fungsi pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan.
2. Fungsi Distribusi.

Fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan
dan keadilan.
3. Fungsi stabilisasi
Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat
kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.

Suatu kebijakan publik, misalnya pengenaan pajak dan pengeluaran publik, dapat secara simultan diarahkan kepada ketiga tujuan tersebut di atas. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana merancang kebijakan anggaran sehingga dengan tujuan yang berbeda-beda tersebut akan dapat dicapai secara lebih terpadu. Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith mencatat empat fungsi ‘pengoreksi’ yang dapat dijalankan oleh pemerintah yakni:
1. Tugas memproteksi suatu kelompok masyarakat dari pelanggaran dan invasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya

2. Tugas memproteksi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan oleh anggota lain dalam masyarakat.
3. Tugas membentuk dan memelihara institusi publik agar memberi manfaat yang tinggi serta kesempatan kerja kepada masyarakat1.
4. Tugas mempertemukan biaya yang diperlukan untuk mendukung peraturan- peraturan.
Pedoman aktivitas pemerintah yang dipromosikan oleh Milton Friedman adalah bahwa keterlibatan pemerintah harus dapat membuat dan memaksakan aturan-aturan umum yang mengatur perilaku para individu. Apabila pemerintah memutuskan untuk campur tangan dalam aktivitas individu, keterlibatan tersebut harus mempunyai tingkat yang minimal, misalnya hanya sebatas penyertaan modal saja, baik secara langsung atau tidak langsung. Milton Friedman juga menyarankan pemerintah supaya membeli sumber daya
yang digunakannya dalam pasar, bukan mengendalikan/ mengatur sumber daya tersebut. Pada saat pemerintah memproduksi barang atau jasa, pemerintah harus membebankan secara pro rata kepada pengguna, dan bukan bertransaksi dengan pengguna. Aktivitas pemerintah, seharusnya, hanya berperan sebagai last resort, dalam mendanai, mengatur dan menyediakan barang atau jasa secara gratis.

Alasan Keterlibatan Pemerintah Dalam Ekonomi
Dalam situasi tertentu, mekanisme pasar akan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien yang timbul pada saat tidak seorangpun akab dapat dipuaskan secara lebih baik dengan tanpa menyebabkan orang lain menderita kerugian (sering disebut efisiensi Pareto). Namun demikian, suatu masyarakat dapat saja memilih alokasi yang tidak efisien atas dasar kesetaraan atau kriteria lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya suatu intervensi pemerintah dalam operasi pasar bebas. Terdapat dua argumen mengenai bagaimana perlunya intervensi pemerintah yaitu (1) kegagalan pasar dan (2) penekanan pada aspek keadilan.