BAB VIII

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar:

- Mahasiswa mengenal lembaga-lembaga keuangan internasional yang poernah dan sedang memberi pinjaman kepada Indonesia

- Dapat menyebutkan misi-misi yang diemban oleh lembaga-lembaga keuangan internasional ini.

- Menerangkan perbedaan dan persamaan dalam operasi lembaga-lembaga keuangan tersebut

Media yang dapat digunakan:

Buku referensi, LCD/OHT, Makalah presentasi

7.1. BANK DUNIA

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, dalam bahasa-bahasa Roman: BIRD) atau Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, lebih dikenal sebagai Bank Dunia, adalah sebuah organisasi internasional (Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter; PBB juga merupakan organisasi internasional yg memiliki tujuan utama dalam perjanjian Atlantic Charter), yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara (Negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas 0,04 km2 kemudian diikuti oleh Monako seluas 1,95 km2, Nauru seluas 21 km2, Tuvalu seluas 26 km2 dan San Marino seluas 61 km2). Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota.

Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang, dalam bidang seperti pendidikan, agrikultur dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan.

Bank Dunia didirkan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada Konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada 1 Juli22 Juli 1944. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, AS

Kritik

Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-kolonial" korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi.

Kritik yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia.

Kritik lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekkan kompetisi bebas, tanpa campur tangan apa pun. Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan "neo-liberal" tidak selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara yang bersangkutan.

Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya berperan sebagai organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam mengatur ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki negara, untuk ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-borok dari kebijakan yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan tidak membiarkan kebijakan negara pada tempatnya.

Kritik lainnya berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik

Selama periode 1972 hingga 1989, Bank Dunia tidak melakukan pengujian lingkungan dan tidak mensyaratkan uji lingkungan dalam setiap proyek yang diajukan. Pengujian hanya dilakukan pada sebagian kecil proyek, dimana staf bagian lingkungan, pada awal 1970-an, mengirimkan formulir ceklist kepada peminjam, dan si peminjam kemudian mengirimkan dokumentasi detil dan saran-saran untuk analisis.

Juga dalam periode ini, Bank Dunia gagal dalam memperhitungkan faktor lingkungan sosial, yang paling jelas terlihat dalam program Transmigrasi Indonesia tahun 1974 (Transmigrasi V). Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini terjadi setelah pembentukan kantor lingkungan Bank Dunia (OESA) pada tahun 1971. Menurut kritikus Bank Dunia, Le Prestre, Transmigrasi V adalah program pemindahan penduduk terbesar yang pernah dicoba… dirancang untuk memindahkan 65 juta penduduk dari negara berpenduduk 165 juta (pada saat itu) dalam tempo 20 tahun. Tujuannya adalah perbaikan kondisi ekonomi dan sosial dari pulau-pulau berpenduduk padat, mengurangi tingkat pengangguran di Jawa, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, dan "memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis, dan peningkatan standar hidup orang miskin. Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan transmigran, dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka menjadi ladang pertanian.

Daftar presiden Bank Dunia

* Eugene Meyer (Juni 1946–Desember 1946)

* John J. McCloy (Maret 1947–Juni 1949)

* George D. Woods (Januari 1963–Maret 1968)

* Robert S. McNamara (April 1968–Juni 1981)

* Alden W. Clausen (Juli 1981–Juni 1986)

* Barber B. Conable (Juli 1986–Agustus 1991)

* Lewis T. Preston (September 1991–Mei 1995)

* James D. Wolfensohn (Juni 1995–Mei 2005)

* Paul Wolfowitz (Juni 2005– )

7.2 IMF

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru. Jumlah negara anggota dalam PBB untuk masa ini adalah 192 negara. Lihat artikel Anggota PBB untuk daftar lengkap beserta tanggal masuknya.

