PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

18 Jun

PAJAK NEGARA
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini adalah:
1.pajak penghasilan
dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.17 tahun 2000. undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970.
2.pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM)
dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.
3.bea materai
dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).
4.pajak bumi dan bangunan (PBB)
dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti.
a.ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
b.ordonansi verponding Indonesia tahun 1923.
c.Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
d.Ordonansi verponding tahun 1928.
e.Ordonansi pajak jalan tahun 1942.
f.Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g.Undang-undang nomor 11 Prp.tahun 1959 pajak hasil bumi.
5.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang-undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.20 tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Dasar hokum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
Jenis pajak dan objek pajak
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1.pajak propinsi, terdiri dari:
a.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2.pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
a.pajak hotel.
b.Pajak restoran.
c.Pajak hiburan
d.Pajak reklame
e.Pajak penerangan jalan.
f.Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g.Pajak parkir
h.Pajak lain-lain.

Tarif pajak
1.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % (lima persen)
2.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % (sepuluh persen)
3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima persen)
4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
5.pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6.Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
7.Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
8.Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
9.Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
10.Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
11.Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).
Jenis retribusi daerah
1.Retribusi jasa umum
a.Retribusi  pelayanan kesehatan
b.Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c.Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
d.Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
e.Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
f.Retribusi pelayanan pasar.
g.Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h.Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i.Retribusi penggantian biaya cetak peta.
j.Retribusi pengujian kapal perikanan.
2.retribusi jasa usaha
a.Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b.Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
c.Retribusi tempat pelalangan
d.Retribusi terminal
e.Retribusi tempat khusus parkir.
f.Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa
g.Retribusi penyedotan kakus
h.Retribusi rumah pemotongan hewan
i.Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
j.Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
k.Retribusi penyebrangan di atas air.
l.Retribusi pengolahan limbah cair
m.Retribusi penjualan produksi daerah.
3.retribusi perizinan tertentu
a.Retribusi izin mendirikan bangunan.
b.Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
c.Retribusi izin gangguan.
d.Retribusi izin trayek.

Menurut UU 34/2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Defisini tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam suatu peraturan daerah tentunya diatur mengenai untuk siapa dan hal apa yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, begitu juga dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2002 tentang angkutan jalan dan retribusi perizinan angkutan diatur mengenai objek, subjek dan wajib retribusi.
Pengertian objek retribusi berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang angkutan jalan dan retribusi perizinan angkutan adalah :
Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perizinan angkutan yang meliputi :
a.    Izin Usaha Angkutan;
b.    Izin Trayek;
a.    Pengawasan Izin Trayek;
b.    Izin Operasi;
c.    Pengawasan Izin Operasi
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Dasar pemungutan retribusi diatur pula mengenai objek retribusi daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1 bahwa “Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”.
Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:434-435) bahwa jasa tertentu dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu :
a.    Jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
b.    Jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
c.    Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.
Objek retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat tentu saja dapat dinikmati dengan syarat bahwa pihak bersangkutan harus memenuhi hak dan kewajibannya karena retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang angkutan adalah dalam rangkaian peningkatan pendapatan asli daerah serta untuk menertibkan para pemilik dan pengguna kendaraan umum.
Menurut Soenobo Wirjosoegito (2004:121) bahwa yang menjadi objek retribusi adalah :
1.    Jasa Umum;
2.    Jasa Usaha;
3.    Perizinan Tertentu.
Dengan demikian retribusi dibagi dalam 3 golongan, sebagai berikut :
1.    Retribusi jasa umum;
2.    Retribusi jasa usaha;
3.    Retribusi perizinan tertentu.
Objek retribusi tersebut tentunya akan digunakan dan dinikmati oleh para pemilik kendaraan umum baik secara perorangan maupun badan hukum yang disebut dengan subjek retribusi. Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Subjek Retribusi adalah :
Orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan jasa penerbitan perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2005:440) bahwa subjek retribusi jasa umum adalah :
Orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
Harus diingat bahwa ketentuan dalam suatu peraturan daerah sifatnya mengatur hal-hal umum atau yang menyangkut kepentingan umum termasuk masalah angkutan umum, di mana masalah angkutan adalah sangat berkaitan dengan kepentingan umum.
Wajib retribusi berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan yaitu :

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan pemerintah daerah.