BAB X

ANALISA DAN EVALUASI PROPOSAL KREDIT BANK

Kompetensi Dasar:

Menyebutkan dengan benar jenis-jenis pinjaman kepada nasabah, dan mendefinisikan masing-masing jenis pinjaman tersebut.

Menggambarkan dan menerangkan proses pinjaman berdasarkan Bank Garansi dan Letter of Credit

Menyebutkan dengan tepat item-item yang dinilai dalam pengajuan kredit bank

Media yang dapat digunakan:

Buku referensi, LCD/OHT, Makalah presentasi

Alur Pengajuan Kredit Bank:

clip_image001

KREDIT MODAL KERJA

KREDIT INVESTASI

KREDIT KONSUMSI 5C & aspek: hukum, bisnis/manajemen,

pemasaran, keuanga, pemasaran,

resiko, jaminan

BANK GARANSI

LETTER OF CREDIT

———————————————————————————————————-

10.1 PINJAMAN TUNAI (CASH LOAN)

Pemberian kredit, dalam pengertian sebagai cash loan, merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ‘penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan d.engan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga’. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diletapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.

Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan:

  1. Kredit Modal Kerja (KMK):

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Misalnya apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan beras, maka KMK dapat digunakan untuk pembelian beras, honor supir truk yang mengangkut beras, pembelian solar truk, tagihan listrik dan telepon, dll. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.

Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri dari:

1) KMK-Revoling

Diberikan kepada nasabah yang kegiatan usahanya dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk kredit ini, pihak Bank cukup mempercayai kemampuan dan kemampuan nasabah. Jika dua hal ini dipenuhi, maka nasabah dapat fasilitas KMK yang dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru. Bank hanya perlu meninjau secara berkala berdasarkan laporan kegiatan usaha yang wajib diserahkan nasabaha secara rutin. Bila Bank meragukan kinerja nasabah, maka Bank dapat akan meninjau kembali pemberian fasilitasKMK ini.

2) KMK-Einmaleg

Kredit ini hanya diberikan untuk satu kali perputaran usaha nasabah. Kredit ini akan diberikan kepada debitor apabila volume kegiatan usaha debitor sangat berfluktuasi, atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemampuan calon debitor, atau calon debitor yang kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yang diperoleh. Apabila pada periode selanjutnta nasabah menginginkan KMK lagi, maka ia harus mengajukan permohonan kredit baru.

  1. Kredit Investasi (KI)

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan dalam rangka pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah, misalnya digunakan untuk membeli aset-aset seperti tanah, bangunan untuk kantor, truk pengangkut, dsb. Karena kredit ini biasanya nilainy relatif besar dan berjangka menengah atau panjang, maka cara pelunasannya biasanya dengan cara mengangsur.

  1. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, bukan untuk pembelian barang modal dalam rangka kegiatan usaha, misalnya untuk membeli mobil, rumah, serta barang-barang konsumsi lain. Karena sering disebut sebagai kredit multiguna, atau untuk berbgai tujuan.

10.2 PINJAMAN BUKAN TUNAI (NON CASH LOAN)

Bentuk pinjaman bukan tunai (non cash loan) antara lain Bank Garansi, Letter of Credit, Kliring, dan masih banyak lagi. Berikut ini akan dibahas Bank Garansi dan Letter of Credit , sedangkan kliring telah dibahas pada bab lain.

10.2.1 BANK GARANSI

a. Pengertian

Istilah yang digunakan adalah ‘bank garansi’ dan bukan ‘garansi bank’. Penggunaan istilah ini memang kurang tepat, tapi istilah ‘bank garansi sudah telanjur biasa digunakan sebaga terjemahan langsung dari ‘bank guarantee. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian jual-beli, sewa, kontrak-mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa pihak bank akan membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin cidera janji atau tidak menepati kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah dibuat dengan pihak penerima jaminan.