Pada tahun 2007, Indonesia telah mengembalikan semua hutangnya peda IMF sebesar US$ 7 Milyar, yang dipinjamkan kepada Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1997. Dengan demikian IMF sekarang sudah tidak dapat mendikte Indonesia lagi dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi pasca krisis.

Latar Belakang

Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori Konferensi Keuangan dan Moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli, 1944. Artikel tentang Perjanjian IMF berlaku mulai 27 Desember 1945, dan organisasi IMF terbentuk pada bulan Mei 1946, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947.

Lembaga ini, bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Bretton Woods. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang menginginkan pinjaman dari IMF, keistimewaan BIS serta pinjaman pembangunan Bank Dunia, harus menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.

Kritik

Peran ketiga institusi Bretton Woods telah menjadi kontroversi bagi banyak pihak sejak periode Perang Dingin. Para kritikus menganggap bahwa para pembuat kebijakan di IMF secara sengaja mendukung diktator militer kapitalis yang bersikap bersahabat dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Mereka juga menganggap IMF tidak perduli terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak buruh. Kritik-kritik ini juga secara tidak langsung mendorong timbulnya gerakan anti-globalisasi. Sebagian yang lain beranggapan IMF tidak mempunyai power yang cukup untuk mendemokratisasikan negara yang berdaulat, dan juga tidak mempunyai power untuk mendukung stabilitas finansial. Mereka yang mendukung IMF berpendapat bahwa kestabilan ekonomi diperlukan sebelum adanya demokrasi.

Para pakar ekonomi mengkritik pola pemberian bantuan finansial yang selalu disertai "syarat-syarat", termasuk juga Structural Adjustment Programmes. Syarat-syarat ini menurunkan kestabilan sosial, yang juga berarti menghambat tujuan-tujuan IMF. IMF membatasi perekonomian negara dunia berkembang dengan cara menentang pengembangan infrastruktur dan meminta negara yang bersangkutan untuk hidup dengan standar yang rendah.

Daftar managing director IMF:

Mei 1946-6 Mei 1951

Camille Gutt

Belgia

Agustus 1951-Oktober 1956

Ivar Rooth

Swedia

Desember 1956-5 Mei 1963

Per Jacobsson

Swedia

1 September 1963-1 September 1973

Pierre-Paul Schweitzer

Perancis

1 September 1973-17 Juni 1978

Johannes Witteveen

Belanda

17 Juni 1978-16 Januari 1987

Jacques de Larosière

Perancis

16 Januari 1987-14 Februari 2000

Michel Camdessus

Perancis

1 Mei 2000-4 Maret 2004

Horst Köhler

Jerman

4 Maret 2004-4 Mei 2004

Anne Krueger

Amerika Serikat -sementara-

4 Mei 2004-saat ini

Rodrigo Rato

Spanyol

Fast Facts on the IMF

· Current membership: 185 countries

· Staff: approximately 2,716 from 165 countries

· Total Quotas: $317 billion (as of 7/31/06)

· Loans outstanding: $28 billion to 74 countries, of which $6 billion to 56 on concessional terms (as of 7/31/06)

· Technical Assistance provided: 429.2 person years during FY2006

Surveillance consultations concluded: 128 countries during FY2006, of which 122 voluntarily published information on their consultation.

Perbedaan IMF dan Bank Dunia

Cukup banyak perbedaan antara IMF dan Bank Dunia. Secara tradisional tugas IMF adalah membantu negara yang bersangkutan, artinya yang mencari intervensinya, untuk mendapatkan kembali keseimbangan neracanya dengan dunia luar. Yang dipentingkan akhirnya adalah keseimbangan neraca berjalannya. Akan tetapi, ini juga banyak dipengaruhi oleh keseimbangan, artinya defisit, anggaran belanja pemerintah. Juga oleh kebijakan moneter bank sentral serta kementerian keuangan.

