________________________________________________________________

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya , bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

 

4.1  DEFINISI BANK UMUM

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa:

a.  Perseroan Terbatas,

b.  Koperasi, atau

c.  Perusahaan Daerah

 

4.2  KEGIATAN USAHA BANK UMUM

Sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Apabila hingga saat ini masih terdapat bank dengan nama depan bank pembangunan atau bank tabungan dan lain-lain, maka istilah tersebut hanyalah sekadar nama dan bukan menunjukkan kelompok bank tertentu. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 5 bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.   Memberikan kredit.

3.   Menerbitkan surat pengakuan utang.

4. Membeli, menjual, atau menjamm atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

*  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud

*   Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari’kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud

*   Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah

*   Sertifikat Bank Indonesia

*    Obligasi

*   Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

*    Instrumen surat berharga lain yang berjangka-waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).

6.  Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.

8.   Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe  deposit box).

9. Melakukan  kegiatan   penitipan  untuk  kepentingan  pihak  lain berdasarkan suatu kontrak.

10.  Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11.     Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

12.  Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13.  Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14.   Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15.  Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

16.   Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

17.  Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

18.  Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

1)  Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank ata’u perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2)   Melakukan usaha perasuransian.

3)   Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas.

 

 

 

4.3  PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN BANK UMUM

Undang-Undang Nomor-10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini.

1)    Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh:

*   Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau

*   Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank. Pemberian izin kepada bank umum dilakukan dalam dua tahap. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

2)    Persetujuan prinsip.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan  sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan dilampiri dengan:

–   Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

*   nama dan tempat kedudukan

*   kegiatan usaha sebagai bank

*   permodalan

*   kepemilikan

*   wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi

–   Data kepemilikan berupa:

*  daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah

*  daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi

–   Rencana susunan organisasi

–   Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

*   hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi

* rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud

*    rencana kebutuhan pegawai

*   proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.

–   Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. salah seorang calon pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

–   Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal tersebut:

*   tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;

*   tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 {enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia wajib melakukan:

–   Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

–  Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional

–   Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi.

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

3)   Izin usaha

Permohonan untuk mendapalkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan:

–  Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

–    Data kepemilikan berupa:

* daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau

*  daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi

–    Daftar susunan dewan komisaris dan direksi

–    Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia

–  Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. salah seorang pemilik bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

–    Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

*   Daftar aktiva tetap dan inventaris

*   Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor

*   Foto gedung kantor dan tata letak ruangan

*    Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank

*    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan

–   Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tersebut:

*   tidakberasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia

* tidak berasal dari  dan  untuk  tujuan  pencucian  uang  (money laundering)

–   Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris.

–    Surat pevnyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi.

–  Surat  pernyataan  dari anggota  dewan  komisaris  bahwa  yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.

–  Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.

–   Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan tersebut, Bank Indonesia wajib melakukan:

–   Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

–   Wawancara terhadap pemilik, anggota dewan komisaris, dan direksi, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

4)   Kepemilikan

Kepemikkan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan:

  • Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
  • Atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang:

–   Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;

–   Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang:

–   tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

–  menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.

5)   Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

–   Persyaratan umum anggota dewan komisaris dan direksi:

*  Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

*   Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

* Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.

–  Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Di antara anggota dewan komisaris dan direksi bank sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

–   Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

–   Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

*    sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat

*    sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.

–   Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampaidengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.

–  Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.

–    Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.

–    Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

–  Di antara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

–   Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

–  Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

*   Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.

*    Wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris atau direksi.

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

 

4.4   PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

A.   Penghimpunan Dana:

Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

1)   Dana sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihlmpun ataupun total aktivanya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentralyang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio—CAR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan. Kemampuannya untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain penghimpunan dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.

2)   Dana dari deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.  Dana dari deposan meliputi:

*   Giro. 

Rekening giro (checking account) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemilikanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas bebean rekening penarik cek.

Bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro tersebut, dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan.

*    Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank.

*    Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan kartu debet.

*    Cara lain penghimpunan dana dari deposan

Sertifikat deposito: deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan

Deposit on call:  deposito yang penarikannya dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu sesuai kesepakatan

Rekening giro terkait tabungan: nasabah bisa memindahkan sebagian simpanan di tabungan ke rekening giro

3)  Dana pinjaman.