Gambaran mengenai prinsip dari bank garansi akan lebih jelas melalui ilustrasi berikut ini. PT Asuhan Kita ingin membeli satu set mesin tekstil dari PT Gaya Baru. Setelah melakukan negosiasi awal, maka muncul kesepakatan bahwa harga adalah sebesar Rp 100.000.000, tipe Grand5, pembayaran setelah barang tiba di pembeli dan dinyatakan dalam keadaan baik. Selanjutnya, masalah muncul karena PT Asuhan Kita dan PT Gaya Baru belum saling mengenal, sehingga mereka belum bisa saling memercayai itikad baik masing-masing pihak. PT GAya Baru sebagai penjual merasa menanggung risiko cukup besar karena pembayaran baru akan diterima setelah barang sampai di pembeli, sehingga ada kemungkinan pembeli menerima barang tapi kemudian tidak membayar dengan berbagai macam sebab. Penyebabnya bisa ketidaksiapan keuangan perusahaan atau bahkan adanya itikad tidak baik dari pembeli. Secara singkat, antara pembeli dan penjual belum ada unsur kepercyaan, Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka sebagai prasyarat dilakukannya perjanjian PT GAya Baru mensyaratkan agar PT Asuhan Kita menyerahkan bank garansi. PT Gaya Baru memandang bahwa Bank Berdiri sebagai bank yang cukup dipercaya, sehingga PT Gaya Baru mensyaratkan juga agar bank garansinya diterbitkan oleh Bank Berdiri. Selanjutnya, pembeli datang ke Bank Berdiri untuk memohon bank garansi, dan setelah bank garansi diterbitkan maka perjanjian dapat dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata PT Asuhan Kita cidera janji untuk melakukan pembayaran, maka PT Gaya Baru berhak melakukan klaim ke Bank Berdiri untuk segera mendapatkan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan jumlah nominal yang disebutkan dalam sertifikat bank garansi.

b. Proses Bank Garansi

Berdasarkan contoh yang sama dengan di atas, proses bank garansi secara lehih lengkap akan diuraikan dalam tahap-tahapan berikut ini.

a) Negosiasi awal antara penjual dan pembcli tentang:

* harga:Rp 100.000.000

* cara pembayaran: setelah barang sampai di temat pembeli dan dinyatakan dalam keadaan baik

* tipe: Grand5

* Penjual mensyaratkan penyerahan bank garansi dari Bank Berdiri

b) Pembeli mengajukan permohonan bank garansi ke Bank Berdiri

c) Bank Berdiri mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan PT Asuhan Kita seperti permohonan kredit biasa.

d) Apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan bank garansi, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan bank garansi dengan PT Asuhan Kita. Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai

* Nilai bank garansi: nilai bank garansi tidak harus sama dengan nilai jual beli, bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada kesepakatan antara pembeli, penjual, dan bank. Dalam kasus ini diandaikan nilainya sama dengan nilai barang: Rp 100.000.000

* Setoran jaminan: PT Asuhan Kita wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menunjukkan komitmen tidak akan melakukan cidera janji. Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai bank garansi atau sebesar Rp 10.000.000.

* Agunan tambahan: risiko yang dilanggung bank diantisipasi juga dengan penyerahan agunan tambahan oleh pemohon bank garansi.

* Provisi/komisi: biaya penerbitan bank garansi yang harus dibayar oleh pemohon sebelum penerbitan.

e) Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada PT Gaya Baru.

f) Perjanjian direalisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli.

g) Kemungkinan I.

PT Asuhan Kita menepati perjanjian dengan membayar lunas kepada pembeli, dan selanjutnya:

1) Penjual tidak mempunyai alasan untuk melakukan klaim ke bank

2) Sertifikat bank garansi dikembalikan ke bank

3) Setoran jaminan dikembalikan kepada pembeli

4) Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli

5) Proses bank garansi selesai.

Kemungkinan II.