Bank Dunia lebih banyak mengurusi masalah-masalah struktural. Ia membantu negara yang bersangkutan dalam perombakan beberapa sektor dan menyempurnakan policy-policy yang menyangkut berbagai sektor yang sangat penting, misalnya sektor industri dan perdagangan. Biasanya yang dituju adalah liberalisasi atau deregulasi sektor-sektor ini, atau dengan kata-kata lain, menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitasnya.

Walaupun IMF dan Bank Dunia mempunyai misi yang berlainan, namun selama sepuluh tahun yang belakangan ini masing-masing misi menjadi overlap. Artinya, IMF, misalnya di Afrika, sering ikut menangani masalah structural adjustment. Di lain fihak, Bank Dunia kadang-kadang, atau lebih sering, bisa memberi ‘quick disbursement loans’ yang sebetulnya menjadi kebiasaan bantuan IMF karena dana demikian dipakai (dalam anggaran belanja pemerintah)untuk menyeimbangkan kembali neraca pembayaran dan/atau anggaran belanja pemerintah.

Mengapa kedua instansi bisa memberikan bantuan yang serupa? Ini karena perkembangan sejarah, dan terkait dengan besar dana bantuan yang disediakan oleh IMF atau Bank Dunia itu. Yang menyediakan dana bantuan terbesar juga mempunyai pengaruh terbesar.

Di Indonesia misalnya, pernah IMF-lah yang bertanggung jawab atas program umum stabilisasi serta mencari pola makro-policy baru yang lebih sehat. Dana bantuan dari IMF lebih besar daripada yang disediakan Bank Dunia.

Bank Dunia di Indonesia akan lebih bertanggungjawab atas perbaikan struktural sektoral, khususnya sektor perbankan. Tetapi, IMF pun ikut bicara dalam hal ini. Bank Dunia membantu mengembangkan sistim pengendalian sektor perbankan di Indonesia agar ekonomi tidak mudah digoncangkan oleh bank bobrok, kredit macet serta proyek-proyek jelek, seperti sekarang ini. Tetapi IMF juga pernah ikut bicara. Di antara lembaga-lembaga keuangan internasional ini akan ada semacam pembagian kerja: Bank Dunia akan mengurus pembenahan bank-bank komersial pemerintah, IMF mengurus penyehatan bank-bank swasta dan Bank Pembangunan Asia membenahi bank-bank pembangunan daerah.

Yang harus dimaklumi adalah perbedaan historis antara kedua lembaga keuangan internasional ini, yakni IMF dan Bank Dunia, karena bisa bentrokan dengan policy pemerintah.

"Ideologi" atau keyakinan tradisional IMF adalah bahwa prioritas yang paling utama yang harus dijunjung tinggi adalah stabilisasi moneter. Artinya, Indonesia pernah diharuskan mencapai kembali suatu kestabilan moneter dengan inflasi yang rendah dan defisit neraca berjalan yang juga kecil (angka sasarannya 2% dari PDB) agar "sustainable" untuk masa yang lama.

Sarana utama untuk mencapai serta menjaga agar inflasi rendah adalah keharusan memupuk surplus anggaran belanja. Ini bisa dikatakan bertentangan dengan doktrin Indonesia yang menghendaki anggaran belanja yang seimbang. Akan tetapi doktrin pembangunan kita sebetulnya sudah kadulawarsa. Tepat untuk masa lalu ketika sektor swasta masih kecil. Sekarang sektor swasta sudah besar sekali dan pertumbuhan ekonomi tergantung daripadanya. Agar sektor swasta bisa ekspansif maka sektor pemerintah (yakni anggaran belanjanya) harus kontraktif. Kalau tidak maka inflasi akan tinggi.

Dalam proses mencapai stabilisasi moneter maka dahuiu IMF juga pernah menuntut agar tingkat bunga tidak boleh diturunkan terlalu cepat. Di lain fihak, pemerintah melonggarkan likuiditas untuk mendorong produksi. Maka tingkat bunga bank harus diturunkan. Ini bertentangan dengan "resep IMF" karena IMF percaya bahwa dengan melonggarkan likuiditas maka kurs mata uang akan melemah. Belakangan ini kedua gejala memang terjadi: pemerintah melonggarkan likuiditas dan kurs mata uang rupiah sedikit melemah. Maka IMF akan teriak freekick! Mungkin Bank Dunia akan lebih bersimpati karena Bank Dunia lebih cenderung mementingkan kepentingan stimulasi produksi dan ekspor.