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa:

*    Call money

Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan (rush). Dana dari call money ini berjangka waktu relatif pendek, yaitu satu hari atau overnight sampai dengan 180 hari, dan tingkat bunganya berfluktuasi serta sangat dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan dana di pasar pada suatu saat. Apabila likuiditas perbankan secara umum di suatu area sedang sulit maka tingkat bunga call money bisa menjadi sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman umum. Call money dapat juga dimanfaatkan oleh bank yang sedang mengalami kelebihan likuiditas untuk menyalurkan dananya dalam jangka pendek, sehingga kelebihan likuiditas tersebut menjadi dana yang produktif menghasilkan penerimaan bagi bank.

*    Pinjaman antar bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Berbeda dengan call money seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

*    Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Masalah kesulitan likuiditas ini bisa terjadi karena kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah-nasabah suatu bank (rush). Untuk kepentingan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara umum, maka BI akan berusaha memberikan bantuan likuiditas kepada bank tersebut sepanjang masih memungkinkan untuk ditolong. Pada masa sebelum deregulasi perbankan, dana ini banyak digunakan BI untuk membiayai proyek atau program pemerintah tertentu dan bukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas suatu bank. Setelah adanya deregulasi, penggunaan dana KLBI untuk keperluan nonkesulitan likuiditas secara bertahap mulai dikurangi.

4)   Sumber dana lain

Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain:

 

 

*   Setoran jaminan

Setoran jaminan atau sering disingkat menjadi storjam merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan storjam karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung risiko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya storjam, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga di kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul. Storjam ini juga dibutuhkan sebagai dana untuk menutup sebagian kerugian bank yang mungkin timbul akibat terjadinya risiko. Jasa-jasa bank yang biasanya memerlukan storjam antara lain adalah Letter of Credit (L/C) dan Bank Garansi (BG).

*   Dana transfer

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antarrekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sebelum dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya. Dana ini jelas hanya akan mengendap di bank untuk jangka waktu yang sangat singkat.

*    Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Pada saat suatu bank mempunyai kelebihan likuiditas, bank tersebut dapat membeli berbagai macam SBPU, dan menjualnya kembali pada saat mengalami kekurangan likuiditas.

*    Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bl dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of last resort. Fasilitas diskonto ini dapat dibagi dua yaitu fasilitas diskonto yang diberikan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari dan fasilitas diskonto yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang oleh nasabah (mismatch).

 

B.  Penggunaan Dana.

Dasar Penggunaan dana.  Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu  saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya- biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

Pertimbangan penggunaan dana.  Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana yang telah berhasil dihimpun, bank harus mempertimbangkan risiko, hasil,  jangka waktu dan likuiditas.

a.  Resiko dan Hasil

Pada dasarnya bank menginginkan bentuk aktiva yang berisiko serendah mungkin namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Kalau dimungkinkan setiap badan usaha menginginkan agar semua dananya diwujudkan dalam aktiva produktif (earning asset) dan bukan non earning asset.  Semakin tinggi rate of return yang mungkin dapat diperoleh dari suatu aktiva maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang ditanggungnya dan sebaliknya. Atau, semakin tinggi produktivitas suatu aktiva, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.  Adapun tingkat resiko yang harus ditanggung tidak mungkin sama dengan nol. Apabila risiko yang ditanggung dari suatu investasi terlalu tinggi dan tentu saja disertai dengan kemungkinan rate of return yang sangat tinggi pula, maka kegiatan tersebut lebih merupakan suatu spekulasi dan bukan lagi investasi. Kegiatan spekulasi ini sangat tidak sesuai dengan prinsip ‘kehati-hatian’ (prudential banking) yang dianut oleh perbankan di Indonesia dan di negara-negara lain di dunia.

b.   Jangka waktu dan likuiditas

Bank memilih berbagai macam bentuk aktiva dengan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat dijadikan alat likuid. Adanya sumber-sumber dana jangka pendek menuntut agar bank mengalokasikan sejumlah tertentu dananya dalam bentuk aktiva yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi, sehingga sewaktu kewajibannya jatuh tempo bank mempunyai cukup alat likuid untuk memenuhi kewajibannya. Bank juga harus menyediakan sejumlah alat likuid dengan tujuan memenuhi kewajiban giral minimum yang ditetapkan oleh BI. Bank perlu juga mengalokasikan sebagian dananya dalam bentuk aktiva tetap, seperti bangunan, mobil, tanah, dan komputer untuk keperluan kegiatan usahanya.

