1. Jelaskan apa  saja tujuan  Perencanaan dan Pembangunan Industrial Estate di Indonesia !

Jawaban :

  • Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tesedia untuk bangunan pabrik
  • Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya.
  • Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan penagwasan lingkungan.

 

2. Jelaskan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri !

Jawaban :

  • Ketersediaan bahan baku.
  • Ketersediaan sumber tenaga kerja yang memiliki keterampilan.
  • Adanya modal usaha yang cukup operasionalisasi.
  • Adanya jaringan pemasaran dan moda transportasi yang cukup.
  • Mempunyai manajemen organisasi perusahaan yang efisien dan efektif.

 

3. Sebutkan asumsi-asumsi dari Teori Lokasi Weber !

Jawaban :

  • Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduk (berkaitan dengan ketrampilan).
  • Sumber daya atau bahan mentah yang terdapat di tempat tertentu saja.
  • Upah Buruh yang telah baku, artinya sama dimanapun juga.
  • Biaya transportasi yangt ergantung dari bobor bahan mentah yang diangkut dan dipindahkan.
  • Terdapatnya kompetisi antra industri.
  • Manusia itu berpikir rasional.

 

4. Dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996, Kawasan Industri dalam pembangunannya mempunyai bentuk fisik yang mencakup unsur-unsur . Sebutkanlah unsur-unsur tersebut :

Jawaban:

1. Lahan, lahan kawasan industri merupakan areal atau bentangan tanah dengan keluasan minimal 20 hektar dengan status tanah sebagai hak guna bangunan induk (HBG Induk) atas nama perusahaan kawasan industri dan di batasi dengan pagar keliling.

2. Prasarana, prasarana tersebut meliputi jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi /jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, salauran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolah limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri.

3. Sarana Penunjang, suatu kawasan industri diwajibkan membangun sarana penunjang di dalamnya, yaitu meliputi kantor pengelola, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan mess transito, pos keamanan, sarana kesegaran jasmani, dan halte angkutan umum.

4. Pengelola Kawasan Industri,  perusahaan pengelola tersebut merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ditunjuk oleh dan /atau menerima hak dan kewajiban dari perusahaan kawasan industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan sebagian atau seluruh kawasan industri.

5. Tata Tertib Kawasan Industri, adalah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan kawasan indsutri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri dalam pengeloaan dan pemanfaatan kawasan industri.

6. Izin AMDAL, kawasan industri diwajibkan memiliki izin analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Izin ini mutlak diperlukan karena di dalam kawasan industri terdapat banyak pabrik yang berdiri dan biasanya pabrik tersebut beroperasi dengan menghasilkan limbah. Untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang timbul dari dioperasionalkan kawasan industri maka limbah yang ditimbulkan dari pabrik yang beroperasi harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

7. Izin Usaha Kawasan Industri, suatu perusahaan yang akan mengoperasionalkan kawasan industri diwajibkan memiliki izin usaha kawasan industri. Perusahaan industri yang beroperasi di dalam kawasan industri, Selain memperoleh kemudahan dalam hal kebutuhan lahan untuk industri yang telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana tersebut, juga mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan, seperti : bebas dari izin AMDAL, bebas dari izin gangguan (HO), bebas dari kewajiban memeroleh izin prinsip, serta kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).