PT Asuhan kita mengingkari janji, yaitu ketika waktu yang telah disepakati tiba , perusahan ini tidak dapat membayar lunas kepada penjual; selanjutnya:

a. PT Gaya Baru meng-klaim ke Bank dengan membawa sertifikat bank garansi dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa PT Asuhan Kita telah ingkar janji.

b.Bank membayar sejumlah nominal bank garansi, yaitu Rp 100.000.000,00

c. Setoran jaminan digunakan sebagai pembayaran pertama atas kewajiban yang timbul dari PT Asuhan Kita kepada bank.

d. Sisa kewajiban PT Asuhan Kita

= Pembayaran klaim- – Setoran Jaminan

= Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00

= Rp 90.000.000,00

e. Sisa kewajiban tersebut diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Besarnya bunga biasanya adalah bunga pinjaman umum ditambah penalti.

f. PT Asuhan Kita melunasi kredit beserta bunga

g.Agunan tambahan dikembalikan kepada PT Asuhan Kita.

h.Proses bank garansi selesai.

10.2.2 LETTER OF CREDIT

a. Pengertian

Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli dapat melakukan pembayaran setelah yakin barang/jasa akan diterima dengan spesifikasi sesuai perjanjian dengan penjual, dengan kata lain pembeli tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa dikirim ataul disampaikan oleh penjual. Berbeda dengan bank garansi, pembayaran yang dilakukan bank dalam fasilitas LC tidak terkait dengan cidera janjinya pihak yang dijamin. Ada cidera janji maupun tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas LC.

Gambaran mengenai prinsip dari LC akan lebih jelas melalui ilustrasi berikut ini. PT Prasetyo ingin membeli satu set mesin pengolah limbah dari TATA Co. di Jepang. Setelah melakukan negosiasi awal, harga yang disepakati adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk tipe BIG3. Selanjutnya, masalah muncul karena PT Prasetyo dan Tata Co. belum saling mengenal, sehingga mereka belum bisa saling memercayai itikad baik masing-masing pihak. PT Prasetyo sebagai pembeli menghendaki agar barang dikirim dan diterima dahulu baru kemudian pembayaran dilakukan, sehingga yang bersangkutan tidak akan menanggung risiko berupa pembayaran atas barang yang tidak sesuai ataupun barang tidak dikirim meskipun pembayaran sudah dilakukan. Di sisi lain, Tata Co. sebagai penjual menghendaki agar pembayaran diterima dahulu baru kemudian barang dikirimkan, sehingga yang bersangkutan tidak akan menanggung risiko tidak terbayarnya barang yang telah dikirim. Apabila kedua belah pihak tetap bertahan pada prinsip di atas, maka jual beli barang tidak akan dapat dilaksanakan sama sekali. Secara singkat, antara pembeli dan penjual belum ada unsur kepercayaan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka sebagai prasyarat dilakukannya perjanjian TATA Co. mensyaratkan agar PT Prasetyo menyerahkan LC dari bank. TATA Co. memandang bahwa Bank Mandiri sebagai bank yang cukup dipercaya, sehingga yang bersangkutan mensyaratkan juga agar LC-nya diterbitkan oleh Bank Mandiri. Selanjutnya, pembeli datang ke Bank Mandiri untuk memohon penerbitan LC, dan setelah LC diterbitkan maka perjanjian dapat dilaksanakan. Dengan adanya LC tersebut maka TATA Co. mendapatkan kepastian bahwa setelah yang bersangkutan mengirim barang, maka dokumen pengiriman barang beserta dokumen kelengkapannya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari Bank Mandiri. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang pembayarannya menggunakan LC ini dapat berjalan apabila TAAT Co. sebagai penjual percaya bahwa Bank Mandiri akan menepati janjinya. Janji seperti tertuang dalam LC tersebut pada prinsipnya adalah kesediaan Bank Mandiri membayar sejumlah uang pada saat TATA Co. dapat menunjukkan bukti pengiriman barang beserta dokumen pelangkapnya.

b. Proses Letter of credit

Berdasarkan contoh yang sama dengan di atas, proses LC secara lebih lengkap akan diuraikan dalam tahap-tahapan berikut ini.