Di belakang IMF dan Bank Dunia ada pandangan negara-negara pemegang saham yang besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Apakah (kementerian keuangan) negara-negara ini memihak IMF atau Bank Dunia?

Dalam menghadapi krisis mata uang di Asia Tenggara pada tahun 1997 lalu, yang cenderung menjalar ke Asia Timur dan lain-lain belahan dunia, maka kurang terdapat konsensus dalam pandangan serta teori-teori ekonominya. Maka kita juga harus pandai memanfaatkan situasi demikian itu.

7.3 ASEAN DEVELOPMENT BANK

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank ini didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara, sekitar 40 negara diantaranya dari kawasan Asia dan Pasifik dan sisanya dari Eropa dan Amerika Utara. Tujuan didirikannya Bank Pembangunan Asia (BPA) adalah mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dana bersumber dari negara-negara anggota, pinjaman dari pasar modal dunia, dan dari pendapatan Bank sendiri.

BPA bermarkas di Manila. Kantor pusatnya terletak di 6 ADB Avenue, Kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina. Pemegang saham terbesar adalah Amerika Serikat dan Jepang dan peminjam terbesar adalah Indonesia dan Cina. Sektor transportasi dan komunikasi telah menerima bagian terbesar dari pinjaman, diikuti oleh sektor energi, infrastruktur sosial, pinjaman multi-sektor, pertanian dan sumber daya alam, industri, keuangan dan bahan tambang bukan-minyak. Pinjaman total BPA setiap tahunnya sekitar US$ 6-7 milyar.

ADB memiliki banyak kantor di seluruh dunia. Bank ini dipimpin oleh seorang Presiden, yang selalu berasal dari Jepang dan ditunjuk oleh pemerintah Jepang, dan Presidennya sekarang ini adalah Haruhiko Kuroda.

Fungsi dasar Bank Pembangunan Asia adalah:

  • Memberi pinjaman dan modal ekuitas untuk kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya;
  • Memberikan bantuan teknis dan jasa konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek dan program pembangunan;
  • Mendukung investasi swasta dan modal publik untuk kepentingan pembangunan;
  • Menanggapi permintaan bantuan tentang koordinasi kebijakan dan rencana pembangunan negara-negara anggota.

Perhatian dan Konsultasi dengan masyarakat sipil, LSM dan pelaku kampanye.

Seperti halnya Lembaga Keuangan Internasional lainnya, BPA menerapkan kebijakan persyaratan atas pinjaman. Persyaratan tersebut biasanya adalah swastanisasi, deregulasi dan dukungan untuk investasi asing. Kritik menandaskan bahwa kebijakan semacam ini hampir tidak ada peranannya dalam mengurangi kemiskinan atau melindungi llingkungan hidup. Seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia masih memiliki catatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan IMF dalam hal konsultasi dengan masyarakat. LSM dapat memaksa untuk mengadakan pertemuan dengan para wakil misi, menyoroti kebijakan atau target yang belum diterapkan dan kebijakan yang bermasalah dan menyarankan kebijakan yang patut disertakan. LSM sebaiknya menghubungi Liaison Officer Bank Pembangunan Asia Indonesia, Cecile Gregory. Keterangan ada di bawah.

