Bank Perkreditan Rakyar (BPR) dan Koperasi merupakan Lembaga Keuangan yang sering berhubungan dengan usaha-usaha masyarakat kecil.  BPR merupakan Lembaga Keuangan bank, sedangkan Koperasi merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank.

 

5.1  BANK PERKREDITAN RAKYAT

5.1.2  Pengertian

Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya , bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;  sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

1)  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2)   Memberikan kredit.

3)   Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:

1)   Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

2}  Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

3)   Melakukan penyertaan modal

4}  Melakukan usaha perasuransian

5)   Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

5.1.2  Sejarah BPR

a.  Dari Kemerdekaan Hingga PAKTO 1988

Setelah perang kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi BPR.

Pada awalnya, Bank-bank yang didirikan setelah kemerdekaan antara 1950 – 1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), Yayasan, dan perkumpulan. Pada masa tersebut, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang dikenal sebagai Pakto 88 yang antara lain memberi kemudahan bagi pendirian BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.

b.  Pasca PAKTO 1988

Sebagai kelanjutan Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di bidang Perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah menyempurnakan Undang Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dikemukakan bahwa jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

 

5.1.3  Perbandingan Bank Umum dan BPR

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan di atas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

5.1.4  Bentuk Badan Usaha BPR

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:

a.     Susunan organisasi dan permodalan

b.     Permodalan

c.     Kepemilikan

d.    Keahlian di bidang perbankan

e.     Kelayakan rencana kerja

Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

a.     Perusahaan Daerah,

b.       Koperasi,

c.     Perseroan Terbatas, atau

d.    Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Di samping itu, mengingat pada saat diterapkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan Rakyat, maka lembaga-lembaga keuangan tersebut diberikan status sebagai BPR yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain: Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, dan Bank Karya Produksi Desa.

5.1.4 Pendirian dan Kepemilikan BPR

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan BPR yang bentuk hukumnya Perseroan Terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama. Khusus untuk bank umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di bursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia tetap dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetapi mengingat sahamnya atas nama maka perubahan tersebut dapat terus dipantau oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengawasan dan pembinaan.

Persyaratan Modal Disetor BPR

  • Rp 5.000.000.000,00 (5 milyar) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Yang baru: <Rp 100 M, menjadi BPR)
  • Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR di wilayah Botabek dan ibukota prosinsi di Jawa dan Bali.
  • Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah Jawa dan Bali
  • Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas.
  • Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%.

Aspek Penilaian Kelayakan Pendirian BPR
Kelayakan pendirian BPR dilakukan oleh konsultan independen yang meliputi :

1)      Analisa potensi dan kejenuhan

  1. Demografi ;
  2. Ekonomi Wilayah;
  3. Data Perbankan;
  4. Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan;
  5. Data Kelembagaan Keuangan Mikro.

2)      Analisa Kelayakan

  1. Penetapan lokasi;
  2. Sasaran pasar yang jelas;
  3. Proyeksi keuangan;
  4. Perencanaan Sumber Daya Manusia;
  5. Persiapan Sistem dan Prosedur.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

1)      KPMM adalah jumlah modal minimum yang wajib dimiliki oleh bank yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

2)      BPR wajib menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian.

3)      Rumus KPMM adalah : modal *)/ATMR x 100%

4)      BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

5)      *) Modal untuk perhitungan KPMM terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

  1. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti tersebut harus dikurangi dengan goodwill dan kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
  2. Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk selain dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari jumlah modal inti.

6)      ATMR terdiri atas pos-pos aktiva neraca seperti kas, SBI, kredit yang diberikan, simpanan pada bank lain, aktiva tetap dan inventaris serta aktiva lainnya. Pos-pos aktiva tersebut diberikan bobot sesuai dengan kadar risikonya yang berkisar antara 0% (nol perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).

Kualitas Aktiva Produktif

1)      Aktiva produktif adalah penanaman dana BPR dalam bentuk kredit, SBI, dan penanaman dana pada bank lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

2)      Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi BPR.

