-aturan kesehatan bank dari Bank Indonesia, banyak bank yang kesulitan likuiditas, banyak berita tentang kredit macet, banyak bank yang ditutup, adanya masalah pengembalian dana simpanan nasabah, dan banyak masalah perbankan yang lain. Masyarakat menjadi khawatir kalau-kalau dana simpanannya di bank tiba-tiba tidak dapat ditarik lagi. Pihak bank juga merasa ragu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat karena khawatir debitor tidak akan mengembalikan pinjaman dengan berbagai macam sebab. Bunga pinjaman yang sangat tinggi menyebabkan sebagian besar debitor tidak mampu membayar bunga, sektor riil yang sedang kacau karena masalah sosial-politik menyebabkan usaha debitor terancam, dan banyaknya debitor yang dengan sengaja tidak mengembalikan pinjaman meskipun sebenarnya mampu semakin menurunkan tingkat kepercayaan bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat.

b.   Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat

Peraturan kesehatan bank sulit sekali untuk diterapkan dalam kondisi krisis ekonomi ini, sebab apabila aturan diterapkan apa adanya maka sebagian besar bank sudah tidak lagi layak untuk meneruskan kegiatan usahanya. Pelanggaran yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pada masa sebelum krisis ekonomi sebagian besar bank telah mempunyai CAR sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. BI bahkan sejak September 1995 telah berani menargetkan peningkatan CAR secara bertahap menjadi 12% dalam jangka waktu 6 tahun sejak tahun 1995. Pemenuhan CAR dalam masa krisis ini sangat jauh dari ketentuan BI. Banyak bank yang CAR sampai negatif ratusan persen karena mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya. Pelanggaran BMPK sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa krisis, jauh sebelum terjadi krisis pelanggaran sudah terjadi, hanya saja pada masa krisis pelanggaran ini lebih mendapat perhatian dari masyarakat. Berbagai paket deregulasi yang sangat memudahkan pendirian bank, termasuk bank yang didirikan oleh suatu grup usaha yang mempunyai banyak perusahaan, telah sangat memungkinkan munculnya pelanggaran BMPK tersebut.

c.   Adanya  spread  negatif

Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap perbankan serta kebijakan uang ketat oleh otoritas moneter melalui penaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternatif lain untuk menghimpun dan menyalurkan dananya. Dalam kondisi krisis, usaha bank untuk menaikkan suku bunga pinjaman tidak dapat dilakukan dengan mudah. Apabila suku bunga pinjaman dinaikkan sampai melebihi suku bunga simpanan yang sudah sangat tinggi (sampai dengan di atas 50%) maka bank tidak akan dapat menyalurkan dananya ke masyarakat, karena tidak ada usaha terutama dalam krisis ini yang mampu untuk mengembalikan biaya dana yang terlalu tinggi. Dengan terpaksa, bank menaikkan suku bunga pinjaman tapi masih lebih rendah daripada suku bunga simpanan agar tetap dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman. Konsekuensi dari kebijakan spread negatif ini adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dananya.

d.   Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru

Berbagai pelanggaran terhadap peraturan perbankan serta kinerja bank nasional yang sangat buruk pada masa krisis menyebabkan masyarakat dan otoritas moneter memandang bahwa salah satu penyebabnya adalah bank sentral yang tidak independen dan lemahnya peraturan yang mengatur perbankan di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah dan DPR berusaha untuk membuat undang-undang baru yang lebih menjamin independensi bank sentral dan lebih menjamin kegiatan usaha bank yang bebas korupsi dan kolusi. Peraturan dan perundangan baru yang ditetapkan setelah adanya krisis ekonomi ini antara lain adalah;

1)    Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2)    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3)    Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.

5)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah.

6)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

7)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

8)  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bankyang Berkedudukan di Luar Negeri.

9)  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.

10)  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

11.  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat

12.  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum

13.  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

e.   Jumlah bank menurun

Kondisi sektor nil yang sangat lemah, proporsi kredit bermasalah yang semakin besar, dan likuiditas yang semakin rendah menyebabkan bank makin lama makin sulit untuk meneruskan kegiatan usahanya. Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain untuk mengatasi masalah ini selain dengan melakukan penutupan usaha bank dengan berbagai istilah, antara lain likuidasi, pembekuan operasi, penghentian kliring, dan pembekuan kegiatan usaha.

 

2.5.5  Kondisi Terakhir

Tiga hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah:

a.   Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Salah satu landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Basel Core Principles.

b.   Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun:

1)   Lembaga penjamin simpanan.

2)    Lembaga pengawas perbankan yang independen.

3)    Otoritas jasa keuangan.

c.  Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih baik ini antara lain mengarah kepada:

1)  Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik.

2}  Struktur perbankan nasional yang lebih baik.

3}  Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang konsisten.

4)  Penyaluran dana masyarakat ke arah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.

 

Latihan:

  1. Bedakan otoritas kebijakan moneter Bank Indonesia pada masa UU No 13 tahun 1968, UU No 23 tahun 1999 dan UU No 3 tahun 2004.
  2. Bagaimana permodalan Bank Indonesia dibentuk?
  3. Sebutkan dan jelaskan tujuan Bank Indonesia
  4. Apa dan deskripsikan tugas-tugas Bank Indonesia
  5. Apa saja wewenang dari Dewan Gubernur
  6. Sebutkan nama-nama anggota Dewan Gubernur BI saat ini
  7. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap deregulasi

 

Ringkasan:

  • Otoritas kebijakan moneter di Indonesia mengalami beberapa perubahan.  Beberapa undang-undang yang menjadi acuan kebijakan moneter di Indonesia adalah UU no 13 tahun 1968, UU No 23 tahun 1999 dan UU No 3 tahun 2004
  • Modal Bank Indonesia minimal 2 trilyun rupiah dan harus ditambah menjadi paling banyak 10% dari kewajiban moneter
  • Tujuan utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ..
  • Tugas utama Bank Indonesia meliputi: 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem  pembayaran, dan 3) mengatur dan mengawasi bank.  Selain itu BI juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lainnya.
  • BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.
  • Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan  dan juga adanya pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial dan sektor riil.  Beberapa perkembangan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode, yang masing-masing periode mempunyai cirri-ciri khusus.  Serangkaian paket-paket deregulasi di sector riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai denga tahun 2000-an
About these ads