DASAR-DASAR PERPAJAKAN

• Definisi
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

• Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulered)
Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

• Syarat pemungutan pajak
1. Harus adil (syarat keadilan)
2. Berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Hasrus efisien (syarat finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

• Hukum Pajak
1. Hukum pajak materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan obyek pajak, subyek, tariff dll, missal: UU PPh
2. Hukum pajak formil
Cara melaksanakan hokum pajak materiil, missal: KUP

• Pengelompokan Pajak
1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain
b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak subyektif, pajak yang berpangkal pada subyeknya. Misalnya: PPh
b. Pajak obyektif,pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan WP. Misalnya: PPN
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel.

 

pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya adalah yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah yang berhak memungut pajak adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa. Hal itu disebut dengan istilah peralihan sumber-sumber ekonomis.
  2. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus mempunyai persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan landasan pemungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Kemudian dari penjelasan pasal per pasal terlihat bahwa para pendiri negara Republik Indonesia ini menyadari sepenuhnya betapa mendasar dan penting peranan pajak untuk kelangsungan hidup negara, sehingga asas dan kepastian hukum perlu diatur secara jelas dan nyata.

Bunyi penjelasan Pasal 23 Ayat 2 tersebut adalah: “Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatkannya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan DPR menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya”.

  1. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual serta tidak dapat dirasakan secara langsung sesuai dengan besarnya pajak, tetapi akan digunakan untuk kepentingan negara. Misalnya digunakan untuk pembangunan jalan raya, jembatan dan sebagainya.
  2. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.  

Fungsi PaJAK

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori & Kasus mengatakan bahwa:

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) ” dan fungsi regulerend (mengatur)”.