1) Negosiasi awal antara penjual dan pembeli tentang:

* harga: Rp 100.000.000

* cara pembayaran; Letter of credit

* tipe: BIG3

* dan lain-lain

2) Pembeli mengajukan permohonan LC ke Bank Mandiri

3) Bank Mandiri mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut.

Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan PT Prasetyo seperti

permohonan kredit biasa.

4) Apabila analisis bank menghasilkan keputusan persetujuan LC tersebut,

maka bank mengadakan perjanjian penerbitan LC dengan PT Prasetyo.

Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai:

* Harga barang: Rp 100.000.000

* Cara pembayaran: Letter of credit

* Tipe: BIG3

* Setoran jaminan: PT Prasetyo wajib menyerahkan sejumlah uang

sebagai jaminan dan untuk menunjukkan komitmen akan

memenuhi semua kewajibannya dalam perjanjian jual beli ini.

Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai LC atau sebesar

Rp 10.000.000. Apabila setoran jaminan telah ditetapkan sebesar

Rp 10.000.000, maka fasilitas penangguhan pembayaran yang

diberikan kepada pembeli adalah sebesar Rp 90.000.000.

* Agunan tambahan: risiko yang ditanggung bank diantisipasi juga

dengan penyerahan agunan tambahan oleh pemohon LC.

* Provisi/komisi: biaya penerbitan LC yang dibayar sebelum

penerbitan.

Mengingat Bank Mandiri adalah bank yang menerbitkan LC dalam

perjanjian ini, maka posisi Bank Mandiri sering juga disebut sebagai

Bank Penerbit atau Issuing Bank atau Remitting Bank.

5) LC diterbitkan tidak langsung kepada TATAg Co. sebagai penjual, tapi

melalui perantara. Pihak perantara ini biasanya juga merupakan suatu bank

yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara pembeli, penjual, dan Bank

Mandiri. Untuk kepentingan praktis, bank sebagai pihak perantara ini

biasanya adalah bank yang mempunyai hubungan koresponden atau kerja

sama dengan bank penerbit sehingga memudahkan proses bayar-membayar

dan kegiatan lainnya. Dalam kasus ini pihak bank perantara adalah HAGA

Bank di Jepang.

6) Pihak bank perantara atau lebih sering disebut sebagai Bank Penerus atau

Advising bank atau Negotiating Bank meneruskan LC tersebut kepada

TATA Co.

7) Setelah penjual menerima LC, penjual merasa yakin bahwa apabila yang

bersangkutan mengirim barang maka nantinya Bank Mandiri pasti akan

melakukan pembayaran.

Langkah selanjutnya adalah TATA Co. mengirim barang ke pembeli.

8) TATA Co. membawa dokumen pengiriman barang seperti:

* Bill of Ladding, dokumen/surat yang dikeluarkan oleh perusahaan

pengangkutan atau nahkoda kapal yang menyatakan bahwa pihaknya

telah menerima penyerahan barang untuk diangkut ke tujuan tertentu dan

diserahkan kepada pihak tertentu dengan persyaratan tertentu.

* Faktur (invoice): dokumen/surat yang dikeluarkan oleh supplier dalam

rangka transaksi jual beli yang telah disepakati

*Certificate: surat keterangan yang dikeluarkan oleh suatu pihak

berwenang mengenai keadaan barang, antara lain certificate of quality,

certificate of origin, dan export quote certificate.

* List: dokumen spesifikasi barang lain, seperti packing list dan

measurement list.

*Polis asuransi pengangkutan barang; dan lain-lain kepada HAGA Bank

dengan tujuan untuk menagih pembayaran,

9) Haga Bank tidak langsung melakukan pembayaran, namun sesuai

dengan fungsinya sebagai bank penerus Haga Bank meneruskan

dokumen penagihan kepada Bank Mandiri sebagai bank penerbit.

