BAB VII

PASAR MODAL, PEGADAIAN DAN ASURANSI

Kompetensi Dasar:

Mendeskripsikan pengertian Pasar Modal, Pegadaian dan Asuransi

Menceritakan kembali sejarah Pasar Modal, Pegadaian dan Asuransi di Indonesia

Menyebutkan peraturan perundang-undangan terhadap ketiga lembaga keuangan di atas

Mensimulasikan proses penawaran umum di Pasar Modal

Menyebutkan manfaat ketiga lembaga keuangan di atas

Media yang dapat digunakan:

Buku referensi, LCD/OHT, Makalah presentas

________________________________________________________________________

clip_image001

________________________________________________________________________

7.1 PASAR MODAL

7.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEI telah menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah Indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai 6 macam Indeks saham

1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi Indeks.

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.

3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi.

4. Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga dasar.

5. Jakarta Islamic Index, merupakan Indeks perdagangan saham syariah.

6. Kompas 100, menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas.

Indeks Harga Saham Gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX Composite) merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ, Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEJ. Hari Dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, Indeks ditetapkan dengan Nilai Dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu

7.1.2 Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Sejarah Bursa Efek Jakarta berawal dari berdirinya Bursa Efek di Indonesia pada abad 19. Pada tahun 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, Bursa Efek pertama Indonesia didirikan di Batavia, pusat pemerintah kolonial Belanda dan dikenal sebagai Jakarta saat ini.

Bursa Batavia sempat ditutup selama periode Perang dunia Pertama dan kemudian dibuka lagi pada 1925. Selain Bursa Batavia, pemerintah kolonial juga mengoperasikan Bursa Paraler di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan Bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan oleh tentera Jepang di Batavia. Pada 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan, Bursa Saham di buka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan Saham dan Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan Bursa Saham kemudian berhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.

Tidak sampai 1977, Bursa Saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru dibawah Depertemen Keuangan, Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar sahampun mulai meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta.

Pada tanggal 13 Juli 1992, Bursa Saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Swastanisasi Bursa Saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru. Pada 22 Mei 1995, BEJ meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS), sebuah sistem perdagangan otomasi yang menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual.

Mulai tahun 2002, BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan jarak jauh atau lebih dikenal dengan istilah remote trading. Remote Trading dapat diartikan sebagai sistem Perdagangan Jarak Jauh, dimana setiap order transaksi di kantor broker (perusahaan Efek) langsung di kirim ke sistem perdagangan Bursa Efek, tanpa perlu memasukkan order dari Lantai Bursa (trading floor). Dengan demikian, order dapat dilakukan di kantor broker dimana saja sepanjang terhubung dengan sistem perdagangan Bursa.

Setelah sempat jatuh ke sekitar 300 poin pada saat-saat krisis, BEJ mencatat rekor tertinggi baru padal tahun 2007 dengan capaian lebih dari 2.000 poin. Pada 21 September 2007, Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ tercatat sebesar 2.335 poin. Peningkatan pada tahun 2007 ini sekaligus membuat BEJ menjadi salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun ini.

Selain itu, Bursa Efek Jakarta bersama Bursa Efek Surabaya akan melakukan pengabungan usaha yang diharapkan secara efektif mulai beroperasi pada bulan November 2007 dengan nama baru Bursa Efek Indonesia .

7.1.3 Lembaga–Lembaga di Pasar Modal

Pasar Modal Indonesia mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada table 7.1 berikut:

Gambar 7.1 Struktur Pasar Modal Indonesia

Menteri Keuangan

clip_image002

clip_image003

Bursa Efek

clip_image004

 
 

Pemodal

*Domestik

*Asing

 
 

Perusahaan Efek

 

Lembaga Penunjang

 

Profesi Penunjang

 

Emiten

• Penjamin Emisi

 

• Biro

Administrasi Efek

 

• AKuntan

 

*Perusahaan

Publik

• Perantara Pedagang

 

• Bank Kustodian

 

• Konsultan

Hukum

 

*Reksa Dana

Efek

 

• Wali Amanat

 

• Penilai

   

• Manajer Investasi

 

• Penasihat

Investasi

 

• Notaris

   
   

• Pemeringkat Efek

       

Struktur Pasar Modal

clip_image005

1) BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal adalah;

a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum.

