Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya. Tujuan utama implementasi transfer adalah untuk
menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem
perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah.

1.FLYPAPER EFFECT

Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. flypaper effect dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal.Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti flypaper effect merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah

2.FISCAL ILLUSION

khususnya masyarakat pemilih di daerah penerima transfer, mempercayai bahwa beban pajak
mereka ditanggung oleh yurisdiksi lain di luar daerah tersebut (dalam hal ini
adalah pemerintah pusat). Sehingga, mereka cenderung beranggapan bahwa
barang publik dibiayai oleh dana bantuan dari pemerintah pusat, dan pajak untuk
pembiayaan barang publik tersebut ditarik dari yurisdiksi lain. Oleh karena itu,
pengeluaran antara pendonor (pusat) dan penerima (daerah) akan timpang.

3. PERILAKU ASIMETRI PEMDA
peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat
akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah
yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja
pemerintah daerah, terutama belanja operasional, yang menyebabkan terjadinya
peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode
sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah
pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon
kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi
penurunan Pendapatan Asli Daerah.
Flypaper effect maupun ilusi fiskal menunjukkan adanya indikasi pemborosan
oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan dana transfer dari
pemerintah pusat. Jika terdapat perilaku yang bersifat asimetris seperti ini maka
tujuan efisiensi dalam penggunaan dana tidak berhasil dicapai.
4. FISCAL COMPETITION ANTAR PEMDA

 

 

* Pajak terhadap pendapatan konsumen :
harga barang tidak berubah tetapi yang berubah adalah pendapatan income karena adanya pengaruh pajak, budget line turun, indiference curve turun, sehingga konsumsi (xdan y) juga turun.
*Pajak terhadap barang konsumsi :
Y nya itu tidak berubah. dulu masyarakat banyak menggunakan minyak tanah, tetapi pemerintah mencabut subsidi sehingga harga minyak tanah menjadi lebih mahal sehingga masyarakat beralih untuk menggunakan gas. (konsumsi minyak turun dan konsumsi gas naik)
Dampak Pajak terhadap Distribusi Pendapatan Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan umum pembangunan ini tidak sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Sebagai misal untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali terjadi ketidakmerataan pendapatan.

Dampak Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja

Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin rendah persentasenya. Para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar dan dengan demikian pajak yang harus dibayarnya akan menjadi semakin kecil persenatasenya.

Dampak Pajak terhadap Produksi

Menurut Suparmoko (1997) kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi kerjanya.

Kemampuan menabung juga akan berkurang akibat dikenakannya pajak. Orang yang dikenakan pajak penghasilan, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save (mps) dikalikan dengan jumlah pajak yang dikenakan. Bagi orang-orang yang tergolong mempunyai pengahasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung karena memang biasanya mereka itu sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau dikenakan pajak tidak akan mengurangi tabungannya melainkan akan mengurangi konsumsinya. Dengan alasan yang demikian ini maka masuk akal jika kemudian pajak yang dikenakan terhadap petani yang sebagian besar berpenghasilan rendah tidak dilakukan.

Dampak Pajak terhadap Kesejahteraan (Welfare)

Apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Dalam beberapa hal kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak (welfare cost of taxation). Penting sekali membedakan secara jelas antara biaya tak langsung (the welfare cost taxation) dan biaya langsung (direct cost of taxation) dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta.

Perbedaan ini dapat diilustrasikan secara jelas dengan contoh sebagai berikut: misalnya suatu pajak penjualan dikenakan pada produk tertentu, tetapi pajak tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga produk tersebut menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak yaitu produk tersebut tidak diproduksi padahal sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian ada mis-alokasi sumber-sumber produksi sehingga konsumen menjadi kurang senang dan kehilangan kesejahteraan, yang berarti mereka memikul beban pajak. Jadi dalam hal ini ada welfare cost of taxation meskipun tidak ada direct cost of taxation. Apabila pajak penjualan tersebut dipungut pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak berarti akan timbul baik welfare cost of taxation maupun direct cost of taxation. Lebih jelasnya dapat diikuti pada gambar berikut.

DWL  : SESUATU YANG HILANG DAN TIDAK MENJADI GAIN (PENDAPATAN) YANG LAIN. terjadi DWL saat demand semakin elastis atau semakin landai. kalau pemerintah mau meningkatkan pajak jangan dari pendapatan pajak tetapi yang dipilih yang demandnya tetap agar menghindari DWL.
1. ASPEK MAKRO : PENENTUAN OUTPUT NASIONAL dan MULTIPLIER
2. ASPEK MIKRO  : DEMAND, SUPPLY dan PASAR
PEREKONOMIAN 1 SEKTOR :
  • HANYA ADA RT
  1. RT: belanja = C DAN SISANYA S, Y = C + S
  • KONSUMSI : C = a + b Y; a = konsumsi otonomos, a > 0, b = mpc, 0 < b < 1
  • TABUNGAN : S = -a + (1-b)Y; q-a = dissaving, (1-b) = mps
  • Y KESEIMBANGAN : Y = C + S atau S = 0
Kondisi perekonomian di berbagai negara di dunia pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an mengalami kemunduran. Peristiwa ini dimulai dari merosotnya perekonomian di Amerika Serikat. Akibatnya, tingkat pengangguran semakin tinggi dan sector industry beroperasi di bawah kapasitas normal. Permasalahan ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat

            Peristiwa ini mendorong seorang ekonom asal Inggris, john Maynard Keynes untuk mengkritisi pendapat ekonomi klasik. Kritiknya dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Sebuah buku yang menjadi dasar landasan dalam mempelajari ekonomi makro. Pendapat Keynes tentang kondisi perekonomian dibedakan dalam dua aspek berikut :
1.      Mengemukakan kritik atas pandangan ekonom klasik tentang factor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Kritik tersebut menunjukkan kelemahan atas pandangan ekonom klasik mengenai pemanfaatan tenaga kerja penuh (full employment) dan pertumbuhan ekonomi yang kuat sulit dicapai.
2.      Keynes berpendapat bahwa pengeluaran agregat yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa merupakan factor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara. Komponen pengeluaran agregat meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tingkat pemanfaatan tenaga kerja penuh dan  pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
ASPEK MIKRO
  • DEMAND for public goods:
  1. KONSUMEN/PUBLIK MENGHADAPI 2 JENIS BARANG/JASA: PUBLIK (PU) DAN PRIVAT(PR)
  2. U = F (PU , PR)
  3. KEDUANYA BISA SUBSTITUSI
  4. KONSUMEN MEMILIKI BL SEJUMLAH M
  5. PUBLIK AKAN MELAKUKAN OPTIMASI BERAPA KONSUMSI PU DAN PR.
  6. PENENTUNYA: PERUBAHAN HARGA PU, KUALITAS PU, PROSES PRODUKSI PU, PERUBAHAN KESUKAAN THD PU.
  • SUPPLY of PU
1. SUPPLY PU ADALAH KEPUTUSAN POLITIK SHG TERKAIT DENGAN ‘KEPENTINGAN/UTILITAS’ POLITISI (S)

2. U POLITISI = F ( PU , PR , S )

3. U PUBLIK ( PU , PR )

4. BUDGET LINE = p PU + tY £ M

5. t = [p PU] / Y

6. Proses interaksi antara publik dan politisi menghasilkan titik optimal penentuan output PU

 

I. PAJAK
        Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
      CIRI – CIRI PAJAK :
  • Hak prerogatif negara

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

  • Sifat memaksa kepada orang/badan
  • Pembayar pajak tidak tahu alokasi penggunaannya
  • Sbg sumber penerimaan negara yang utama
       PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PENGENAAN PAJAK
  • Kepastian objek pajak
  • Ability to pay = instrumen fiskal  =efisiensi perekonomian
  • Keadilan distribusi beban pajak
  • Administrasi sederhana
  • Bouyant (layak / biaya yang dikeluarkan untuk mencari orang yang bayar pajak)
        BERDASARKAN BEBAN PAJAK
  • Langsung  : pembayar sekaligus pembeban pajak

pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak Penghasilan.

  • Tidak langsung : pembaYAR tidak sekaligus pembeban pajak tetapi bisa digeser ke orang lain.

Pajak tidak langsung Adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung dimana  pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insidentil. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

         BERDASARKAN BESARAN PENGENAANNYA
  • Progresif : semakin besar nilainya maka semakin besar pajaknya
  • Proporsional : semakin besar nilainya tetapi bayar pajaknya tetap
  • Regresif : semakin besar nilainya maka semakin kecil pajaknya
           BERDASARKAN HAK PEMUNGUTAN
  • Pajak pusat

Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

  • Pajak daerah
             Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air. b) Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten) Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.
II. RETRIBUSI
            retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  1. Pungutan karena menikmati barang/jasa publik
  2. Alokasinya dikembalikan untuk perbaikan barang/jasa publik ybs

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 1. Retribusi Jasa Umum. a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

III. BEA

Bea adalah pungutan yang dikenakan   atas jumlah harga barang yang   dimasukan ke dalam daerah pabean   atau dikeluarkan dari daerah pabean. bea terdiri dari bea masuk dan bea   keluar. bea bertujuan melindungi kepentingan barang/jasa dalam negeri dari pesaing luar negeri à bukan sbg sumber penerimaan utama.

IV. CUKAI

cukai adalah pungutan yang dikenakan   atas barang tertentu. Bea cukai merupakan pungutan yang   dilakukan oleh pemerintah pusat. cukai berfungsi untuk mengurangi konsumsi guna melindungi konsumen = bukan sbg sumber penerimaan utama.

V. PUNGUTAN (CHARGE) LAINNYA
  • PORTO ; pungutan karena adanya perpindahan barang
  • LEGES : legalisir
  • METERAI : pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.
VI. NON PAJAK
  • Hutang, hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

  • Laba BUMN
  • Royalty : SDA , milik negara. contohnya : pengerukan batu bara harus bayar royalty atas polusi yang ditimbulkan
  • Hasil lelang, denda, biaya perkara, dsb

 

 

Belanja pemerintah :

1. konsumsi : gaji pegawai, belanja operasional

2. investasi : menambah modal sosial, belanja modal

Y = C+I+G+(X-M)

C = consumption = gaji pegawai, belanja operasional

G= Investment = menambah modal sosial, belanja modal

(X-M) = 1. current account (mencatat transaksi barang jasa), 2. capital account (mencatat transaksi keluar masuk modal, 3.monetary account.