10) Bank Mandiri meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi

perjanjian jual beli serta LC. Penelitian ini dapat dilakukan dengan:

* rnembandingkan dengan LC

* membandingkan dengan perjanjian jual beli

* konfirmasi ke pembeli; dan lain-lain

11) Jika ternyata dokumen setelah diteliti dinyatakan sesuai, maka Bank

Mandiri melakukan pembayaran ke penjual melalui bank penerus.

12) Bank penerus meneruskan pembayaran tersebut kepada penjual.

13) Bank Mandiri menagih kewajiban pembayaran pembelian barang ke PT

Prasetyo sebagai pembeli. Jumlah yang ditagih adalah sebesar Rp

90.000.000 karena sebesar Rp 10.000.000 sudah diselesaikan dengan

setoran jaminan. Penagihan tentu dilakukan pada saat kewajiban pembeli

sudah jatuh tempo, yaitu disesuaikan dengan tipe LC.

Tipe LC atas dasar saat penyelesaiannya ini yaitu:

* Sight LC: Fasilitas penangguhan pembayaran yang diberikan adalah sampai dengan dokumen tiba. Setelah dokumen tiba pembeli berkewajiban melakukan pembayaran kepada bank penerbit.

* Usance LC: Fasilitas penangguhan pembayaran yang diberikan adalah sampai x hari sejak dokumen tiba. Berdasarkan kebiasaan dalam perdagangan internasional, jumlah hari ini tidak lebih lama daripada 180 hari.

14} Kemungkinan I.

PT Prasetyo membayar lunas tepat waktu kepada Bank Mandiri.

* Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli

* Proses LC selesai.

Kemungkinan II.

PT Prasetyo tidak dapat membayar saat kewajibannya jatuh tempo.

* Kewajiban sebesar Rp 90.000.000 tersebut diubah menjadi kredit

biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang

diberlakukan biasanya adalah bunga pinjaman umum ditambah

dengan penalti. Seandainya tingkat bunga pinjaman umum yang

berlaku di bank itu adalah 30% per tahun, maka tingkat bunga LC

yang efektif menjadi kredit tersebut adalah: 30% pa. +

denda/penalti sebesar 2% pa. misalnya = 32% per t tahun. Jangka

waktu dari kredit tersebut pada dasarnya adalah hasil

kesepakatan antara pihak bank dan PT Prasetyo.

* PT Prasetyo melunasi kredit beserta bunga

* Agunan tambahan dikembalikan kepada PT Prasetyo

* Proses LC selesai.

c. Jenis dan Manfaat Letter of Credit

Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran, dan lain-lain. Eerdasarkan isi dari perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1) Ruang lingkup transaksi

* LC Import adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual belibarang/ jasa melewati batas-batas negara.

* LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN): adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu negara.

2) Saat penyelesaian

* Sight LC: adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan

dokumen tiba.

* Usance LC: adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan

wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama daripada 180 hari).

3} Pembatalan

* Revocable LC: adalah LC yang dapat dibatalkan-atau diubah secara sepihak

oleh issuing bank setiap saat lanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis ini

biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir

dan eksportir mencapai kesepakatan final.

* Irrevocable LC: adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara

sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. Apabila

suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable atau ‘irrevocable’,

maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.

4) Pengalihan hak

* Transferable LC: adalah LC yang memberikan hak kepada beneficiary

untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran

kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.

* Untransferable LC: adalah LC yang tidak memberikan hak kepada

beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan

pembayaran kepada pihak lain.

5) Pihak advising bank

* General/Negotiating/Non-Restricted LC: adalah LC yang tidak menyebutkan

dengan tegas bank yang akan menjadi advising bank

* Restricted/Straight LC: adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank

yang menjadi advising bank.

6) Cara pembayaran kepada beneficiary

* Standby LC: adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa

apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji maka pihak

bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang menerima jaminan

yaitu beneficiary.

Bank membayar atas dasar dokumen-dokumen yang dapat membuktikan

bahwa nasabah telah cidera janji.

* Red-Clause LC: adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah

tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya

apabila issuing bank benar-benar percaya pada reputasi beneficiary.