3)      Kualitas Aktiva Produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

4)      Rasio Kualitas Aktiva Produktif dihitung dengan rumus :

AKTIVA PRODUKTIF YANG DIKALSIFIKASIKAN / AKTIVA PRODUKTIF x 100%

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

1)      PPAP adalah Penyisihan yang wajib dibentuk oleh bank untuk menutup risiko kerugian.

2)      Besarnya pembentukan PPAP sekurang-kurangnya adalah :

  1. 0,5% (setengah perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, dan
  2. 10% (sepuluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan
  3. 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai; dan
  4. 100% (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan BPR setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

3)      Rasio PPAP dihitung dengan rumus : PPAP YANG TELAH DIBENTUK/PPAP YANG WAJIB DIBENTUK x 100

4) Apabila jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dimiliki oleh BPR lebih kecil dari ketentuan maka jumlah kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah batas maksimum kredit yang diperkenankan untuk diberikan oleh BPR kepada peminjam, kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR dan pihak-pihak terkait dengan BPR.

1)      BMPK bagi satu peminjam dan kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal BPR.

2)      BMPK bagi pihak-pihak yang terkait dengan BPR, baik secara individual maupun secara keseluruhan, setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal BPR.

3)      Rumus BMPK : PENYEDIAAN DANA SAAT REALISASI-BMPK / MODAL SAAT REALISASI x 100%

Penilaian Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan BPR adalah tolok ukur untuk menilai kinerja BPR melalui aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (CAMEL: Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity), dengan bobot sebagai berikut :

FAKTOR CAMEL

BOBOT

Permodalan

30%

Kualitas Aktiva Produktif

30%

Manajemen

20%

Rentabilitas

10%

Likuiditas

10%

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan adalah Pelanggaran BMPK dan Faktor judgement. Faktor judgement adalah faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat apabila terdapat perselisihan intern, campur tangan pihak ketiga, window dressing, bank dalam bank, kesulitan keuangan dan praktek perbankan lainnya yang menyimpang. Penilaian Tingkat Kesehatan terbagi dalam 4 kategori yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

5.1.5  Tugas dan Pengelolaan Dana BPR

Bank Perkreditan Rakyat dewasa ini dikenal sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro, karena komitmennya untuk memberikan kredit kepada usaha kecil dan mikro.  Karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro secara umum adalah

a.   Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak.

Agunan yang paling mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama, atau obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit.

b.   Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus.

Usaha kecil dan mikro biasanya memeiliki keterbatasan dalam kemampuan administrative, pencatatan, dan perencanaan, sehingga memerlukan metode monitoring yang khusus.

  1. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relative lebih tinggi.

Konsekuensi dari butir a dan b di atas cenderung akan menimbulkan biaya pelayanan kredit yang lebih tinggi yang tercermin dari tingginya tingkat bunga. Akan tetapi tingginya tingkat bunga kredit bagi usaha kecil sebenarnya bukan masalahutama, terbukti dengan keberhasilan pemberi pinjaman pada Lembaga Keuangan Mikro seperti koperasi dan BPR yang mengenakan bunga lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga bank umum.

  1. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebihsederhana

Keserbaterbatasan pelaku usaha kecil menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit dibuat lebih sederhana.  Dan BPR biasanya sangat berperan dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil ini karena persyaratan persetujuan kredit lebih sederhana.

BPR menjalin kerjasama dengan Bank Umum dalam pemberian kredit kepada usaha kecil.  Bentuk kerjasama tersebut antara lain:

  1. Pinjaman langsung dari bank umum kepada BPR.  Dalam hal ini BPR yang bersangkutan kemudian menyalurkan pinjaman dari bank umum kepada usaha kecil dan mikro.  Sumber pinjaman untuk BPR dapat lebih dari satu bank umum.
  2. Pembiayaan bersama (joint financing).  BPR dan bank umum dapat bekerjasama dalam penyaluran dana untuk usaha kecil dan mikro.
  3. Penyaluran kredit (channeling).  Bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai penyalur kredit dari suatu bank umum atau BPR lain.
  4. Anjak piutang (factoring).  Bank umum atau BPR dapat melakukan pengambilalihan tagihan nasabah bank umum atau BPR lainnya atau nasabah lembaga pembiayaan.