Alternatif Penggunaan Dana.  Dana yang berhasil dihimpun oleh bank dapat digunakan untuk:

a.  Cadangan Likuiditas.  Cadangan likuiditas ini digunakan untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek, terdiri dari dua kategori, yaitu:

1)  Cadangan primer.  Cadangan primer bisa dalam bentuk uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan. Aktiva ini ditujukan terutama untuk memenuhi ketentuan Reserve Requirement yang ditentukan oleh bank sentral dan juga untuk kegiatan usaha sehari-hari seperti penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kliring, pemberian kredit, kewajiban yang akan jatuh tempo.

2)  Cadangan sekunder.  Cadangan  sekunder di Indonesia dapat berupa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonsia (SBI), Surat Utang Negara, dan sertifikat deposito. Salah satu akibat adanya serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah diperkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bl dengan cara pembelian promes dan wesel yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Penempatan dana dalam bentuk cadangan sekunder ini terutama ditujukan untuk:

*   Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya telah dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan dan pencairan kredit.

*   Memperoleh penerimaan

b.  Penyaluran Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.  Penerimaan utama bank diharapkan dari penyaluran kredit.  Termasuk dalam pemberian kredit adalah pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi  dengan note purchase agreement dan pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang.

c.   Investasi

Investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang (saham dan obligasi), atau penyertaan langsung dalam badan usaha lain. Penyertaan langsung menurut UU no 7. tahun 1992 hanya boleh ke:  1) Lembaga Keuangan dan 2) Debitor yang kreditnya macet dan sifat penyertaannya sementara.

  1. d.             Aktiva Tetap dan Inventaris

Aktiva ini merupakan aktiva yang tidak produktif, tidak likuid dan cukup beresiko, akan tetapi tetap diperlukan bank karena bank memerlukan kantor, mobil, computer, dll dalam kegiatan usahanya.

 

4.5   BANK UMUM PEMERINTAH, SWASTA DAN  SWASTA ASING

Bank umum pemerintah adalah bank umum yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian BUMN.  Bank umum milik pemerintah adalah BNI’46, Bank Mandiri, BRI dan BTN.  Sedangkan Bank Bukopin sebagian besar sahamnya sekarang ini dimiliki oleh salah satu perusahaan Singapura.

Bank umum swasta dalam negeri adalah bank umum yang semua sahamnya dimiliki swasta/ masyarakat/non pemerintah.  Contoh bank umum swasta Bank Niaga, Bank BCA, dll

Bank umum swasta asing adalah bank umum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang asing.  Biasanya bank ini merupakan cabang dari bank asing di luar negeri.  Contoh bank asing misalnya City Bank, Standart Chartered Bank, dll.

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain: a. CAR minimum dalam bulan terakhir 8%; b. tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat; c. modal disetor minimal Rp.150 miliar; d. bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa.

 

4.6   KLIRING BANK

Sehubungan  dengan jasa giral yang disediakan oleh bank-bank, maka Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.  Berdasarkan UU no 23 tahu 1999 tentang Bank Indonesia, sistem kliring diatur oleh Bank Indonesia.  Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.  Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazin digunakandalam transaksi pembayaran.  Sistem kliring bisa domestik dan kliring lintas negara.

1)  Kliring manual

Secara teknis pelaksanaannya di Indonesia, kliring manual adalah kegiatan perhitungan utang-piutang diantara beberapa lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat, dengan cara saling menyerahkan warkat kliring seperti cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dan wesel bank untuk transfer kredit.  Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.

Wilayah kliring dibentuk atas pertimbangan letak geografis dan ekonomis.  Apabila di suatu wilayah tidak terdapat kantor BI, maka penyelenggara kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh BI.

Peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh BI.  Kliring diselenggarakan setiap hari kerja, dan pertemuan kliring diadakan dua kali sehari yang jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara.  Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak mengikuti pertemuannya, maka harus mengajukan permohoan 10 hari sebelumnya.

 

2)      Kliring elektronik

Kliring elektronik adalah kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan elektronik disertai penyampaian warkat peserta kepada  penyelenggara kliring untuk diteruskan kepada penerima.