* Clean LC: adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat

dilakukan hanya atas dasar kwitansi/we.sel/cek tanpa harus menyerahkan

dokumen pengiriman barang.

Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:

1) Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan/ee based income bagi bank.

2) Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.

3) Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank.

10.3 ANALISA PROPOSAL KREDIT

a. Pertimbangan dalam Penyaluran Dana

Secara umum, bank sering menyertakan persyaratan 5C dalam analisis proposal kredit bagi calon nasabah. Arti 5 C di atas meliputi:

1) Collateral (jaminan)

2) Capasity (kemampuan)

3) Character (karakter)

4) Condition of economy (kondisi ekonomi)

5) Capital (keadaan keuangan)

Pada bank umum dengan prinsip syariah, dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debitornya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah:

a) Perizinan dan legalitas

Bank tidak ingin menanggung risiko yang besar apabila setelah dana digunakan oleh nasabah debitor, lalu di kemudian hari, sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Terhentinya kegiatan usaha nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank, sehingga kredit atau pembiayaan tersebut menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. Bentuk-bentuk perizinan dan aspek legalitas yang harus dipenuhi debitor sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah. Perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (1MB), Angka Pengenal Eksportir Terbatas, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha fasa Konstruksi, Sertifikat Tanah, dan Tanda Daftar Perusahaan.

b) Karakter

Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasikan, karena penampilan dan profesi tidak selalu konsisten mencerminkan karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain adalah: profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu. Meskipun bank telah berusaha untuk memilih hanya nasabah yang diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari nasabah berperilaku berbeda.

c) Pengalaman dan manajemen

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dijalankan akan mengurangi kinerja usaha nasabah. Manajemen atas usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah. Sebagai contoh, seorang nasabah yang mempunyai pengalaman sebagai pegawai Pertamina akan cocok untuk membuka usaha sebagai pedagang minyak tanah. Seseorang yang mempunyai pengalaman sebagai pegawai suatu perusahaan konstruksi kurang sesuai untuk membuka usaha rumah makan.

d) Kemampuan teknis

Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, dan tingkat penguasaan teknologi merupakan contoh faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya.

e) Pemasaran

Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak bisa dilaksanakan hanya dengan sepintas lalu saja. Apabila nasabah tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Ada kalanya nasabah memerlukan seorang konsultan untuk membuat perencanaan yang teliti dan komprehensif.

f) Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa sebagai sesuatu yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai oleh masyarakat, dan bisa juga keduanya terjadi secara bersamaan. Pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat, terutama apabila ketidaksukaan tersebut dapat menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa yang akan datang. Sebagai contoh: keberadaan sebuah peternakan ayam baru di suatu daerah dapat menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Jika sejak awal gejala ini tidak diantisipasi oleh pemilik peternakan, pada suatu saat masyarakat dapat saja rnenentang kehadiran peternakan tersebut di daerah mereka. Terganggunya usaha nasabah dapat menyebabkan terganggunya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank.

g) Keuangan

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satuhya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat melalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva dan lain-lain. Masalah yang sering kali muncul adalah tidak tersedianya laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan nasabah secara riil. Masalah yang dihadapi usaha kecil dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah tidak tersedianya atau tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap. Karena tidak tersedianya dana dan sumber daya manusia, usaha kecil biasanya hanya mencatat sebagian kecil dan tidak terinci dari kegiatan usahanya. Berbagai catatan mengenai kegiatan tersebut biasanya tidak disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak dirangkum dalam suatu laporan keuangan lengkap. Atas dasar catatan -catatan yang tidak lengkap tersebut dan peninjauan fisik secara langsung serta hasil wawancara dengan nasabah, pelugas bankberusaha untuk menyusun perkiraan laporan keuangan nasabah yang lebih lengkap. Masalah yang dihadapi bank saat berhubungan dengan perusahaan besar berbeda dengan saat menghadapi usaha kecil. Perusahaan besar biasanya mempunyai laporan keuangan yang lengkap namun tidak selalu dapat mencerminkan keadaan keuangan nasabah yang sebenarnya. Petugas bank harus dapat meneliti apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan keadaan keuangan nasabah secara riil, dan apabila tidak sesuai maka yang bersangkutan harus mencari tambahan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah yang sebenarnya.