PENGELUARAN PEMERINTAH :

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C + I + G + (X-M) atau kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut

  • Aspek makro
  • ROSTOW & MUSGRAVE :(kontra)
  1. MENGHUBUNGKAN ANTARA BELANJA DENGAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI
  2. HANYA BERDASARKAN PENGALAMAN
  3. TAHAP AWAL: % BELANJA PEMERINTAH (THD GDP) TINGGI
  4. TAHAP MENENGAH: % BELANJA PEMERINTAH TETAP TINGGI
  5. TAHAP LANJUT (tinggal landas): % BELANJA PEMERINTAH MENGECIL
  6. PROCYCLICAL

Musgrave dan Rostow yang kemudian populer sebagai teori pengeluaran negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian teori pengeluaran negara :

  • Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan.
  • Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
  • Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Rostow Menjelaskan bahwa modernisasi merupakan proses bertahap, dimana masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi tinggi. Pada masa tradisional hanya mengalami sedikit perubahan sosial, atau mengalami kemandegan sama sekali. Kemudian berlahan-lahan Negara mengalami perubahan dengan adanya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Perubahan ini adalah prakondisi untuk mencapai tahap selanjutnya yaitu tahap lepas. (1. tradisional, 2.pra take off. 3. take off, 4. .., 5. high mass consumption).

tingginya pengeluaran pemerintah dikarenakan social capital. pada saat tradisonal, pra take off itu swasta belum tumbuh masih social capital, dari take off sampai high mass consumption swasta mulai tumbuh, naiknya belanja pemerintah untuk eksternalitas), kemudian presentase peran pemerintah mulai mengecil. peran pemerintah selalu ada, tapi bisa membesar atau mengecil (membesar bukan berarti take over, mengecil bukan berartti hilang).

                   Menurut Musgrave dalam Dumairy 1999:163 pada suatu proses pembangunan investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, akan tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan

kenapa peran pemerintah presentasenya bisa menjadi meningkat atau menurun ?

karena apabila pendapatan meningkat maka belanja pemerintah juga akan meningkat. sedangkan kalu implisit  itu apabila pendapatan menurun maka belanja pemerintah juga akan menurun. pola belanja pemerintah itu garisnya linear.

  • Wagner
  1. MENGHUBUNGKAN ANTARA BELANJA DENGAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI
  2. JUGA BERDASARKAN PENGALAMAN DI US, EROPA DAN JEPANG ABAD 19
  3. APABILA PENDAPATAN PERKAPITA MENINGKAT, PENGELUARAN PEMERINTAH JUGA MENINGKAT
  4. LINEAR

Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran Pemerintah akan meningkat. Terutama disebabkan karena Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.belanja pemerintah tetap naik walaupun pertumbuhan ekonominya turun.

Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap Pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Menurut Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran Pemerintah selalu meningkat yaitu :

  • Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
  • Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
  • Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
  • Perkembangan demografi
  • Ketidakefisienan birokrasi

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antar industri dan hubungan antar industri dengan masyarakat akan semakin kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Namun teori Wagner memiliki kelemahan yaitu tidak didasari pada teori pemilihan barang-barang publik (Dumairy,1997).

  • Peacock & wishmen (yang banyak dianut karena alami, logikanya jalan dan ilmiahnya ada) :
  1. PEMERINTAH HENDAK MENINGKATKAN BELANJANYA, TETAPI PUBLIK TIDAK SUKA MEMBAYAR PAJAK
  2. PUBLIK MEMBERI TOLERANSI TINGKAT PAJAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA PEMERINTAH
  3. DALAM KEADAAN NORMAL, PENERIMAAN PAJAK MENINGKAT (TARIF PAJAK TETAP, SEMATA-MATA AKIBAT KENAIKAN GDP) SHG BELANJA PEMERINTAH JUGA MENINGKAT
  4. KETIKA KEADAAN NORMAL TERGANGGU, PERANG MISALNYA, BELANJA PEMERINTAH TINGGI. GDP TURUN, PENERIMAAN PAJAK TURUN à HUTANG
  5. KEADAAN KEMBALI AMAN. BELANJA PEMERINTAH TETAP TINGGI UNTUK BAYAR HUTANG DAN REHABILITASI KEADAAN. PUBLIK MENTOLERANSI KENAIKAN TARIF PAJAK.
  6. TAHAP LANJUT, PENERIMAAN PAJAK MENINGKAT (TARIF PAJAK TURUN, KARENA GDP SUDAH MENINGKAT) SHG BELANJA PEMERINTAH JUGA MENINGKAT (SECARA RELATIF MENURUN THD GDP)
  7. CONTRACYCLICAL (YANG PALING BAIK KARENA MELAWAN ARUS )
  8. KASUS INDONESIA: 1969 – 1996
  9. PROCYCLICAL INDONESIA : mulai tahun 67/68, pak harto membuat UU PMA (67) dan PMDN(68), maka mulai adanya penanaman modal asing maupun dalam negeri. tahun 74 adanya malari xeno[hobia yaitu perasaan anti asing karena ada UU itu. pada tahun 74 selain adanya xenophobil, tahun 73-74 juga terjadi perang antara mesir dengan israel. karena adanya perang antara mesir dan israel maka indonesia kebanjiran minyak (oil boom). tahun 74, indonesia itu oil boom ditambah hutang luar ngeri sampai-sampai GDP indonesia naik sampai 20%. dapat rezeki hutang luar negeri tetapi pa harto tidak memaksimalkan rezekinya itu dengan menggunakan investasi . tahun 81/82 terjadilah perang iran, kuait. tahun 86 mulai terjadi titik balik dengan adanya proteksi, perang dunia dan resesi. tahun 86 juga ada iuran pembangunan daera (IPEDA) tapi sekarang diganti menjadi PBB. sejak tahun 86 itulah mulailah adanya pajak dan ekspor non migas. tahun 97-98, swasta lesu dan pemerintahpun juga lesu

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat mengenai perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkan pada suatu dialektika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarifnya mungkin tidak berubah. Hal ini berarti, kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan pula penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN

            Seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, saat ini telah terjadi pergeseran dalam perumusan tujuan pembelajaran. W. James Popham dan Eva L. Baker (2005) mengemukakan pada masa lampau guru diharuskan menuliskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk bahan yang akan dibahas dalam pelajaran, dengan menguraikan topik-topik atau konsep-konsep yang akan dibahas selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada masa lalu ini tampak lebih mengutamakan pada pentingnya penguasaan bahan bagi siswa dan pada umumnya yang dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered). Namun seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang semula lebih memusatkan pada penguasaan bahan, selanjutnya bergeser menjadi penguasaan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan kompetensi atau performansi.