Pengamanan system kliring elektronik terdiri dari:

–          pengamanan perangkat lunak

–          jaringan komunikasi data (password, transmission ID, login table, dan jaringan komunikasi langsung)

–          sarana back-up yang telah disiapkan meliputi disaster recovery plan dan disaster recovery centre

Warkat kliring elektronik meliputi cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debet dan nota kredit.  Maksimum nominal transaksi warkat kredit yang dapat diproses melalui kliring adalah Rp 100 jt, sedangkan warkat kredit nominal Rp 100 jt ke atas harus melalui BI-real  time gross settlement BI-RTGS).

Dokumen kliring merupakan dokumen control dan berfungsi sebagai alat Bantu dalam proses perhitungan kliring, terdiri dari:

–          bukti penyerahan warkat debet kliring penyerahan (BPWD)

–          bukti penyerahan warkat kredit kliring penyerahan (BPWK)

–          kartu batch warkat debet

–          kartu batch warkat kredit

–          lembar substitusi

Warkat dan dokumen tersebut diatas wajib memiliki Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line yang berisi angka dan symbol.

Peserta langsung aktif wajib menyediakan sarana Terminal Peserta Kliring (TPK) yang terdiri dari:

–          perangkat lunak aplikasi TPK

–          perangkat lunak system operasi

–          computer pribadi (PC)

–          mesin reader encoder

–          jaringan komunikasi data cadangan (dial-up)

–          sarana back-up TPK

 

4.7  BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP  SYARIAH

UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelumnya UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI antara lain:

  1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
  2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
  3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Jadi Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.  Prinsip utama operasional bank syariah ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist.  Kegiatan bank yang dikategorikan riba dilarang, sehingga sitem ini tidak mengenal system pemberian imbalan/jasa dengan system bunga, tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.  Bank umum syariah saat ini meliputi:  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Indonesia.  Selain itu ada unit usaha syariah yang dilakukan oleh bank konvensional antara lain Bank Danamon Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dsb.

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terletak pada perbedaan falsafahnya, perbedaan konsep pengelolaan dana nasabah dan ada kewajiban pada bank syariah untuk mengelola zakat.

  1. Dari segi falsafah, bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan). Sementara, bank konvensional berdasarkan bunga.
  2. Dari segi operasional/konsep pengelolaan dana nasabah, dana masyarakat dalam bank syariah berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sementara, pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Selain penyaluran bank syariak pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sementara, penyaluran pada bank konvensional tidak mempertimbangkan unsur kehalalan.
  3. Dari segi organisasi bank syariah memilih dewan pembina syariah. Sementara dalam bank konvensional, tidak.
  4. Ada kewajiban pada bank syariah untuk mengelola nada zakat nasabah, yang dapat disalurkan untuk pemberian pinjaman kepada nasabah dengan keperluan konsumtif/produktif.

Perbedaan bunga (dalam bank konvensional) dan bagi hasil (dalam bank syariah):

1.  Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sementara, besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

  1. Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang/modal yang dipinjamkan. Sementara, rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
  2. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tidak peduli apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi. Sementara, dalam bagi hasil untung dan rugi ditanggung bersama.
  3. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat/keadaan ekonomi sedang boming. Sementara jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
  4. Eksistensi bunga diragukan atau bahkan dikecam oleh umat Islam. Sementara, tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Salah satu bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia.  Bank ini dalam penyaluran dananya melakukan:

–          Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah, yang memiliki kemiripan dengan kredit modal kerja oleh bank konvensional

–          Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil, yang memiliki kemiripan dengan kredit investasi pada bank konvensional

–          Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah, bertujuan membina kerjasama antara pihak yang memiliki modal dana tapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha, dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan

–          Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh dua  pemilik modal atau lebih untuk menjalankan usaha proyek

–          Pembiayaan atas dasar  prinsip Qardh ul Hasan, ditujukan untuk menolong calon peminjam untuk keperluan konsumtif dan produktif.  Dananya berasal dari dana zakat/infak/sadaqah yang dititipkan oleh nasabah di Bank Muamalat.

Adapun penghimpunan dana dalam bank syariah meliputi produk-produk seperti deposito atas dasar prinsip Mudharabah, tabungan atas dasar prinsip Mudharabah dan giro atas dasar prinsip wadiah.

