1. Apa yang di maksu dengan perencanaan  industri daerah?

J : perencanaan industri daerah merupakan kegiatan identifikasi dan klasifikasi daerah-daerah serta membuat strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan guna mengembangkan rencana aktivitas kerja  yang potensial untuk lokasi pembangunan industri sebelum dilakukannya proses industrialisasi pada daerah tersebut

2. Ada beberapa tujuan Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate). Sebutkan minimal 3 !

Jawab :

a)       Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau, merangsang berkembangnya pusat-pusar pertumbuhan baru.

b)      Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri, serta dengan memperhitungkan keterkaitan perkembangan wilayah lebih luas.

c)      Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu,

d)     Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

3. Sebutkan tipe-tipe kawasan industri pada perencanaan industri daerah !

Jawaban :

  1. Pengadaan kawasan industri sebesar kebutuhan/potensi sesuatu satuan wilayah tertentu (zona atau satuan aglomerasi tertentu) pada kurun waktu tertentu,
  2. Pengembangan tipe kawasan industri sesuai besaran kebutuhan perkembangan atau kemampuan pentahapan pembangunan.

 

4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mendorong tumbuhnya investasi ?

    1. Promosi bersama antara BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
    2. Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal kepada aparatur pusat dan daerah, para pengusaha, masyarakat non dunia usaha, dan pejabat perwakilan RI di luar negeri;
    3. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional;
    4. Workshop pemahaman PP No.1/2007 Jo. No.62/2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
    5. Workshop pengembangan potensi daerah dalam rangka upaya peningkatan investasi;
    6. Matchmaking antara UMKMK dengan pengusaha besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
    7. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam meningkatkan investasi;
    8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas dan kemudahan investasi di daerah.