Dalam praktik pendidikan di Indonesia, pergeseran tujuan pembelajaran ini terasa lebih mengemuka sejalan dengan munculnya gagasan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kendati demikian, di lapangan kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran seringkali dikacaukan dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Sri Wardani (2008) bahwa tujuan pembelajaran merupakan target pencapaian kolektif, karena rumusan tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh desain kegiatan dan strategi pembelajaran yang disusun guru untuk siswanya. Sementara rumusan indikator pencapaian kompetensi tidak terpengaruh oleh desain ataupun strategi kegiatan pembelajaran yang disusun guru, karena rumusannya lebih bergantung kepada karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai siswa. Di samping terdapat perbedaan, keduanya memiliki titik persamaan yaitu memiliki fungsi sebagai acuan arah proses dan hasil pembelajaran.

  1. A.    Pengertian Tujuan Pembelajaran

      Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, dan dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna, dan dapat terukur.

      Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar. Contoh rumusan tujuan umum (goals) :

  • Siswa hendak mengaplikasikan laporan keuangan.
  • Siswa hendak mengidentifikasikan ciri-ciri pasar monopoli.

     

      Kalau kita perhatikan, tujuan-tujuan tersebut memang berguna untuk merancang keseluruhan tujuan program pembelajaran, tetapi kurang spesifik dalam upaya pelaksanaan urutan pembelajaran, karena tujuan yang dibutuhkan adalah yang jelas dan dapat diukur.

      Untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu ke tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati oleh guru yang ditunjukkan oleh siswa, misalnya menghitung laporan keuangan secara periodik, menjelaskan hukum permintaan.

 

  1. B.     Manfaat dari Tujuan Pembelajaran

      Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodih Sukmadinata (2002) mengidentifikasi 4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu:

(1)    memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada  siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara  lebih mandiri;

(2)    memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar;

(3)    membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran;

(4)    memudahkan guru mengadakan penilaian.

Dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa.

Sementara itu, Fitriana Elitawati (2002) menginformasikan hasil studi tentang manfaat tujuan dalam proses belajar mengajar bahwa perlakuan yang berupa pemberian informasi secara jelas mengenai tujuan pembelajaran khusus kepada siswa pada awal kegiatan proses belajar-mengajar, ternyata dapat meningkatkan efektifitas belajar siswa.

Memperhatikan penjelasan di atas, tampak bahwa tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran, yang di dalamnya dapat menentukan mutu dan tingkat efektivitas pembelajaran.

  1. C.    Kriteria Tujuan Pembelajaran

      Terlepas dari kekacauan penafsiran yang terjadi di lapangan, yang pasti bahwa untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa kaidah atau kriteria tertentu. Suatu tujuan pembelajaran hendaknya  memenuhi kriteria sebagai berikut :

  • Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam situasi  bermain   peran dalam kegiatan pasar modal.
  • Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati.
  • Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki, misalnya pada pembuatan kurva Philips, siswa dapat menjelaskan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran.

     

      W. James Popham dan Eva L. Baker (2005) menegaskan bahwa seorang guru profesional harus merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut sesudah mengikuti pelajaran. Selanjutnya, dia menyarankan dua kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih tujuan pembelajaran, yaitu: (1) preferensi nilai guru yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa serta bagaimana cara membelajarkannya; dan (2) analisis taksonomi perilaku; dengan menganalisis taksonomi perilaku ini, guru akan dapat menentukan dan menitikberatkan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan, apakah seorang guru hendak menitikberatkan pada pembelajaran kognitif, afektif, ataukah psikomotor.

 

  1. D.    Tujuan dan Proses Pendidikan

      Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga harus dicegah terjadinya. Di sini terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik.

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang sangat penting itu, maka suatu keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurangpahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahpahaman di dalam melaksanakan pendidikan. Gejala demikian oleh Langeveld disebut salah teoritis (Umar Tirtarahardja dan La Sula, 37 : 2000).

Tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pembelajaran, dan juga menjadi landasan untuk menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. Berdasarkan isi dan metode itu selanjutnya ditentukan kondisi-kondisi kegiatan pembelajaran yang terkait dengan tujuan tingkah laku tersebut, yang disebut sebagai kondisi internal. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan tujuan tingkah laku disebut kondisi luar. Berdasarkan pemikiran ini, maka dianggap perlu menentukan kondisi-kondisi eksternal yang berguna untuk meyakinkan bahwa perilaku yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh kegiatan belajar, bukan karena sebab-sebab lainnya.

Tujuan merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pembelajaran. Karena itu perlu disusun suatu deskripsi tentang cara mengukur tingkah laku. Deskripsi ltu disusun dalam bentuk deskripsi pengukuran tingkah laku yang dapat diukur, atau tingkah laku yang tidak dapat diamati secara langsung. Keterampilan melemparkan bola adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung, sedangkan sikap terhadap suku lain adalah perilaku yang tak dapat diamati secara langsung.

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling tergantung. Walaupun komponen-komponennya cukup baik, seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup, juga ditunjang dengan pengelolaan yang andal maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal.

Demikian pula bila pengelolaan baik tetapi di dalam kondisi serba kekurangan, akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Selain itu proses pendidikan harus mampu membangun peradaban manusia yang berkarakter, Dengan demikian diharapkan dapat membentuk manusia berkarakter pemenang, inovatif, kreatif, berwawasan, dan berkekuatan untuk bersaing positif mencapai visinya serta dapat mencetak pemimpin yang bisa mengantar masa depan peradaban Indonesia yang unggul.

 

  1. E.     18 Indikator Pendidikan Karakter Bangsa

      Dengan seringnya tawuran antar pelajar dan menurunnya karakter berkebangsaan pada generasi maka dicetuskan pendidikan karakter bangsa sebagai wujud pendidikan karakter kebangsaan kepada peserta didik. Pendidikan karakter bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya pendidikan karakter bangsa indonesia tidak berdiri sendiri tetapi berintegrasi dengan pelajan-pelajaran yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia.

      Pendidikan karakter bangsa bisa dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik dan membiasakan mereka dengan kebiasaan (habit) yang sesuai dengan karakter kebangsaan. Berikut 18 Indikator Pendidikan Karakter bangsa sebagai bahan untuk menerapkan pendidikan karakter bangsa:

  1. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Indikator Sekolah

(1)   Merayakan hari-hari besar keagamaan.

(2)   Memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah.

(3)   Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah.

 

Indikator Kelas

(1)   Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.

(2)   Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah.

  1.  Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Indikator Sekolah

(1)   Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang.

(2)   Tranparansi laporan keuangan dan penilaian sekolah secara berkala.

(3)   Menyediakan kantin kejujuran.

(4)   Menyediakan kotak saran dan pengaduan.

(5)   Larangan membawa fasilitas komunikasi pada saat ulangan atau ujian.

 

Indikator Kelas

(1)   Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang.

(2)   Tempat pengumuman barang temuan atau hilang.

(3)   Tranparansi laporan keuangan dan penilaian kelas secara berkala.

(4)   Larangan menyontek.

  1. Toleransi: sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya

 

Indikator Sekolah

(1)   Menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas.

(2)   Memberikan perlakuan yang sama terhadap stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan  status ekonomi.

 

Indikator Kelas

(1)   Memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh warga kelas tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan status ekonomi.

(2)   Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus.

(3)   Bekerja dalam kelompok yang berbeda.

  1. Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

 

Indikator Sekolah

(1)   Memiliki catatan kehadiran.

(2)   Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin.

(3)   Memiliki tata tertib sekolah.

(4)   Membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin.

(5)   Menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah.

(6)   Menyediakan peralatan praktik sesuai program studi keahlian (SMK).

 

Indikator Kelas

(1)   Membiasakan hadir tepat waktu.

(2)   Membiasakan mematuhi aturan.

(3)   Menggunakan pakaian praktik sesuai dengan program studi keahliannya (SMK).

(4)   Penyimpanan dan pengeluaran alat dan bahan (sesuai program studi keahlian) (SMK).

  1. Kerja Keras: perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

 

 

Indikator Sekolah

(1)   Menciptakan suasana kompetisi yang sehat.

(2)   Menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras.

(3)   Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang kerja.

 

Indikator Kelas

(1)   Menciptakan suasana kompetisi yang sehat.

(2)   Menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, dan daya tahan belajar.

(3)   Mencipatakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja.

(4)   Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang giat bekerja dan belajar.

  1.  Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

 

Indikator Sekolah

(1)   Menciptakan situasi yang menumbuhkan daya berpikir dan bertindak kreatif.

 

Indikator Kelas

(1)   Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif.

(2)   Pemberian tugas yang menantang munculnya karya-karya baru baik yang autentik maupun modifikasi.

  1. Mandiri: sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

 

Indikator Sekolah

(1)   Menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik.

 

Indikator Kelas

(1)   Menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja mandiri.

  1. Demokratis: cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

 

Indikator Sekolah

(1)   Melibatkan warga sekolah dalam setiap pengambilan keputusan.

(2)   Menciptakan suasana  sekolah yang menerima perbedaan.

(3)   Pemilihan kepengurusan OSIS secara terbuka.

 

Indikator Kelas

(1)   Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.

(2)   Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka.

(3)   Seluruh produk kebijakan  melalui musyawarah dan mufakat.

(4)   Mengimplementasikan model-model pembelajaran yang dialogis dan interaktif.

  1. Rasa Ingin Tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.

 

Indikator Sekolah

(1)   Menyediakan media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik) untuk berekspresi bagi warga sekolah.

(2)   Memfasilitasi warga sekolah untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.

 

Indikator Sekolah

(1)   Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu.

(2)   Eksplorasi lingkungan secara terprogram.

(3)   Tersedia media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik).

 

  1. Semangat Kebangsaan; Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

 

Indikator Sekolah

(1)   Melakukan upacara rutin sekolah.

(2)   Melakukan upacara hari-hari besar nasional.

(3)   Menyelenggarakan peringatan hari kepahlawanan nasional.

(4)   Memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah.

(5)   Mengikuti lomba pada hari besar nasional.

 

Indikator Kelas

(1)   Bekerja sama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status sosial-ekonomi.

(2)   Mendiskusikan hari-hari besar nasional.

 

  1. Cinta Tanah Air: cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

 

Indikator Sekolah

(1)   Menggunakan produk buatan dalam negeri.

(2)   Menyediakan informasi (dari sumber cetak, elektronik) tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia.

(3)   Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

 

Indikator Kelas

(1)   Memajangkan: foto presiden dan wakil presiden, bendera negara, lambang negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat Indonesia

(2)   Menggunakan produk buatan dalam negeri.

 

  1. Menghargai Prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.

 

Indikator Sekolah

(1)   Memberikan penghargaan atas hasil prestasi kepada warga sekolah.

(2)   Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi.

 

Indikator Kelas

(1)   Memberikan penghargaan atas hasil karya peserta didik.

(2)   Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi.

(3)   Menciptakan suasana pembelajaran untuk memotivasi peserta didik berprestasi.

 

  1. Bersahabat/Komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

 

Indikator Sekolah

(1)   Suasana sekolah yang memudahkan terjadinya interaksi antarwarga sekolah.

(2)   Berkomunikasi dengan bahasa yang santun.

(3)   Saling menghargai dan menjaga kehormatan.

(4)   Pergaulan dengan cinta kasih dan rela berkorban.

 

Indikator Kelas

(1)   Pengaturan kelas yang memudahkan terjadinya interaksi peserta didik.

(2)   Pembelajaran yang dialogis.

(3)   Guru mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik.

(4)   Dalam berkomunikasi, guru tidak menjaga jarak dengan peserta didik.

 

  1. Cinta Damai: sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya

 

Indikator Sekolah

(1)   Menciptakan suasana sekolah dan bekerja yang nyaman, tenteram, dan harmonis.

(2)   Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan.

(3)   Membiasakan perilaku warga sekolah yang tidak bias gender.

(4)   Perilaku seluruh warga sekolah yang penuh kasih sayang.

 

Indikator Kelas

(1)   Menciptakan suasana kelas yang damai.

(2)   Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan.

(3)   Pembelajaran yang tidak bias gender.

(4)   Kekerabatan di kelas yang penuh kasih sayang.

 

  1. Gemar Membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

 

Indikator Sekolah

(1)   Program wajib baca.

(2)   Frekuensi kunjungan perpustakaan.

(3)   Menyediakan fasilitas dan suasana menyenangkan untuk membaca.

 

Indikator Kelas

(1)   Daftar buku atau tulisan yang dibaca peserta didik.

(2)   Frekuensi kunjungan perpustakaan.

(3)   Saling tukar bacaan.

(4)   Pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan referensi.

 

  1. Peduli Lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

 

Indikator Sekolah

(1)       Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah.

(2)       Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan.

(3)       Menyediakan kamar mandi dan air bersih.

(4)       Pembiasaan hemat energi.

(5)       Membuat biopori di area sekolah.

(6)       Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik.

(7)       Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik.

(8)       Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik.

(9)       Penanganan limbah hasil praktik (SMK).

(10)   Menyediakan peralatan kebersihan.

(11)   Membuat tandon penyimpanan air.

(12)   Memprogramkan cinta bersih lingkungan.

 

Indikator Kelas

(1)   Memelihara lingkungan kelas.

(2)   Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas.

(3)   Pembiasaan hemat energi.

(4)   Memasang stiker perintah mematikan lampu dan menutup kran air pada setiap ruangan apabila selesai digunakan (SMK).

 

  1. Peduli Sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

 

Indikator Sekolah

(1)   Memfasilitasi kegiatan bersifat sosial.

(2)   Melakukan aksi sosial.

(3)   Menyediakan fasilitas untuk menyumbang.

 

Indikator Kelas

(1)   Berempati kepada sesama teman kelas.

(2)   Melakukan aksi sosial.

(3)   Membangun kerukunan warga kelas.

 

  1. Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

 

Indikator Sekolah

(1)   Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis.

(2)   Melakukan tugas tanpa disuruh.

(3)   Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.

(4)   Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas.

 

Indikator Kelas

(1)   Pelaksanaan tugas piket secara teratur.

(2)   Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah.

(3)   Mengajukan usul pemecahan masalah.

  1. F.     Klasifikasi Tujuan Pendidikan

      Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan tertentu. Pengklasifikasian ini perlu diadakan supaya dapat diketahui jenis dan jenjang suatu tujuan pendidikan, dan hal ini dapat membantu si perancang/pengembang program pendidikan. Klasifikasi tujuan pendidikan dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan yaitu  sebagai berikut :

  1. Pendekatan Langsung

Klasifikasi tujuan pendidikan ini digunakan dalam rangka merancang kurikulum. Dengan pendekatan ini diklasifikasikan tujuan menjadi beberapa tujuan pendidikan, yakni :

  • Tujuan jangka panjang (long term), misalnya pengetahuan dan keterampilan yang  berdayaguna sepanjang kehidupan.
  • Tujuan antara (medium term), yang mencakup hal-hal yang diperoleh dari sekolah.
  • Tujuan pembelajaran (course), berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan.
  • Tujuan unit, berkenaan dengan unit-unit yang akan diajarkan.
  • Tujuan pelajaran (lesson), berkenaan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan.
  • Tujuan latihan, berkenaan dengan tingkah laku khusus yang akan dilatilikan.
  1. Pendekatan Jenis Perilaku

Klasifikasi ini berguna dalam penyusunan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Penjelasan lebih lanjut mengenai taksonomi ini disajikan pada uraian berikutnya. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan taksonomi tujuan pendidikan, yang terdiri dari :

  • Tujuan-tujuan kognitif.
  • Tujuan-tujuan afektif.
  • Tujuan-tujuan psikomotorik.
  1. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi, atau kebutuhan individual. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diklasifikasikan dari segi input (isi atau informasi), proses (kemampuan berpikir), produk (keterampilan atau perilaku khusus). Klasifikasi tujuan ini berguna dalam rangka memilih dan merumuskan tujuan-tujuan suatu bidang pengajaran/bidang studi.

Klasifikasi tujuan pendidikan dengan pendekatan sumber meliputi:

  • Tujuan-tujuan keterampilan kehidupan, yakni keterampilan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
  • Tujuan-tujuan metodologis, berkenaan dengan cara-cara berpikir dan bertindak terhadap informasi, dan cara-cara mengetahui disiplin mata ajaran.
  • Tujuan-tujuan isi, yang berkenaan dengan kemampuan siswa yang meliputi konsep,  generalisasi, prinsip, yang ada dalam daerah dan struktur mata ajaran tertentu.

 

  1. G.    Taksonomi Tujuan Pendidikan (Bloom)

      Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan, yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif dan psikomotor.

      Berbicara tentang taksonomi perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom (Gulo, 2005) sebagai tujuan pembelajaran, yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom (Bloom’s Taxonomy).

Menurut Bloom perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) ranah, yaitu:

  1. Ranah kognitif; ranah yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar, di dalamnya mencakup: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), penguraian (analysis), memadukan (synthesis), dan penilaian (evaluation);
  2. Ranah afektif; ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya, di dalamnya mencakup: penerimaan (receiving/attending), sambutan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan karakterisasi (characterization); dan
  3. Ranah psikomotor; ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari : kesiapan (set), peniruan (imitation), membiasakan (habitual), menyesuaikan (adaptation) dan menciptakan (origination). Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya.

Dalam setiap aspek taksonomi terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang hendak dicapai melalui suatu pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut disajikan contoh kata kerja operasional da ri masing-masing ranah.

 

Tabel 1 : Kata Kerja Ranah Kognitif

Pengetahuan        Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Penilaian
Mengutip

Menyebutkan

Menjelaskan

Menggambar

Membilang

Mengidentifikasi

Mendaftar

Menunjukkan

Memberi label

Memberi indeks

Memasangkan

Menamai

Menandai

Membaca

Menyadari

Menghafal

Meniru

Mencatat

Mengulang

Mereproduksi

Meninjau

Memilih

Menyatakan

Mempelajari

Mentabulasi

Memberi kode

Menelusuri

Menulis

Memperkirakan

Menjelaskan

Mengkategorikan

Mencirikan

Merinci

Mengasosiasikan

Membandingkan

Menghitung

Mengkontraskan

Mengubah

Mempertahankan

Menguraikan

Menjalin

Membedakan

Mendiskusikan

Menggali

Mencontohkan

Menerangkan

Mengemukakan

Mempolakan

Memperluas

Menyimpulkan

Meramalkan

Merangkum

Menjabarkan

Menugaskan

Mengurutkan

Menentukan

Menerapkan

Menyesuaikan

Mengkalkulasi

Memodifikasi

Mengklasifikasi

Menghitung

Membangun

Membiasakan

Mencegah

Menentukan

Menggambarkan

Menggunakan

Menilai

Melatih

Menggali

Mengemukakan

Mengadaptasi

Menyelidiki

Mengoperasikan

Mempersoalkan

Mengkonsepkan

Melaksanakan

Meramalkan

Memproduksi

Memproses

Mengaitkan

Menyusun

Mensimulasikan

Memecahkan

Melakukan

Mentabulasi

Menganalisis

Mengaudit

Memecahkan

Menegaskan

Mendeteksi

Mendiagnosis

Menyeleksi

Merinci

Menominasikan

Mendiagramkan

Megkorelasikan

Merasionalkan

Menguji

Mencerahkan

Menjelajah

Membagankan

Menyimpulkan

Menemukan

Menelaah

Memaksimalkan

Memerintahkan

Mengedit

Mengaitkan

Memilih

Mengukur

Melatih

Mentransfer

Mengabstraksi

Mengatur

Menganimasi

Mengumpulkan

Mengkategorikan

Mengkode

Mengombinasikan

Menyusun

Mengarang

Membangun

Menanggulangi

Menghubungkan

Menciptakan

Mengkreasikan

Mengoreksi

Merancang

Merencanakan

Mendikte

Meningkatkan

Memperjelas

Memfasilitasi

Membentuk

Merumuskan

Menggeneralisasi

Menggabungkan

Memadukan

Membatas

Mereparasi

Menampilkan

Menyiapkan

Memproduksi

Merangkum

Merekonstruksi

Membandingkan

Menyimpulkan

Menilai

Mengarahkan

Mengkritik

Menimbang

Memutuskan

Memisahkan

Memprediksi

Memperjelas

Menugaskan

Menafsirkan

Mempertahankan

Memerinci

Mengukur

Merangkum

Membuktikan

Memvalidasi

Mengetes

Mendukung

Memilih

Memproyeksikan

Tabel 2 : Kata Kerja Ranah Afektif

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati
Memilih

Mempertanyakan

Mengikuti

Memberi

Menganut

Mematuhi

Meminati

Menjawab

Membantu

Mengajukan

Mengompromikan

Menyenangi

Menyambut

Mendukung

Menyetujui

Menampilkan

Melaporkan

Memilih

Mengatakan

Memilah

Menolak

Mengasumsikan

Meyakini

Melengkapi

Meyakinkan

Memperjelas

Memprakarsai

Mengimani

Mengundang

Menggabungkan

Mengusulkan

Menekankan

Menyumbang

Menganut

Mengubah

Menata

Mengklasifikasikan

Mengombinasikan

Mempertahankan

Membangun

Membentuk

pendapat

Memadukan

Mengelola

Menegosiasi

Merembuk

Mengubah perilaku

Berakhlak mulia

Mempengaruhi

Mendengarkan

Mengkualifikasi

Melayani

Menunjukkan

Membuktikan

Memecahkan

 

 