5.2   KOPERASI

5.2.1  Definisi Koperasi

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

  • Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
  • Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.

- Landasan Idiil :  Pancasila

- Landasan Mental :  Setia kawan dan kesadaran diri sendiri

- Landasan Struktural dan gerak :  UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

 

5.2.2  Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1)      Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

2)      Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

3)      Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya ;

4)      Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam penjabaran lainnya, fungsi Koperasi adalah:

1)  Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia

2)  Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia

3)  Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia

4)  Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Adapun peran dan tugasnya meliputi:

1)  Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat Indonesia

2)  Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia

3) Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

5.2.3   Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1)  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2)   Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3)  Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

4)      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5)  Kemandirian

6)  Pendidikan perkoprasian

7)  Kerjasama antar koperasi

 

5.2.4  Jenis-jenis Koperasi

Menurut UU No. 25 Perkoperasian Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa.

1) Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman

2) Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

3)  Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4) Koperasi Pemasaran Koperasi adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5)   Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

 

5.2.5  Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

a.   Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1)  Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2)   Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3)   Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4)   Hibah, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

b.   Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

1)   Anggota dan calon anggota

2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi.

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5)   Sumber lain yang sah.

 

5.2.6  Mekanisme Pendirian Koperasi

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi ( ketua, sekertaris, dan bendahara ). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

 

5.2.7  Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat Organisasi Koperasi meliputi Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi.

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu., termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota

5.2.8        Logo Gerakan Koperasi Indonesia

Logo gerakan koperasi di Indonesia mempunyai bentuk bulat, dan di dalam setiap gambarnya mengandung arti yang penuh makna.  Logo gerakan koperasi terlihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1  Logo Gerakan Koperasi Indonesia

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

1)  Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh.

2) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.

3)  Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.

4)   Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.

5)   Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi.

6) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.

7) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.

8) Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

 

5.2.9   Sejarah Gerakan Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (17711858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.

Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (17861865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

 

5.2.10  Gerakan Koperasi di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

a.  Periode Sebelum Kemerdekaan

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal  sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad   18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di   Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan   sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya   diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 1915 atau peraturan “Verordening op de Cooperatieve Vereeniging” yang isinya yaitu :

-  Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi

-  Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa

-  Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral

-  Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam (“Regeling Inlandschhe Cooperatieve”), yang bertujuan untuk   memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Dalam kaitan dengan UU no 431 tahun 1915, para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

-  Hanya membayar 3 gulden untuk materai

-   Bisa menggunakan bahasa daerah

-   Hukum dagang sesuai daerah masing-masing

-   Perizinan bisa didaerah setempat

Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan   penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah   terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu adalah   sebagai berikut :

1)      Tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang   keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk   melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan   oleh Notaris.

2)      Tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken,   dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische   Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.

3)      Tahun 1939 Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene   Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling   Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

4)      Tahun 1942 Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMIAI TYUO   DJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI DJIMUSYO. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

5)      Tahun 1944 Didirikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor Perekonomian Rakyat) urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.

b.  Periode Setelah Kemerdekaan

1)      Tahun 1945 Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan  Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran.

2)      Tahun 1946 Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan   Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.

3)      Tahun 1947 – 1948 Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja, pada

masa ini ada suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 Juli 1947,   Gerakan Koperasi mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres   menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi.

4)      Tahun 1949 Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta, tugasnya adalah

mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas   pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa dialihkan kepada   Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan dengan Regeling Cooperatieve   1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT. No. 179).

6)      Tahun 1950 Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS, bekedudukan di Jakarta.

7)      Tahun 1954 Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan Koperasi dibawah pimpinan oleh Rusli Rahim

8)      Tahun 1958 Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran.

9)      Tahun 1960 Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan   Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi.