h) Agunan

Sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek yang lain seperti telah disebutkan di atas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masayang akan datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. Antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah adalah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan sebelum dana diberikan kepada nasabah. Hal penting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan telah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis. Agunan ini meliputii

1) Agunan utama, yaitu barang yang dibiayai oleh dana dari bank. Apabila dana dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utama.

2) Agunan tambahan, yaitu barang yang tidak dibiayai bank oleh dana bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah atau bangkrut, sering kali dana kas atau persediaan atau piutang tidak dapat lagi dilikuidasi untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain. Oleh sebab itu, nasabah harus menyerahkan agunan tambahan di luar barang yang dibiayai.

b. Kredit Kepada Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

Menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 dan didukung dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kreditnya bisa berupa kredit investasi atau KMK. Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

Sedangkan kredit untuk usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta.

Beberapa karakteristik kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil antara lain:

1) Persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak.

2) Menggunakan metode monitoring kredit yang khusus.

3) Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi.

4) Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana.

Berdasarkan karakteristik kredit untuk usaha mikro dan kecil di atas, berarti kredit ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi, karena itulah beberapa bank tertentu enggan menyalurkan kreditnya pada usaha mikro dan kecil ini. Untuk itu diperlukan kerjasama bank penyalur kredit dengan lembaga perbankan lain (seperti Bank Perkreditan Rakyat) atau dengan pemerintah atau lembaga lain. Bentuk kerjasama tersebut antara lain:

1) Pinjaman langsung dari bank umum kepada BPR , dan kemudian BPR lah yang menyalurkannya kepada UMK.

2) Pembiayaan bersama (join financing) antar bank-bank kepada nasabah UMK, di mana penyalurannya bisa melalui BPR atau lembaga pembiayaan lain. Dari kerjasama bank-bank dalam penyaluran kredit, ada satu bank yang menjadi bank induk yang bertugas mengadministrasikan kredit dan berhubungan langsung dengan nasabah.

3) Penyaluran Kredit (channeling) oleh bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan lain yang bertindak sebagai penyalur kredit (channeling agent) dari suatu bank umum atau BPR lain.

4) Anjak piutang (factoring), adalah bentuk kerjasana di mana bank umum atau BPR melalukan pengambilalihan tagihan nasabah bank umum atau BPR lainnya atau nasabah lembaga pembiayaan.

5) Penerbitan Surat Berharga Pasar Uang, di mana bank umum membeli SBPU atas dasar fasilitas kredit kepada UMK yang diterbitkan oleh bank umum lain.

digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

Latihan:

  1. Ceritakan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan kredit bank.
  2. Sebutkan jenis dan definisi kredit bank menurut tujuan penggunaan,
  3. Simulasikan proses pemberian kredit Bank Garansi dan LC
  4. Apa syarat secara umum yang akan dinilai bagi calon nasabah yang ingin mengajukan kredit bank.
  5. Aspek-aspek apa saja yang akan diteliti bagi calon nasabah yang ingin mengajukan kredit bank di bank syariah.

Ringkasan:

1. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ‘penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan d.engan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga’. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diletapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.

2. Jenis-jenis kredit meliputi Kredit Modal Kerja (KMK), KMK-Revoling, KMK-Einmaleg, Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi.

3. Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguha pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertent sesuai perjanjian.

4. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji.

5. Menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 dan didukung dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

Sedangkan kredit untuk usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta.

Sumber Belajar lain:

– Surat Kabar/Majalah: Kompas, Swa, Media Indonesia, IndoPos,dll tentang Kredit bank

– Internet: www.bi.go.id , www.bni.co.id , www.indonesia.go.id tentang hukum

————————-