“Syarat Pemungutan Pajak:

  1. 1.           Equity

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

  1. 2.           Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

  1. 3.           Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitlkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

  1. 4.           Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak ”.

Pendapat lain yang mendukung pemungutan pajak juga diungkapkan oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, adalah sebagai berikut:

“Teori-teori tersebut antara lain adalah:

  1. 1.           Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

  1. 2.           Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

  1. 3.           Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

  1. a.           Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  2. b.          Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
  3. 4.           Teori  Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya,. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

  1. 5.           Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

  1. A.         Menurut Sifatnya

Pengelompokkan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Sifatnya:

  1. a.             Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

  1. b.             Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  1. A.         Menurut Lembaga Pemungut

Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa:

“Menurut Lembaga Pemungutnya:

  1. a.             Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barng Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

  1. b.             Pajak Daerah, yaitu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

  1. 1.           Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan

2.1.5        Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan Ini merupakan kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, wajib pajak memberikan data-data dalam surat pemberitahuan dan kantor pelayanan pajak kemudian menentukan besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kewajiban perpajakan dimulai saat wajib pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa pelaporan tahunan dan bulanan. Untuk pelaporan tahunan bentuknya adalah Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan berfungsi sebagai saranan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.