Pinjaman untuk Indonesia

Sampai dengan Desember 1999, pinjaman aktif BPA di Indonesia adalah 77 pinjaman untuk 65 proyek dengan jumlah hutang bersih US$8.09 milyar. Sebagian besar pinjaman dalam Dolar AS adalah untuk sektor infrastruktur sosial, namun banyak juga yang untuk sektor Energi dan Keuangan/Industri. (Lihat Tabel 1)

Tabel 1. Pinjaman Kumulatif BPA

Sektor

Pinjaman dalam US$ milyar

% dari pinjaman total

Jumlah Pinjaman

Pertanian/Sumber Daya Alam

1.10

14

26

Energi

1.86

23

8

Keuangan dan Industri

1.52

18

4

Infrastruktur Sosial

2.80

35

29

Transport dan Komunikasi

0.78

9.5

9

Lain-lain/multi-sektor

0.04

0.5

1

TOTAL

8.09

100

77

Pinjaman Tahunan

Setiap tahun BPA meminjamkan sekitar US$ 1-2 milyar kepada Indonesia. Sebagian besar digunakan untuk sektor publik, terutama untuk mendorong swastanisasi dan deregulasi. Jumlah yang kecil namun penting adalah untuk ‘Bantuan Teknis’: pinjaman ini untuk sektor swasta. (Lihat Tabel 2)

Tabel 2. Pinjaman Tahunan

 

Pinjaman untuk Sektor Publik

Jumlah Proyek

Bantuan Teknis

Jumlah Proyek

 

US$ milyar

 

US$ juta

 

1999

1.02

6

11.27

19

2000 perkiraan

1.02

8

17.78

23

2001 perkiraan

1.10

8

10.70

13

2002 perkiraan

1.30

8

1.00

1

Namun transfer netto dari BPA kepada Indonesia jauh lebih rendah karena (digunakan untuk/adanya) pembayaran hutang.

Tabel 3. Transfer bersih BPA kepada Indonesia

Tahun

US$ milyar transfer bersih

1996

1.20

1997

0.12

1998

0.58

1999

0.69

Proyek-proyek di Indonesia tahun 1999

Tabel 4. Persetujuan Pinjaman Sektor Publik dan Swasta di Indonesia

 

Total pinjaman US$

Tanggal Persetujuan

Restrukturisasi Sektor Energi

400

23 Maret1999

Sektor Kesehatan dan Nutrisi

300

25 Maret 1999

Sektor Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah

320

25 Maret 1999

Kantor Tetap BPA di Indonesia:

Direktur untuk Indonesia:

Robert C. May

NGO Liaison:

Cecile Gregory

Alamat:

7th floor, Gedung BRI II,
Jl. Jend Sudirman, Kav. 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia

Telephone:

021 251-2721

Fax:

021 251-2749

Situs web Indonesia:

Tidak ada

Kantor Pusat BPA:

Alamat:

6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines

Tel.

(632) 632 5897

Fax.

(632) 636-2684

Situs utama:

http://www.adb.org

Latihan:

  1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan internasional dalam buku ini.
  2. Deskripsikan perbedaan antar lembaga keuangan yang disebutkan dalam buku ini.
  3. Apa yang menjadi dasar operasi lembaga-lembaga keuangan tersebut.
  4. Kapan lembaga-lembaga tersebut dididrikan dan mulai operasi.
  5. Sebutkan siapa pimpinan lembaga-lembaga keuangan tersebut sekarang ini.

Ringkasan:

· International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, dalam bahasa-bahasa Roman: BIRD) atau Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, lebih dikenal sebagai Bank Dunia, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara anggota. Bank Dunia didirkan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada Konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada 1 Juli22 Juli 1944. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, AS.

· Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. organisasi IMF terbentuk pada bulan Mei 1946, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947.

· Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank ini didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara, sekitar 40 negara diantaranya dari kawasan Asia dan Pasifik dan sisanya dari Eropa dan Amerika Utara. Tujuan didirikannya Bank Pembangunan Asia (BPA) adalah mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.

Sumber belajar lain:

- Internet: http://www.worldbank.org; http://www.imf.org ; http://www.adb.org

- surat kabar: Kompas, Media Indonesia, IndoPos, dst

————–