10)  Tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap   dibawah pimpinan Menteri Achmadi

11)  Tahun 1964 Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi dibawah pimpinan Menteri ACHMADI kemudian diganti oleh Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktur Jenderal yang bernama Chodewi Amin

c.  Periode Tahun 1966-2004

1)      Tahun 1966 Dalam tahun 1966 Departemen Koperasi   kembali berdiri sendiri, dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama,  Departemen Koperasi dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dibawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966).

2)      Tahun 1967 Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. Mendagri dijabat oleh Basuki Rachmad, dan menjabat sebagai Dirjen Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono.

3)      Tahun 1968 Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi, ditetapkan berdasarkan : 1. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi Departemen. 2. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/ Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal Koperasi. Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

4)      Tahun 1974 Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : INS-19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi. Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen Koperasi   tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

5)      Tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo.

6)      Tahun 1983 Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983.

7)      Tahun 1991 Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10   September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang   disesuaikan keadaan dan kebutuhan.

8)      Tahun 1992 Diberlakukan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang   Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

9)      Tahun 1993 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang   Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi   perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

10)  Tahun 1996 Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka   diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan   Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen   Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen   Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan   perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum   tertampung.

11)  Tahun 1998 Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret   1998, dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama   Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

12)  Tahun 1999 Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara Koperasi  dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

13)  Tahun 2000:

1)  Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April   2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

2)  Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang   Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja   Lembaga Pemerintah Non Departemen. maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM).

3)  Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

4)  Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan   Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan   Menengah.

14)  Tahun 2001 :

1)      Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2)  Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan.

3)  Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 2004 sekarang ini.

 

5.2.5  Contoh Profil Koperasi

KOPERASI WARGA DEPARTEMEN AGAMA (KOWARDA)

JL Gading Raya I no.67 Pisangan Timur-Jakarta Timur

Sejarah Koperasi.   Pada tahun 1976 di kantor departemen agama Jakarta ttmur yang berkantor di jl. Bekasi timur km 18 atas prakasa sekolompok kecil karyawan departemen agama timur berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan atau keluarga di samping hasil usah individu (gaji bulanan) sambil memperhatikan adanya gejala usaha pribadi yang menguntungkan diri sendiri maka sekelompok karyawan tersebut (27 orang) berusaha mencetuskan gagasan usah selanjutnya disebut kowarda, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1976.

Kopersai warga departemen agama bertitik tolak pada pendayagunaan potesi yang ada dikalangan anggotanya untuk menuju terwujudnya kopersi departemen agama yang mandiri dan swadaya serta biaya kowarda ditahan keempat pada perode 1990/1991 disusun berdasarkan aspek-aspek tertentu.

Bidang Usaha.  Usaha yang dilakukan koperasi ini meliputi:

–     usaha perdagangan: toko KOWARDA

–     usaha simpanpinjam

–     kredit tanah kapling

Bidang Keuangan.  Bidang keuangan meliputi:

-    Meningkatkan jumlah simpanan suka rela berjangka tiga tahun.

-    Menyimpan modal suka rela berjangka selama enam tahun.

-    Meningkatkan jumlah pembeli (konsumen) pada toko Kowarda.

-    Jumlah pinjaman kredit simpan pinjam dengan jasa sebesar 3% dari jasa. Dalam usahanya, Koperasi ini menjalin usaha perdagangan dengan KPKPN dan rekan-rekan lainnya, dan melakukan upaya pinjaman kredit tunai dengan PKPN, BUKOPIN dan IKPN, selaku donor pinjaman kredit uang tunai bagi PKPN.

 

Latihan:

  1. Sebutkan definisi Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi serta peraturan yang mendasari.
  2. Berilah contoh BPR dan Koperasi di daerah atau di sekitar tempat tinggal saudara.
  3. Sebutkan beberapa perbedaan BPR dan bank umum.
  4. Bagaimana tatacara pendirian BPR dan Koperasi.
  5. Kegiatan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BPR dan Koperasi.

 

 

 

Ringkasan:

  • Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.
  • Salah satu perbedaan BPR dan Bank umum antara lain Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  • BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.
  • Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.