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut:

* Bursa efek

* Lembaga Kliring, penyelesaian dan penyimpanan

* Reksa dana

* Perusahaan efek dan perorangan

* Lembaga penunjang pasar modal yaitu tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wall amanat atau penanggung

* Profesi penunjang pasar modal

c. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal.

Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa:

a. Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua Bapepam dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasi dengannya.

b. Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi.

c. Penjatahan efek, dalam hal tedapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek.

Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin Bapepam sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur Bapepam agar berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu Ketua Bapepam bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Penunjang Pasar Perdana

Penjamin Emisi Efek

Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

a. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit).

b. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.

c. Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).

Akuntan Publik

Tugas akuntan publik antara lain adalah:

a. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan

pendapatnya.

b. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam.

c. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila

diperlukan.

Konsultan Hukum

Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kckayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.

Notaris

Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek.

Agen Penjual

Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang (broker/dealer) yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan.

Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

3) Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi

Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga sebagai berikut:

Wali Amanat (Trustee)

Tugas Wali Amanat antara lain:

a. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten.

b. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan.

c. Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten.

d. Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.

e. Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran.

f. Mengikuti secara terus-menerus perkerabangan pengelolaan perusahaan emiten.

g. Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten.

h. Memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.

Penanggung (Guarantor)

Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.

Agen Pembayar (Paying Agent)

Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

3) Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri dari:

Pedagang Efek

Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.

Perantara Perdagangan Efek (Broker)

Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan/ee kepada investor,

Perusahaan Efek

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (securities company) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (underwriter), perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investasi.

Biro Administrasi Efek

Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.

Reksa Dana (Mutual Fund)

Reksa dana (mutual fund atau investment fund) merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal dan atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksa dana tersebut.

7.1.4 Mekanisme Perdagangan Di Bursa Efek

Mekanisme perdagangan di Bursa Efek dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu proses pelaksanaan perdagangan di Bursa dan proses pelaksanaan perdagangan secara remote.

Skema proses pelaksanaan tersebut tampak dalam gambar 7.2 dan gambar 7.3 di bawah ini.

Gambar 7.2. Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa

clip_image007

Gambar 7.3. Proses Pelaksanaan Perdagangan secara Remote

clip_image009

PelaksanaanPerdagangan
Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS (Jakarta Automatic Trade System). Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa (AB) yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:

§ kesalahan Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka Remote Trading kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa; dan atau

§ kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS; dan atau

§ kelalaian atau kesalahan IT Officer-RT dalam pengoperasian Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek; dan atau

§ adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek.

7.1.5 Produk-Produk di Pasar Modal

Produk-produk di Pasar Modal antara lain Reksa Dana, Saham, Obligasi, Waran, dan Right Issue.

1) Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)  didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Keuntungan dan Resiko

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:

Pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi.

Kedua, Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.

Ketiga, Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

§ Risko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.

§ Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

§ Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

Dilihat dari portfolio investasinya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:

a. Reksa Dana Pasar Uang (Moner Market Funds). Reksa Dana jenis ini hanya melakukan investasi pada Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Utang. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

c. Reksa Dana Saham (Equity Funds). Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis Reksa Dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

d. Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang.

2) Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

(1) Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.
Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham – atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

(2) Capital Gain

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain:

(1) Capital Loss

Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham.

Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

(2) Resiko Likuiditas

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

3) Obligasi.

Obligasi (bond) adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi, jika sebuah perusaaan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar dengan tingkat suku bunga atau kupon sebesar 16% per tahun selama 5 tahun, maka pihak penerbit obligasi berkewajiban membayar kupon tersebut pada waktu yang telah ditentukan (misalnya setiap 3 bulan) selama 5 tahun dan diakhir masa berlakunya obligasi tersebut (akhir tahun ke-5), pihak perusahaan wajib mengembalikan pokok utang senilai Rp 500 miliar tersebut. Pihak yang membeli obligasi atau bondholder akan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran kupon yang umumnya lebih besar dari tingkat suku bunga bank dan suatu ketika dapat pula memperoleh keuntungan lain yaitu dengan menjua obligasi tersebut lebih tinggi dari harga belinya. Dalam hal ini pemodal memperoleh capital gain.

Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan menarik  antara lain:

(1) Memberikan Pendapatan tetap (fixed income) berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi, umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito. Sebagai tambahan, pembayaran bunga obligasi harus didahulukan sebelum perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Disamping itu, dalam posisi perusahaan penerbit mengalami likuidasi atau bubar, maka pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan perusahaan dibanding dengan pemegang saham..

(2) Keuntungan atas penjualan obligasi (capital gain). Disamping penghasilan kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual lebih tinggi dibanding dengan harga belinya maka tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Jual beli obligasi dapat dilakukan di pasar sekunder melalui para dealer atau pialang obligasi. Jual beli obligasi berbeda dengan jual beli saham. Jika jual beli saham dinyatakan dengan nilai rupiah misalnya saham A dijual seharga Rp 3.000 per saham, maka jual beli obligasi dinyatakan dalam bentuk prosentase atas harga pokok obligasi. Dengan demikian dikenal 3 jenis tingkat penjualan obligasi yaitu (1) obligasi dijual lebih tinggi dari nilai pokok obligasi (dijual dengan premium), (2) obligasi dijual sama dengan harga pokok obligasi (dijual at par), (3) obligasi dijual lebih rendah dari nilai pokok obligasi (dijual dengan discount).

Meskipun termasuk surat berharga dengan tingkat risiko yang relatif rendah, namun obligasi tetap mengandung beberapa risiko, antara lain:

(1) Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dikenal dengan istilah default. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga maupun pokok obligasi. Jika penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga, maka biasanya pembayaran bunga ditangguhkan atau diundur sesuai kesepakatan dengan para pemegang obligasi..

(2) Risiko Tingkat Suku Bunga (interest rate risk). Pergerakan harga obligasi sangat ditentukan pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga; artinya jika suku bunga naik maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga turun maka harga obligasi akan naik.

7.1.6 Pasar Modal Syariah

Pendahuluan

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Jakarta berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berivestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan selanjutnya , instrumen investasi  syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah.

Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Indeks JII.

Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Jakarta terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi criteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.

Jakarta islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management.

Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

o Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

o Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

o Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.

o Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain criteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Jakarta melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

o Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).

o Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.

o Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.

o Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Obligasi Syariah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi:

o Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tsb menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yg bertentangan dengan syariah Islam diantaranya: (i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yg memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv) usaha yg memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang2 ataupun jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat.

o Peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha yg kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yg kuat; (iii) memiliki citra yg baik bagi publik.

o Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.

Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah Ijarah.

o Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

o Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan Reksa Dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrument syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrument keuangan syariah lainnya.

Fatwa dan Peraturan Pasar Modal Syariah

Ketentuan operasional pasar modal syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan peraturan yang diterbitkan BAPEPAM-LK, yaitu adalah:

o No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.

o No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

o No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

o No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

o No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal.

o No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

o Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

o Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.A.13 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

7.2 PEGADAIAN

7.2.1 Pengertian Gadai dan Pegadaian

Pengertian gadai dan Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi. Tujuan ideal dari perum pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi dan lain sebagainya. Keberadaan Perum Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pengijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-Iain. Lembaga keuangan nonformal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar.

Ada dua hal yang menyebabkan pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank. Satu, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank (diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai bukan dengan peraturan pinjam-meminjam biasa). Dua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli hanya oleh satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian.

7.2.2 Sejarah Pegadaian

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 Tahun 1960.

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.

Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian. Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meskipun usaha tersebut mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Di samping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Perum Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum Pegadaian diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri.

Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

7.2.3 Kegiatan Usaha Pegadaian

1) Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari:

a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan,

b. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

c. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain)

d. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 miliar dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miliar.

e. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:

* Modal awal: kekayaan negara di luar APBN sebesar Rp 205 miliar.

* Penyertaan modal pemerintah

* Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

2) Penggunaan Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut.

a. Uang kas dan dana likuid lain

Perum pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.

b. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris

Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.

c. Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk: gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain

d. Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

e. Investasi lain

Kelebihan dana (idlefund), yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendekdan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang properti, seperti kantor dan toko. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang (developer), kontraktor, dan lain-lain.

7.2.4 Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat.

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Seperti diuraikan pada bagian awal di atas, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp 10.000 hingga Rp 20.000.000 dengan jaminan benda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat. Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.

b. Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. fasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yangbisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

c. Penitipan barang

Jasa lain yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik Pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau ada kalanya terdapat kapasitas menganggur, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

d. Jasa lain

Ketiga jenis jasa di atas hampir selalu ada pada setiap kantor pegadaian. Di samping ketiga jasa tersebut, kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti:

o Penjualan Koin Emas ONH. Koin Emas ONH adalah emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Konsumen tinggal membeli sejumlah koin emas ONH (yang tersedia dalam berbagai pilihan berat), baik sekali saja maupun secara rutin. Setelah koin emas ONH dianggap mencukupi (biasanya sekitar 250-300 gram), maka secara otomatis pemilik akan didaftarkan sebagai calon jemaah haji melalui Sistem Haji Terpadu (Siskoat). Selain untuk haji, konsumen juga bisa membeli emas untuk tujuan investasi lain, dan tidak harus selalu untuk haji.

o Krasida. Krasida adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran

o Kreasi. Kreasi adalah Kredit Angsuran Fidusia. Produk ini merupakan modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

o Kresna. Kresna atau Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

o Galeri 24. Pegadaian juga mempunyai Galeri 24 yaitu Toko Emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase perhiasan emas. Seperti diketahui bahwa perhiasan yang dijual di toko emas Galeri 24 adalah merupakan produk yang dibuat oleh Pegadaian, jadi bukan merupakan barang jaminan nasabah yang tidak ditebus. Dengan pengalaman menguji karatase emas sejak tahun 1901, maka perhiasan emas dari Galeri 24 memberikan jaminan kebenaran keaslian karatase emas kepada khalayak pembeli. Jaminan kepastian ini belum tentu diperoleh di toko emas lain.

7.2.4 Profil Perum Pegadaian

PERUM PEGADAIAN

Status : Perusahaan Umum (PERUM)

Bisnis/lndustri : Jasa Keuangan

Deskripsi Bisnis : Menyalurkan kredit dengan jaminan barang bergerak dan

fidusia dan usaha lain yang menguntungkan

Landasan Hukum : Ikut membantu program pemerintah dalam upaya

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan

menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa

penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang

menguntugkan.

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

VISI DAN MISI

VISI:

"PEGADAIAN PADA TAHUN 2010 MENJADI PERUSAHAAN YANG MODERN, DINAMIS, DAN INOVATIF DENGAN USAHA UTAMA GADAI"

MISI:

"IKUT MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GOLONGAN MENENGAH KEBAWAH, MELALUI KEGIATAN UTAMA BERUPA PENYALURAN KREDIT GADAI DAN MELAKUKAN USAHA LAIN YANG MENGUNTUNGKAN"

TUJUAN :

"MEMBERANTAS LINT AH DARAT, IJON, DAN PINJAMAN TIDAK WAJAR LAINNYA".

7.3 ASURANSI

7.3.1 Pengertian Asuransi

Menurut UU No 2 Tahun 1992, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan raana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima prerai asuransi, mituk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keimtungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak kctiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya sescoraiig yang dipertanggungkan..

KUHD pasal 246 mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian , dengan mana seorang penanggungmengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suau peristiwa tak tertentu.

Asuransi dikategorikan sebagai suatu lembaga keuangan karena melaui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, selain bermanfat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.

7.3.2 Peraturan Perasuransian di Indonesia

Berbaga peraturan tentang perasuransian sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usahperasuransian di Indonesia adalah:

UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Keputusan Menteri Keuangan antara lain tentang

Perijinan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi

Penyelenggaraan usaha Asuransi atau Reasuransi

Perijnan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi

7.3.3 Manfaat Asuransi

Asuransi dapat memberikan banyak manfaat bagi nasabah yang ikut serta. Beberapa manfaat tersebut adalah:

o Rasa amandan perlindungan

o Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

o Polis Asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit

o Merfungsi sebagi tabungan dan sumber pendapatan.

o Alat penyebaran resiko

o Membantu meningkatkan kegiatan usaha

7.3.4 Risiko dan Ketidakpastian

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian, Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

Dalam usaha perasuransian, sudah dilakukan pemilahan risiko. Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara tepat identifikasi terbadap risiko yang akan diangkat dalam perjanjian asuransi. Dengan dilakukan identifikasi secara tepat, pihak penanggung dapat melakukan perhitungan atau estimasiyang tepat sehingga tidak merugikan pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

1) Risiko murni

Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-lpenar terjadi, akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

2) Risiko spekulatif

Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian.

3) Risiko individu

Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup sehari-hari. Risiko individu dapat dipilah menjadi 3 jenis.

* Risiko pribadi (personal risk}

Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Apabila risiko tersebut tidak terjadi, seseorang masih dapat mengusahakan atau memperoleh manfaat ekonomis untuk menyelenggarakan hajat hidupnya. Berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang untuk berusaha dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

* Risiko harta (property risk)

Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang kita miliki rusak, hilang atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, pemilik harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggantikan kinerja harta yang hilang.

* Risiko tanggung gugat (liability risk)

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk memperlimbangkan kehic perekonomian di masa mendatang. Dalam menangani risiko tersebut minimal ada lima yang dapat dilakukan, antara lain:

a) Menghindari Resiko (Risk avoidance)

Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan nsiko yang mungkin m dari aktivitas yang akan dilakukan. Setelah mengidentifikasikan risiko, orang meneruskan kegiatannya dapat juga menarik diri dari kegitan yang akan dilakukan. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang tersebut sudah menghindari risiko.

b) Mengurangi risiko (risk reduction)

Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisir kemungkinan teriadinya risiko kerugian. Mengurangi risiko dapat berarti mengi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi.

c) Menahan risiko (risk retention) Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko te dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. B kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.

d) Membagi risiko (risk sharing)

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi Misalnya saja dalam memulai investasi, dianggap akan terlalu berisiko kalau melibatkan satu orang. Oleh karena itu diajak satu atau beberapa orang untuk b sama melakukan investasi tersebut.

e) Mentransfer risiko (risk transfering)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta n memikul beban risiko.

7.3.5 Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsisten: pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akiba peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tangguji jawabnya. Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.

Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

o Nama dan alamat tertanggung

o Uraian risiko

o Jumlah pertanggungan

o Jangka waktu pertanggungan

o Besar premi, bea materai, dan lain-lain

o Bahaya-bahaya yang dijaminkan

Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka (chasis), dan nomor mesin kendaraan.

7.3.6 Premi Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yakni berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi asuransi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya risiko kerugian sangat tinggi pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tingg daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudal dituangkan di dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan semesteran, atau tahunan.

7.3.7 Penggolongan Asuransi

Menurut Sifat Pelaksanaannya

1) Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atau sesuatu yang dipertanggungkan tersebut, misal: asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2. Asuransi wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yar pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yar ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, di sebagainya.

Menurut Jenis Usaha Perasuransian

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usal perasuransian dibagi menjadibeberapa jenis:

a. Usaha Asuransi

1) Asuransi kerugian (nonlife insurance)

Asuransi kerugian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan i dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yai pasti. Di beberapa negara asuransi kerugian juga disebut sebagai general in karena lingkup usahanya yang sangat luas. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi berikut:

· Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan, petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.

· Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (marine insi) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang < tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayara

· Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolon^ dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: a kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.

2) Asuransi jiwa (life insurance)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorar dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurar hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalam pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Asuransi jiwa memberikan:

· Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan

· Santunan bagi tertanggung yang meninggal

· Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya kunci

· Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi tiga.

· Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance). Biasanya polis asuransi diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara p* (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

· Asuransi jiwa kelompok (group life insurance). Asuransi j iwa yang biasanya dikeli tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi,

· Asuransi jiwa industrial (industrial life insurance). Dalam jenis asuransi ini dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang diba; di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent.

b. Reasuransi (reinsurance)

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko si penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang diikuti kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai ceding con dan yang menjadi penanggung adalah reasuradur. Dalam menjalankan usahanya kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemanpuan finansialnya. Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan menanggung klaim tertanggung, perusahaan dapat membagi risiko dengan perusahaan lain. Penyedia risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi.

o Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu asuransi. Biasanya nilai pertanggungannya berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut perlu menawarkan kepada beberapa perusahaan asuransi yang lain. Dalam kerja sama tersebut diperlukan perusahaan asuransi yang berperan sebagai pemimpin. Setelah melakukan koasuransi, gabungan beberapa perusahaan asuransi tersebut dapat mempertimbangkan untuk melakukan reasuransi.

o Reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Fungsi reasuransi adalah:

* Meningkatkan kapasitas akseptasi. Dengan melakukan reasuransi, penananggung akan dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut memperbesar jumlah nilai pertanggungan.

* Alat penyebaran risiko. Penyebaran asuransi pada dasarnya tidak menghendaki pemusatan atau terkonsentrasinya pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan adanya mekanisme penyebaran risiko ini maka yang akan tertanggulangi adalah kemungkinan kerugian dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin ditanggung sendiri.

* Meningkatkan stabilitas usaha. Jumlah kerugian yang mungkin timbul karena adanya klaim dari tertanggung sangat sulit untuk diprediksikan secara tepat. Dengan penyebaran risiko ke perusahaan asuransi lain maka kekhawatiran akan kegagalan usaha akan semakin kecil.

* Meningkatkan kepercayaan. Reasuransi akan menambah kepercayaan tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami mendapat jaminan perusahaan asuransi. Dengan melakukan pertanggungan ulang atas resiko ditutupnya akan memberi peluang perusahaan asuransi melakukan pengemt bidang usahanya.

Reasuransi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mekanisme untuk reasuransi lain:

* Treaty dan facultative reinsurance

Mekanisme ini disebut juga automatic reinsurance. Dalam model ini, reasi memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian k dan reasuradur harus menerima jumlah yang ditawarkan.

* Reasuransi proporsional

Pembagian risiko antara ceding company dengan reasuransi dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh ceding company.

* Reasuransi nonproporsional

Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam treaty. Treaty dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara ceding company dan reasuradur yang mana reasuradur mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh ceding company.

Contoh Profil Asuransi: PT AJB BUMIPUTERA

a. LAHIRNYA BUMIPUTERA


clip_image010Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha – sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu; sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965 – yang memangkas asset perusahaan ini; dan bencana paling hangat – multikrisis di penghujung millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman – mungkin karena persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan keberlangsungan.

Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia; tengah berada di tengah capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau.

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru; karena makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia – sebagaimana visi awal pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia. ***

b. FALSAFAH

Sebagai perusahaan perjuangan, Bumiputera memiliki falsafah sebagai berikut :

1. Idealisme
Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

2. Kebersamaan
Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

3. Profesionalisme
Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

c. VISI : Bumiputera ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia.

d. MISI : Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:

· Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.

· Mengembangkan korporasi dan kooperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong.

· Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.

· Mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi dan sosial.

Latihan:

1. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang mendasari lembaga keuangan Pasar Modal, Pegadaian dan Asuransi.

2. Deskripsikan pengertian dari Pasar Modal, Pegadaian dan Asuransi

3. Sebutkan manfaat Pegadaian, Pasar Modal dan Asuransi bagi nasabah.

4. Ceritakan kembali proses perdagangan yang ada di Pasar Modal.

5. Apa saja produk jasa dari Pegadaian dan Asuransi.

Ringkasan:

1. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

2. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

4. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

5. Menurut UU No 2 Tahun 1992, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan raana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima prerai asuransi, mituk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keimtungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak kctiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya sescoraiig yang dipertanggungkan.

6. KUHD pasal 246 mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian , dengan mana seorang penanggungmengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suau peristiwa tak tertentu.

Sumber belajar lain:

· Internet: http://www.jsx.co.id , tentang Pasar Modal

· www.wikiepedia..com tentang Asuransi

· surat kabar: Kompas, IndoPos, Media Indonesia, dll

———————-