DASAR-DASAR PERPAJAKAN

 

 1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa/ negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembanguan yang berguna bagi kepentingan bersama. Berikut adalah beberapa definisi pajak menurut para ahli :

  • Menurut Prof. Edwin RA Seligman, adalah pajak merupakan kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.
  • Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung  dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sbb :

  1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut biasanya berupa uang (bukan barang)
  2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
  3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dari negara kepada individual oleh pemerintah secara langsung.
  4. Digunakan untuk membiayai rumah tanga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

 

  1. 2.    Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya dengan menyerahkan sebagian penghasilan kepada negara, tetapi  harus ditinjau dari berbagai aspek :

  • Aspek Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, sebagian besarkegiatan ekonomi dilakukan melalui mekanisme pasar bebas, mekanisme ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak didukung oleh pemerintah dalam menunjang sarana dan prasarana, untuk itu pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (public utilities) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat nantinya akan kembali ke masyarakat pula. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan. Hubungan antara aspek ekonomi dengan pajak adalah dengan adanya pajak maka pemerintah dapat membangun prasarana ekonomi yang nantinya erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapatmeningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa adanya kesadaran membayar pajak oleh warga maka pemerintah tidak mampu untuk meningkatkan prasarana ekonomi.

  • ·  Aspek Hukum

Dasar yang digunakan pemerintah dalam memngatur masalah keuangan negara adalah Pasal 23A Amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang.

  •  Aspek Keuangan

Pajak dipandang penting sebagai penerimaan negara, sehingga kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas akan tetapi menjadikan pajak sebagai salah satu dari penerimaan utama negara. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecendrungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB).

  •  Aspek Sosiologi

Pajak pada aspek sosiologis ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat-dampak terhadap masyarakat atas pungutan hasil yang diserahkan kepada negara. Jelaslah bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untu membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan ekonomi, sehingga nantinya akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata.

 

  1. 3.    Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak yang terbagi menjadi, yakni :

  1. Fungsi Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
  2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya :

  1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap  barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
  3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

 

  1. 4.    Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

 

  1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

 

  1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal  23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

 

  1. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

 

  1. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

 

  1. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sedehana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

  • Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2macam tarif
  • Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
  • Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

 

  1. 5.    Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa materi yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

  1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

  1. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

  1. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunanakan dua pendekatan yaitu :

  • Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh sesorang
  • Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Contoh :

Tuan B                                                Tuan A

 

Penghasilan/bulan             Rp. 2 juta                                Rp. 2 juta

Status                                menikah dengan 3 anak          bujangan

Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sesuai subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

  1. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaraya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

  1. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

 

  1. 6.      Kedudukan Hukum Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Amandemen UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukium-hukum sebagai berikut:

  1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
  2. Hukum public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebgai berikut:
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  • Hukum Pajak
  • Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum public.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis Derogat Lex Generale, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan diberlakukan ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum public atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajaka menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut Paham Oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan-badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak, hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum pajak mengatur pula hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak/wajib pajak. Hukum pajak sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak memuat unsure hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam UU no. 17 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak yang diberlakukan sejak tanggal 1 januari 1998. Selanjutnya diperbaharui dengan UU no.14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berlaku mulai tanggal diundangkan yaitu 12 april 2002. Secara global bahwa hukum terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu hukum public dan hukum perdata. Hukum public mencakup hukum pidana, hukum tata usaha negara, dan hukum tata negara. Hukum perdata mencakup hukum perdata dalam arti sempit (BW=Burgelijke Wetboek) dan hukum dagang (WK= WEtboek Van Koophandel).

Menyimak uraian sebelumnya dapat digambarkan hukum public ini adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warganya, sedangkan dalam hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang pribadi didalam masyarakat.

Hukum Tata Usaha Negara Atau Hukum Administrasi Negara adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Kedudukan hukum pajak ini merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara. Tetapi ahli hukum pajak seperti Prof. DR. P.J.A. Adriani menghendaki hukum pajak ini dapat berdiri sendiri yang merupakan ilmu pengetahuan terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara dengan alas an bahwa Hukum Pajak ini mempunyai tugas yang bersifat lain dibandingkan dengan hukum administrasi. Namun pandangan lainnya bahwa kemandirian Hukum Pajak ini kurang tepat karena terlihat bahwa Hukum Pajak terlepas dari hukum lainnya.

 

  1. 7.      Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

  1. Hukum Pajak Materiil. memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

  1. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
    1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
    2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
    3. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti dalam UU no. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua ata UU no. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

  1. 8.      Pengelompokan Pajak
  2. Menurut golongannya
    1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul endiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

  1. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertabahan Nilai

  1. Menurut sifatnya
    1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

  1. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  2. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  3. Menurut lembaga pemungutannya
    1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

  1. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungu oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

  • Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

  • Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

 

  1. 9.      Tata Cara Pemungutan Pajak
    1. 1.    Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

 

  1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (pengahasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atai kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

  1. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahhun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

  1. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

  1. 2.    Asas Pemungutan Pajak
    1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

 

  1. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

  1. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

  1. 3.    Sistem Pemungutan Pajak
    1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1)      Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2)      Wajib Pajak bersifat pasif.

3)      Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

  1. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1)      Wewenang untuk menentukan besarya pajak tterutang ada pada Wajib Pajak sendiri,

2)      Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

3)      Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

  1. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

 

  1. 10.  Timbul Dan Hapusnya Utang Pajak

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

  1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assesment system.

  1. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu :

  1. Pembayaran,

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

  1. Kompensasi,

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (Pasal 11 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

  1. Daluwarsa,

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

  1. Pembebanan, dan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

  1. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya : keadaan keuangan Wajib Pajak.

 

  1. 11.  Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

  1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

  1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

 

  1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

  1. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Contohnya ……………..
  2. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Contohnya …………….

 


  1. 12.  Tarif Pajak

Pungutan dan penetapan tarif pajak tidak terlepas dari keadilan, maka keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dapat tercipta.Dalam penghitungan pajak yang tertuang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, antara lain sebagai berikut :

 

  1. 1.        Tarif Pajak Sebanding/Proporsional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai ataupun jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari barang tersebut. Jadi semakin tinggi nilai nominal barang tersebut, maka semakin tinggi pula nominal pajak terutangnya.

 

  1. 2.      Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun nilaia atau jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun). Contohnya:  besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

 

  1. 3.        Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

 

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00

5%

Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00

10%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

15%

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00

25%

Di atas Rp 200.000.000,00

35%

 

  1. Wajib Pajak Badan Dalam negeri dan Benruk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

10%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

15%

Di atas Rp 100.000.000,00

30%

 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga

  1. Tarif progresif progresif        : kenaikan persentase semakin besar
  2. Tarif progresif tetap              : kenaikan persentase tetap
  3. Tarif progresif degretif         : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 UU Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

 

  1. 4.      Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

 

Dalam Pajak Penghasilan (PPn) persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut :

 

  1. 1.      Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Contohnya:

Tarif PPn untuk tahun 2009 bagi Wajib Pajak Orang pribadi (perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 samapai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

Tambahan Penghasilan Kena Pajak

Presentase Tarif Pajak Penghasilan

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

5  %

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00

15 %

Dst

dst

 

  1. 2.      Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Contohnya:

Apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka Pajak Penghasilan terutang dihitung:

5% x Rp 50.000.000,00 =          Rp   2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 =          Rp   7.500.000,00

Total                                      Rp 10.000.000,00

 

Tarif Efektif                =

 

x 100%

Rp  10.000.000,00

Rp 100.000.000,0

=          10%