Tabel 3 : Kata Kerja Ranah Psikomotorik

Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan Artikulasi
Mengaktifkan

Menyesuaikan

Menggabungkan

Melamar

Mengatur

Mengumpulkan

Menimbang

Memperkecil

Membangun

Mengubah

Membersihkan

Mengoreksi

Mendemonstrasikan

Merancang

Memilah

Melatih

Memperbaiki

Mengidentifikasikan

Mengisi

Menempatkan

Membuat

Memanipulasi

Mengalihkan

Menggantikan

Memutar

Mengirim

Memindahkan

Mendorong

Menarik

Memproduksi

Mencampur

Mengoperasikan

Mengemas

Membungkus

Mengalihkan

Mempertajam

Membentuk

Memadankan

Menggunakan

Memulai

Menyetir

Menjeniskan

Menempel

Menseketsa

Melonggarkan

 

Pemikiran Bloom di atas, tampak bahwa tujuan pembelajaran seyogyanya dapat mencakup seluruh ranah perilaku individu. Artinya, tidak hanya sebatas pencapaian perubahan perilaku kognitif atau intelektual semata, yang hingga ini tampaknya masih bisa ditemukan dalam praktik pembelajaran di Indonesia.

  1. H.    Rumus ABCD

      Menurut Oemar Hamalik (2005) bahwa komponen-komponen yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran, yaitu (1) perilaku terminal, (2) kondisi-kondisi dan (3) standar ukuran. Hal senada dikemukakan Mager (Hamzah B. Uno, 2008) bahwa tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup tiga komponen utama, yaitu: (1) menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang harus dikuasainya pada akhir pelajaran; (2) perlu dinyatakan kondisi dan hambatan yang ada pada saat mendemonstrasikan perilaku tersebut; dan (3) perlu ada petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang dapat diterima.

      Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno (2008) berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Robert F. Mager (1962) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.  Kemp (1977) dan David E. Kapel (1981) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Henry Ellington (1984) bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar.

      Sementara itu, Oemar Hamalik (2005) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Berkenaan dengan perumusan tujuan yang berorientasi performansi, Dick dan Carey (Hamzah Uno, 2008) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran terdiri atas: (1) tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik; (2) menyebutkan tujuan, memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat; dan (3) menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan.

      Pada bagian lain, Hamzah B. Uno (2008) mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD.

  • A = Audience (petatar, siswa, mahasiswa, murid dan sasaran didik lainnya), adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TPK harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Keterangan mengenai kelompok siswa yang akan manjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan sespesifik mungkin. Misalnya, siswa jenjang sekolah apa, kelas berapa, semester berapa, dan bahkan klasifikasi pengelompokan siswa tertentu. Batasan yang spesifik ini penting artinya agar sejak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan pembelajaran yang dirumuskan atas dasar TPK itu belum tentu sesuai bagi mereka.

Mungkin bahan pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit. Atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pembelajaran berwawasan gender, penyebutan siswa perempuan dan siswa laki-laki alam TPK kadangkadang ditekankan, terutama jika jenis perilaku yang menjadi target belajar bagi kedua jenis kelamin dibedakan levelnya, misalnya dalam pelajaran olahraga. Begitu pula, dalam pembelajaran terhadap kelas yang dibagi atas beberapa kelompok yang bahan pembelajarannya diklasifikasi atas dasar kemampuan individu siswa, maka penyebutan klasifikasi siswa tersebut juga perlu tercantum pada TPK masing-masing.

  • B = Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar), adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana siswa mempertunjukkan sesuatu, seperti: menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Objek menunjukkan pada apa yang akan dipertunjukkan itu, misalnya contoh kalimat pasif, kesalahan tanda baca dalam kalimat, karangan berdasarkan gambar seri, dsb. Komponen perilaku dalam TPK adalah tulung punggung TPK secara keselutuhan. Tanpa perilaku yang jelas, komponen yang lain menjadi tidak bermakna.
  • C = Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya. TPK yang baik di samping memuat unsur penyebutan audiens (siswa sebagai sasaran belajar) dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi petunjuk kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji.
  • D = Degree (tingkat penampilan yang dapat diterima), adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa: melakukan tanpa salah, dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu, atau ukuran tingkatan keberhasilan lainnya. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu, siswa dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan.

Contoh rumusan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ekonomi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan:

 

Ranah Kognitif:

Siswa kelas I dapat menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna dengan benar

              A                                B                                   C                                        D              

setelah mendengarkan penjelasan guru.

C

 

Ranah Afektif:

Setelah mendengarkan uraian guru mengenai teori permintaan diharapkan siswa kelas I dapat

                                                 C                                                                          A

menjabarkan teori permintaan 80%

                                                       B                                        D

 

Ranah Psikomotorik:

Siswa kelas II dapat mengidentifikasikan masalah inflasi dengan benar

                            A                                              B                                        D

setelah membaca dari situs internet.

C

 

      Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa: (1) tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik.

Yang menarik untuk digaris bawahi yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis (written plan).

Sintesis
Mengabstraksi

Mengatur

Menganimasi

Mengumpulkan

Mengkategorikan

Mengkode

Mengombinasikan

Menyusun

Mengarang

Membangun

Menanggulangi

Menghubungkan

Menciptakan

Mengkreasikan

Mengoreksi

Merancang

Merencanakan

Mendikte

Meningkatkan

Memperjelas

Memfasilitasi

Membentuk

Merumuskan

Menggeneralisasi

Menggabungkan

Memadukan

Membatas

Mereparasi

Menampilkan

Menyiapkan

Memproduksi

Merangkum

Merekonstruksi