 

 

 

4.8    CONTOH PROFIL BANK UMUM

Contoh 1:  BNI’46

Sejarah

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai ‘BNI 46’. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat – ‘Bank BNI’ – ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan ‘Bank BNI’ dipersingkat menjadi ‘BNI’, sedangkan tahun pendirian – ’46’ – digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

 

Visi & Misi

 

Visi BNI:
Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja
Pernyataan Visi:
Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer.

Misi BNI:
Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer.

Values:
Kenyamanan dan Kepuasan

Filosofi Logo Baru:

Identitas Baru BNI – Dasar Pembuatan Desain

Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.

Huruf BNI:

Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

Simbol “46”

Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

Palet Warna:

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

Layanan.

BNI’46 mempunyai berbagai macam layanan produk, baik untuk individu, corporate, bank syariah, dan lainnya.  Untuk Individu, BNI’46 mempunyai layanan seperti kredit untuk individu (kredit investasi, kredit modal kerja), simpanan (Giro, Private Banking, BNI Deposito, BNI Tapenas, BNI Taplus), dan lainnya

 

Contoh 2:  BANGKOK  BANK

Bangkok Bank didirikan 1944. Adalah menjadi bank niaga yang paling besar di (dalam) Thailand, bank regional yang terbesar kelima di Asia Tenggara, dan mempunyai total harta kira-kira US$42 milyar (Am.). Bangkok Bank adalah pemimpin pasar perbankan Thailand dan mempunyai dasar pelanggan eceran paling besar negeri itu, dan mempunyai 16 juta nasabah.

Bisnis termasuk tidak dan pelanggan eceran, pada 250 pusat bisnis dan bisnis meja tulis dan mempunyai jaringan di seluruh negara lebih dari 700 cabang. Bank tumbuh subur self-service jaringan, termasuk lebih dari 3500 ATMS, fasilitas perbankan telepon, dan melayani easy-to-use internet perbankan, memungkinkan pelanggan melakukan round-the-clock perbankan.

Bangkok Bank mempunyai jaringan cabang luar negeri yang paling besar di Thailand dan menjadi satu-satunya bank Thailand yang membuka perwakilan di Negeri China, dengan cabang di  Yang Beijing, Menculik, Xiamen dan Shantou.

Jaringan cabang luar negeri meliputi negara-negara China, Hong Kong, AS, UK, Jepang, Taiwan, Singapura, Malaysia, Vietnam, negara Pilipina, Indonesia, Laos dan Myanmar. Bank mempunyai 19 cabang luar negeri, satu kantor perwakilan.

Bangkok Bank menawarkan jasa perbankan komersil penuh, termasuk mengatur pinjaman syndicated, surat-surat berharga hutang mempertanggungkan, membiayai perdagangan, keuangan proyek, custodial jasa,  perdagangan kapal dan spesialis penasihat industri .

Visi Bangkok Bank:  Sebagai  penyedia jasa/layanan keuangan yang terkemuka di Thailand, dan menjadi bank internasional yang terkemuka di dalam Selatan Asia Timur. Untuk mencapai ini Bangkok Bank menyediakan sumber daya rnanusia yang world-class, sistem dan teknologi dan memastikan bahwa pelanggannya menerima atas layanan untuk semua kebutuhan keuangan mereka.

 

Latihan:

  1. Definisikan menurut perundangan yang disebut dengan Bank Umun.
  2. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum.
  3. Terangkan cara mendirikan suatu bank.
  4. Urutkan berdasarkan tingkat dana murah pada jenis penghimpunan dana berikut: giro, deposito berjangka, tabungan, sertifkat deposito, deposit on call, rekening giro terkait tabungan, call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia, storjam, na transfer, SPBU, diskonto Bank Indonesia
  5. Urutkan berdasarkan tingkat resikonya penyaluran dana berikut:  cadangan primer, cadangan sekunder, investasi surat berharga, aktiva tetap
  6. Bedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.

 

Ringkasan:

  • Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.
  • Dalam menjalankan usahanya, bank umum melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.  Penghimpunan dilakukan secara langsung (giro, tabungan , deposito, dsb) dan tidak langsung (saham/obligasi, penyertaan, dsb).  Penyaluran dana ditujukan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  • Bank umum pemerintah adalah bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah.
  • Berdasarkan UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
  • Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.  Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazin digunakan dalam transaksi pembayaran.
  • Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.  Prinsip utama operasional bank syariah ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist.