BAB IX

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

(LKM)

Kompetensi Dasar:

- Mengerti dan memahami tentang LKM

- Menjelaskan kepentingan LKM dalam masyarakat

- Mendeskripsikan peran dan fungsi LKM

- Menjelaskan kebijakan pengembangan LKM

Media yang dapat digunakan mahasiswa:

- Buku referensi utama, diskusi kelas

clip_image001

————————————————————————————————————

7.1 PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Di pedesaan, kegiatan perekonomian masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/ pedesaan yang sulit untuk diputus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek spatial dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,1 juta orang, dan sebanyak 21,3 juta (58,8%) di antaranya bekerja di sektor pertanian. Lemahnya permodalan pelaku ekonomi di pedesaan telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya terdorong untuk meluncurkan beberapa kredit program yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil dan mikro sejak Repelita I. Dimulai dengan kredit Bimas pada tahun 1972, kemudian menyusul kredit program lainnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/ Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha Tani (KUT) dan sampai saat ini masih berlangsung Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan bermacam kredit program, namun capaian hasilnya dipandang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Memang diakui, beberapa program telah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan produksi (misalnya pada komoditas padi), tetapi ada indikasi bahwa kinerjanya tidak memuaskan terutama pada lembaga keuangan sebagai pelaksana. Menurut Martowijoyo (2002), lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana, dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya (unsustainable) lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali mengalami kekurangan modal usaha.

Selain itu, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 – 2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.

Seiring dengan beban anggaran pembangunan yang semakin berat, maka kemampuan fiskal pemerintah dalam alokasi kredit semakin terbatas. Dengan demikian, di masa mendatang mengandalkan alokasi dana pemerintah untuk pembiayaan bukan merupakan pilihan yang bijaksana. Lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro mengingat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Namun nampaknya masih banyak bank yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro. Menurut Indiastuti (2005), ketidaktertarikan perbankan disebabkan oleh 3 hal; Pertama, pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran KUT; Kedua, aturan BI yang ketat agar bank prudent dalam kegiatan penyaluran dana; dan Ketiga, banyak bank (khususnya bank besar) yang tidak memiliki pengalaman untuk menyalurkan kredit mikro. Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumberdana. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

7.2 PENGERTIAN DAN PROFIL LKM

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit summit (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Terdapat masih banyak lagi definisi kredit mikro atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraan.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2004) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Menurut Krishnamurti (2005), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. Kedua, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga (Wijono, 2005; Direktorat Pembiayaan, 2004) yaitu: (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.

Sementara Usman (2004) membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun non bank; (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan nonbank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM.

BRI Udes merupakan lembaga formal yang paling dominan dalam pelayanan keuangan mikro, baik dari sisi penyaluran kredit (pembiayaan) maupun pendanaan. Dominansi BRI Udes ini cukup wajar karena keberadaannya memang lebih dulu dan mendapat dukungan kebijakan pemerintah, terutama saat dilaksanakannya program Bimas. BPR yang telah mengalami perkembangan cukup pesat pasca Pakto 1988 menyusul di tempat kedua, walaupun di akhir-akhir ini tidak mengalami perkembangan cukup signifikan akibat persyaratan pendirian BPR yang lebih ketat.

Walaupun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh BRI Udes dan BPR, tetapi dari segi jumlah (unit) LKM yang berupa Unit Simpan Pinjam (USP) jauh lebih besar. Namun umumnya besarnya simpanan maupun pinjaman dalam USP ini relatif kecil-kecil sehingga belum mampu menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat secara lebih ekspansif. Sementara itu, perusahaan pegadaian menunjukkan kinerja sebagai lembaga formal non bank yang paling tinggi dalam penyaluran kredit mikro. Bahkan dalam jumlah nasabah, perusahaan pegadaian menduduki peringkat teratas dibanding semua LKM yang ada.

Pendanaan yang cukup besar untuk keuangan mikro, selain dari lembaga non formal, juga berasal dari program pemerintah pusat. Di antaranya yang paling menonjol adalah Kukesra, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil) dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Jumlah debitur program pemerintah ini cukup besar, misalnya Kukesra mencapai 10,3 juta, P2KP 3,2 juta dam PKM (Program Kreativitas Mahasiswa?) 2,3 juta.

Seiring dengan penyerahan berbagai program kepada inisiatif masyarakat setempat (IMS) serta adanya otonomi daerah menyebabkan kesulitan dalam memantau perkembangan program dan seperti apa keberlanjutannya. Di samping itu, sampai saat ini di tingkat nasional tidak tersedia data mengenai kinerja LKM informal seperti arisan atau rentenir karena memang sifatnya sangat dinamis dan cenderung agak tertutup. Indikator dari kinerja LKM dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor yang dimiliki, jumlah kredit yang diberikan maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun. Hasil kajian Usman et al. (2004) menunjukkan bahwa perkembangan jumlah unit kantor LKM antara 2000-2003, tidak memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Bahkan untuk BPR justru mengalami penurunan akibat program rasionalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kenaikan jumlah kantor yang cukup signifikan masih didominasi oleh perusahaan pegadaian dan BRI masing-masing 17,5 dan 6 persen.

Selanjutnya, kajian Usman (2004) juga menunjukkan jumlah kredit yang diberikan BPR pada 2003 meningkat hampir 150 persen dibanding tahun 2000, meskipun jumlah debiturnya hanya bertambah 19,3 persen. Kenaikan jumlah kredit yang cukup tinggi terlihat juga pada perusahaan pegadaian, yaitu meningkat lebih dari 100 persen, sementara BRI meningkat sekitar 75 persen. Keadaan yang hampir sama juga terlihat dalam hal mobilisasi dana. Simpanan pada BPR meningkat lebih dari 185 persen, jauh lebih tinggi dibanding di BP3KD yang hanya meningkat sebesar 68,6 persen dan BRI sebesar 45 persen. Keadaan ini terkait dengan program penyehatan LKM yang dilakukan oleh BI yang secara khusus melakukan pembinaan kepada BPR sebagai satu-satunya LKM formal bank yang diakui oleh BI. Namun, apabila dilihat dari angka mutlak jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, BRI tetap menduduki rangking teratas.

7.3 POTENSI DAN PERAN LKM

Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran usaha kecil yang strategis baik dilihat dari kualitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Bank Indonesia (2001) mencatat beberapa peranan strategis dari usaha kecil tersebut, diantaranya: (1) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, (2) Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibanding investasi yang sama pada usaha menengah/besar, dan (3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Terjadinya krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang bias kepada usaha skala besar justru tidak tepat sasaran khususnya dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 2 pelajaran penting menurut Sudaryanto dan Syukur (2002) yang bisa dipetik dari krisis ekonomi yang belum jelas kapan berakhirnya. Pertama, strategi pemerataan hasil pembangunan melalui pendekatan trickle down effect secara nyata sulit diimplementasikan. Konsep pertumbuhan yang berpijak pada konglomerasi ternyata menumbuhkan pengusaha yang tidak berakar kuat, sehingga harapan hasil pembangunan dapat terdistribusi secara adil tidak terealisasi. Kedua, bahwa pembangunan sektor pertanian atau dalam konteks yang lebih luas adalah pembangunan pedesaan merupakan pilihan yang tepat untuk memulihkan perekonomian nasional dari kondisi krisis. Secara faktual di sektor pertanian dan pedesaan, usaha kecil (termasuk skala mikro) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hasil kajian Wijono (2005) menunjukkan bahwa 85 persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB didominasi oleh unit usaha berskala kecil. Implikasinya adalah setiap langkah dalam memacu perekonomian pedesaan yang umumnya berbasis pada sektor pertanian, maka harus ada upaya memajukan usaha skala mikro/kecil. Kontribusi usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan. Pada tahun 2004, jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha kecil mencapai 70,92 juta, jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah (8,15 juta) dan usaha besar (0,40 juta).

Sesuai dengan karakeristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro/kecil karena transaction cost-nya sangat tinggi. Selain itu pada lembaga-lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (persyaratan 5-C). Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal. Keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan formal merupakan potensi pasar yang sangat besar yang bisa menjadi ladang garapan LKM. Data kementrian KUMK (2006) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat lebih dari 26 juta unit usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Jika dengan asumsi setiap unit usaha mikro dan kecil rata-rata memerlukan Rp 1 – 5 juta untuk modal usaha, maka akan ada potensi demand untuk pembiayaan sekitar Rp 26 -130 triliun yang bisa dilayani oleh LKM.

Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Di antara keunggulan tersebut, misalnya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan cash flow peminjam.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut. Pertama, LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. Kedua, Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. Ketiga, karakteristik usahatani umumnya membutuhkan platfond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. Keempat, dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; dan Kelima, Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personalemosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Secara empiris potensi LKM dalam membantu permodalan masyarakat miskin pedesaan setidaknya telah dibuktikan oleh Proyek Karya Usaha Mandiri yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Proyek ini melahirkan LKM yang disebut KUM yang juga merupakan replikasi pertama pendekatan Grameen Bank Bangladesh: Moh Yunus) di Indonesia (Sudaryanto dan Syukur, 2002). KUM yang dimulai pada akhir tahun 1989 di Nanggung, Bogor menunjukkan kinerja yang baik dari sisi penyaluran maupun pengembalian kredit.

Penyaluran pinjaman KUM rata-rata setiap tahun meningkat hingga 83,6 persen. Pengembalian kredit (pinjaman) juga berjalan dengan lancar yang terbukti dengan besaran Non Performing Loans (NPL) yang hanya 1,5 persen. Hasil kajian Christina (1992) juga menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup para peserta KUM baik dalam pemenuhan konsumsi pangan, pakaian, pendidikan, maupun dalam investasi usaha. Dalam skala yang lebih makro, keberadaan LKM di pedesaan dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif di pedesaan. Menurut Krishnamurti (2003) peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui: (1) tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi, (2) mengelola risiko dengan lebih baik, (3) secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, (4) mengembangkan kegiatan usaha mikronya, (5) menguatkan kapasistas perolehan pendapatannya, dan (6) dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

Krishnamurti (2003) juga menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sektor pertanian tentu saja akan tetap menjadi sektor kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan serta memperkokoh perekonomian pedesaan. Pengalaman krisis ekonomi (1997/1998) menunjukkan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga –13,7 persen, ternyata sektor pertanian masih tumbuh positip 0,2 persen (Pakpahan et al., 2005). Selain menjadi penyelamat perekonomian saat krisis, pertanian juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain seperti industri, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan sektor pertanian (diantaranya dengan peningkatan aksesibilitas lembaga keuangan) diharapkan akan menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan sektor-sektor lainya.

Sesuai dengan hasil kajian Direktorat Pembiayaan (2004), maka agar tercapai hasil yang optimal dalam pembangunan ekonomi pedesaan, sebuah LKM seyogyanya memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama tidak mensyaratkan kolateral dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan, (2) Sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, dimana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut, (3) Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan ataupun tidak dengan sistem tanggung renteng yang mengedepankan pola hubungan kenal dekat sebagai landasan utama mengelola risiko, (4) lingkup kegiatan LKM dapat mencakup pembiayaan kegatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, kegiatan penghimpunan dan bentuk kegiatan lain yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan masyarakat miskin.

7.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI LKM

Selain sarat dengan potensi, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun kondisi eksternal yang kurang kondusif. Menurut Wijono (2005) permasalahan eksternal yang dihadapi LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM yang beraneka ragam. BRI Udes dan BPR, misalnya adalah bentuk LKM yang secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia. LKM jenis ini lebih terarah dan bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sementara itu, pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh kementrian KUMK. Bahkan untuk LKM lain seperti BKD, LDKP, Credit Union, maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaannya dan pembinanya. Padahal, jika dilihat dari fungsi LKM sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga formal yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang.

Selain menghadapi permasalahan eksternal, LKM juga dihadapkan pada masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Di antara permasalahan internal adalah menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana. Sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih tergantung kepada jumlah anggota/nasabah serta besaran modal sendiri.

Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar juga masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan LKM, bahkan bisa menjadi faktor penghambat yang cukup serius.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka aktivitas pembiayaan yang dapat dilakukan oleh LKM terhadap dunia usaha skala mikro, kecil atau menengah (UKM) belum berjalan secara optimal. Dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun LKM hanya 22,14 persen (Wijono, 2005). Artinya bahwa lebih dari 75 persen UKM kemungkinan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari modal sendiri sehingga usaha yang dijalankan bisa saja berada dalam tingkat under capacity. Kondisi ini sekaligus dapat menjadi sinyal akan prospek pasar yang cukup menjanjikan bagi para pengelola LKM. Tentu saja potensi ini harus diimbangi dengan mengeliminasi hambatan-hambatan dalam mengakses lembaga keuangan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha mikro dan kecil. Hamid (1986) menilai bahwa dalam aspek penyaluran kredit, LKM (terutama yang formal) belum mencapai sasaran yang diharapkan. Kinerja lembaga ini masih belum efektif walaupun dari kacamata efisiensi sudah cukup baik. Padahal, jika misi LKM pedesaan adalah untuk membantu permodalan penduduk agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, maka seharusnya aspek efektifitas yang lebih menonjol, kendati pun tidak mengabaikan efisiensinya. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari konsep awal pendirian lembaga keuangan yang di-drop dari atas, dengan pola pengelolaan yang juga konsep dari atas. Implikasinya adalah lembaga keuangan tersebut kurang peka terhadap situasi, kondisi dan budaya dimana lembaga itu didirikan sehingga efektifitas dari lembaga keuangan tersebut belum tewujud. Pola kerja dari pengelola lembaga keuangan formal terbawa oleh pola “orang kantoran”. Mereka bersifat menunggu, dan menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara ketat dan kaku seperti yang dituntut oleh prinsip perbankan modern.

7.5 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LKM

Pengembangan LKM diyakini merupakan faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi pedesaan. Lebih jauh dapat pula diartikan bahwa pengembangan keuangan mikro merupakan bagian usaha untuk mengembangkan sistem keuangan (lokal dan nasional) yang lebih sesuai dengan kondisi rakyat yang riil (people based financial system).

Permasalahan yang masih dihadapi adalah walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam penyedia jasa keuangan mikro, namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro masih ada. Sebagian besar keluarga di Indonesia tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan serta di luar Jawa dan Bali (Anonim, 2006).

Peran strategis yang dimainkan LKM tersebut menuntut adanya penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan LKM agar dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional.Sampai saat ini belum ada Undang-Undang tentang LKM sebagai payung hukum bagi eksistensi LKM di Indonesia. Untuk mengantisipasi tersebut, Memenkop dan UKM tengah menyusun Perpres tentang LKM yang ditargetkan segera terbit paling lambat Desember 2006 (Bisnis Indonesia, 2006).

Kebijakan nasional bagi keuangan mikro sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkin-kan LKM untuk memperluas pelayanan serta mendukung terbentuknya LKM untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan. Ketiadaan kebijakan keuangan mikro yang terpadu dapat membatas para stakeholders untuk menyelaraskan berbagai upaya untuk menciptakan sebuah sistem keuangan mikro yang berkelanjutan.

A. Visi dan Tujuan

Kebijakan nasional pengembangan keuangan mikro mempunyai visi agar setiap rumah tangga di setiap desa dan wilayah di seluruh kepulauan di Indonesia memiliki akses terhadap jasa keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan seperti tabungan, simpanan berjangka, kredit dan berbagai jasa keuangan mikro yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang bagi keluarga miskin dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kerentanan hidup, meningkatkan kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatannya. Untuk itu, suatu sistem keuangan yang menyeluruh perlu diberlakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan keuangan bagi keluarga miskin dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sistem tersebut terdiri atas: (i) suatu kerangka hukum yang memadai, (ii) lembaga yang mengeluarkan peraturan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan mengawasi pelaksananya, (iii) berbagai lembaga yang menyediakan dukungan dan bantuan teknis, (iv) berbagai lembaga yang menyediakan pelayanan keuangan untuk LKM.

B. Unsur Kebijakan

Agar berjalan secara efektif, maka kebijakan dan strategi nasional keuangan mikro disusun dengan mensinergikan berbagai unsur di antaranya (a) Reorientasi peran pemerintah, (b) Lingkungan kondusif bagi keuangan mikro yang berkelanjutan, (c) Penyempurnaan peraturan berlandasakan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang efektif dan (d) Pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha.

(a) Reorientasi Peran Pemerintah

Menyadari adanya kelemahan dari kebijakan-kebijakan masa lalu yang bersifat intervensi, dengan biaya yang sangat mahal, jangkauan terbatas serta dapat memperlemah upaya pengentasan kemiskinan, maka pemerintah berketetapan untuk menghentikan secara bertahap berbagai skim kredit bersubsidi dan kredit program dalam jangka menengah. Namun demikian, pembiayaan keuangan mikro melalui program pemerintah atau program pengentasan kemiskinan dalam angka pendek masih dibutuhkan sebagai alat untuk menjangkau kelompok sasaran tertentu.

Dengan penghentian secara bertahap skim kredit bersubsidi dan program dalam jangka menengah, maka perhatian pemerintah akan dialihkan pada pengintegrasian keuangan mikro ke dalam sistem keuangan. Dua fungsi utama yang diperankan pemerintah dalam hal ini adalah (1) menciptakan kerangka hukum yang mendukung dengan memberikan status hukum yang jelas kepada berbagai LKM sehingga memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan hubungan bisnis yang wajar dengan LKM serta mengijinkan LKM untuk menghimpun simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu; (2) sebagai pembina melalui dukungan dan penyediaan dana untuk pengembangan kelembagaan, pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan para karyawan lembaga keuangan dan melalui dukungan serta penyediaan dana untuk pembiayaan kembali LKM.

(b) Lingkungan Kondusif untuk LKM

Pemerintah hendaknya menetapkan sebuah kerangka hukum yang sesuai dan ditujukan untuk menciptakan lanskap keuangan mikro yang beraneka ragam dan memiliki skala yang beragam serta berorientasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengusaha mikro dalam rangka mempermudah akses layanan keuangan secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan lembaga keuangan mikro selain bank dan koperasi di tingkat desa yang diiizinkan menghimpun simpanan masyarakat di dalam wilayah dan jumlah tertentu. Luasnya wilayah Indonesia serta proses desentralisasi yang sedang berlangsung membutuhkan pembagian tugas yang jelas di antara lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pembagian tugas ini terkait dengan hukum, peraturan dan pengawasan serta dukungan infrastruktur dan dukungan lainnya bagi berbagai jenis lembaga keuangan mikro beserta program-programnya.

(c) Peraturan Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian dan Pengawasan yang Efektif.

Pemerintah harus melindungi penabung kecil melalui pengaturan dan pengawasan sektor keuangan mikro dan menjaga stabilitas sektor keuangan melalui pembinaan yang efektif dan efisien dari segi biaya. Pada prinsipnya, peraturan dan pengawasan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Hal ini penting untuk diterapkan bagi penyedia jasa keuangan mikro dalam menghimpun dana simpanan masyarakat dalam jumlah banyak. Lembaga keuangan mikro diizinkan menghimpun simpanan masyarakat agar memungkinkan mereka tumbuh dan mampu menyediakan berbagai pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga miskin. Dalam penghimpunan simpanan masyarakat hingga suatu ambang batas tertentu, maka hendaknya lembaga keuangan mikro diizinkan beroperasi didalam suatu lingkungan dengan tidak memerlukan pengaturan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Di atas ambang batas tersebut, lembaga keuangan mikro perlu mentaati perangkat pengaturan yang berlandaskan prinspip kehati-hatian dengan pengawasan dan penegakan hukum/ peraturannya. Dalam hal ini, penting untuk menetapkan ambang batas tertinggi yang diperkenankan bagi lembaga keuangan mikro yang memperoleh izin operasi dan diatur sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan mikro. Di atas ambang batas tertentu lembaga keuangan mikro diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai bank dengan peraturan dan pengawasan yang lebih ketat.

(d) Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Usaha

Pemerintah harus berupaya menciptakan dan mendukung pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha. Peran tersebut diwujudkan dengan selalu aktif dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan serta penguatan infrastruktur keuangan yang mandiri dalam perspektif jangka panjang. Walaupun demikian dalam jangka pendek dan menengah pemberian subsidi secara selektif masih dibutuhkan. Menurut Krisnamurti (2005), pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha, dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat

C. Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Keuangan Mikro

Dalam implementasikebijakan, semua unsur yang terlibat dalam sebuah kebijakan bersama-sama dengan bank sentral memiliki tugas pokok sebagai berikut:

(a) Peran Pemerintah

Pemerintah seyogyanya menghentikan secara bertahap program pinjaman bersubsidi dan dana bergulir dari berbagai departemen. Untuk kasus tertentu, seperti terjadinya kegagalan pasar, maka pemberian subsidi untuk sementara waktu masih dibenarkan (misalnya pertanian). Pemberian subsidi harus diimplementasikan secara terbuka (transparan) dan dihentikan secara bertahap. Lebih lanjut, pengaturan dan penyaluran dana seperti itu dilaksanakan melalui lembaga keuangan mikro bank, lembaga keuangan koperasi, atau lembaga keuangan mikro bukan bank bukan koperasi.

Disamping itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana dalam anggaran belanja nasional yang sebelumnya telah disalurkan melalui skim kredit bersubsidi dan kredit program menjadi untuk keperluan (a) pengembangan kapasitas dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, dan (b) penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan secara efisien.

(b) Lingkungan Kondusif

Diperlukan penetapan kerangka hukum dan pengaturan yang mengakui tiga jenis lembaga keuangan mikro yaitu : ( a) lembaga keuangan mikro bank atau unit keuangan mikro dari bank umum; (b) lembaga keuangan mikro koperasi atau koperasi serba usaha dengan unit simpan pinjam; dan (c) lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi.

Pada Lembaga Keuangan Mikro Bank implementasinya adalah memberikan status hukum berupa ”LKM bukan bank dan bukan koperasi” bagi LKM yang telah mendapat status sebagai bank perkreditan rakyat (BPR) tetapi tidak dapat memenuti persyaratan untuk menjadi bank. Sebagai contoh dalam hal ini adalah kasus Badan Kredit Desa (BKD). Untuk Lembaga Keuangan Mikro Koperasi, kerangka hukum yang sekarang ada sudah mencukupi sehingga tidak perlu diubah. Sementara pada Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi, implementasinya adalah (a) mendelegasikan wewenang kepada setiap pemerintah propinsi untuk mengeluarkan peraturan daerah yang baru tentang pendirian lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi yang diizinkan untuk menghimpun simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu. Lembaga keuangan mikro jenis ini tidak perlu diatur dengan peraturan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, serta (b) Mengeluarkan peraturan baru di tingkat nasional perihal pendirian lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi yang diizinkan menghimpun dana simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu, tunduk pada peraturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian di tingkat propinsi. Lembaga keuangan mikro yang melampaui ambang batas tertentu tersebut diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai bank atau koperasi.

(c) Peraturan dan Pengawasan Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian

1) Lembaga Keuangan Mikro Bank.

Implementasinya dapat dilakukan dengan mempermudah pembukaan kantor cabang lembaga keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan untuk mendorong perluasan akses pelayanan keuangan mikro.

2) Lembaga Keuangan Mikro Koperasi.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan LKM ini adalah (a) menugaskan pengaturan dan pengawasan kepada lembaga atau badan yang terpisah dari dukungan fungsi keuangan dan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta memastikan adanya pendanaan dan susunan kepegawaian yang memadai dari lembaga pengawas; (b) mengadakan database lengkap mengenai semua koperasi yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro; dan (c) mengembangkan sistem penilaian untuk lembaga keuangan mikro koperasi dengan menetapkan kriteria pembubaran/likuidasi lembaga yang tidak sehat dan memastikan penegakan hukum/ peraturan.

3) Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi .

Hampir sama dengan LKM Koperasi, hal yang dapat dilakukan adalah: (a) Menugaskan pengaturan dan pengawasan kepada lembaga yang sesuai di tingkat propinsi, misal Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta memastikan memadainya pendanaan dan dan susunan kepegawaian yang memadai dari lembaga pengawas; (b) mengadakan database lengkap mengenai lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi di tingkat propinsi, serta (c) mengembangkan sistem penilaian untuk lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi dengan menetapkan kriteria pembubaran/likuidasi lembaga yang tidak sehat dan memastikan penegakan hukum/peraturan.

D. Aspek Pembinaan

(a) Lembaga Keuangan Mikro Bank.

Dalam kaitan dengan proses pembinaan, LKM bank dapat berperan dalam: (a) Membantu perkembangan pengintegrasian lebih lanjut ke dalam sektor keuangan dengan cara: (i) mendorong program hubungan sinergis dengan bank umum (linkage program); (ii) mendukung pengembangan mekanisme pembiayaan kembali (refinancing) dan manajemen likuiditas, seperti struktur APEX1; (iii) menghubungkan lembaga keuangan mikro bank dengan sistem pembayaran yang ada; (iv) mengembangkan keterbukaan yang lebih luas di dalam sektor/ industri melalui sistem penilaian yang independen; (b) Mendukung dan menyediakan (sebagian) dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro bank dan memperluas sistem sertifikasi; serta (c) memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh industri lembaga keuangan mikro bank, seperti teknologi informasi.

(b) Lembaga Keuangan Mikro Koperasi.

Peran yang dimiliki oleh LKM koperasi adalah sebagai berikut: (a) Memfasilitasi pengembangan mekanisme penyediaan dana, pembiayaan kembali (refinancing), dan manajemen likuiditas, seperti struktur APEX; (b) Mendukung dan menyediakan (sebagian) dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro koperasi dan mengimplementasikan sistem sertifikasi; (c) Mendorong terjalinnya hubungan sinergis (linkage program) antara lembaga keuangan mikro koperasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya;

1 Fasilitas jasa bersama yang berfungsi sebagai pooling of fund dan clearing house. Fungsi APEX adalah dalam pengelolaan likuiditas dan sistem alat pembayaran serta (d) Memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh industri lembaga keuangan mikro koperasi, seperti teknologi informasi, standar operasional prosedur, dan pengembangan produk.

(c) Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi.

LKM bukan bank dan koperasi dapat berperan sebagai berikut: (a) Memfasilitasi pengembangan mekanisme penyediaan dana, pembiayaan kembali (refinancing), dan manajemen likuiditas, seperti struktur APEX.; (b) Mendukung dan menyediakan (sebagian) dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi; (c) Mendorong terjalinnya hubungan sinergis (linkage program) antara LKM bukan bank dan bukan koperasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya; dan (d) Memfasilitasi pengembangan bersama jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh industri LKM koperasi, seperti teknologi informasi, standar operasional prosedur dan pengembangan produk.

E. Aspek Pendukung Lainnya

Selain keempat aspek utama tersebut di atas, pemerintah juga perlu menyediakan lembaga pendukung, seperti lembaga penelitian dan pengembangan keuangan mikro, untuk memastikan efektifitas kebijakan dan strategi nasional dan untuk melakukan kajian pengembangannya lebih lanjut. Lembaga pendukung tersebut juga akan melaksanakan fungsi monitoring terhadap implementasi kebijakan dan strategi nasional, serta melakukan pengukuran dampak yang ditimbulkan.

Latihan:

  1. Jelaskan mengapa lembaga keuangan mikro diperlukan sekarang ini.
  2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro.
  3. Sebutkan permasalahan yang ada di LKM dan jelaskan solusi menguraikan masalah tersebut
  4. Bagaimana peran pemerintah yang terbaik agar LKM ini dapat tepat sasaran
  5. Bentuk LKM yang seperti apa yang paling diminati masyarakat saat ini, dan jelaskan alasannya.

Ringkasan:

  1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit summit (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.
  2. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.
  3. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta.
  4. Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.
  5. Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2004) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.
  6. Menurut Krishnamurti (2005), secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi di atas. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. Kedua, melayani rakyat miskin. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel.

Sumber Pembelajaran Lain:

- Jurnal Ekonomi Rakyat, http://www.ekonomirakyat.org

- Tentang LKM, http://www.wikipedie/wiki/LKM

- Surat Kabar yang berhubungan dengan LKM,

- laboratorium koperasi

————————

About these ads