INSENTIF PERPAJAKAN

Tujuan pemerintah yang berupa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan bisa dicapai dengan berpedoman pada pajak konsumsi progresif. Disamping itu, pendekatan keadilan menuntut agar pendekatan ini dipadukan dengan penarikan pajak atas pendapatan modal dengan tarif progresif. Karena adanya kemungkinan timbulnya konflik antara pajak penghasilan progresif dengan insentif untuk inventasi, maka tidak mengherankan bahwa telah diupayakan berbagai cara untuk meminimumkan pengaruh masalah justifikasi sampai dimana pemerataan dan pertumbuhan didahulukan terhadap satu sama lain. Kebijakan perpajakan harus memperhatikan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak akan memperparah pemerataan. Keringanan pajak untuk investasi yang tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan pertumbuhan, bukan hanya menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah tetapi juga memperbesar ketimpangan apabila keringanan itu diberikan kepada
masyarakat berpendapatan tinggi.
Dengan alasan-alasan ini, insentif pajak bagi investasi pada umumnya
merupakan pemborosan dan tidak adil sehingga banyak pengamat terdorong
untuk menolak semua bentuk insentif. Namun, penolakan total tidak bisa
diterima. Tekanan politik agar diberikan insentif pajak akan tetap ada dan
tidak bisa dielakkan, maka sebaiknya insentif dirancang seefisien mungkin.
Lebih jauh lagi, beberapa kelonggaran bagi pertumbuhan mungkin layak
asalkan hal itu dilaksanakan dengan cara terbaik.

Insentif Domestik
Dalam menangani masalah insentif, ada baiknya kita membedakan antara
insentif domestik dan masalah insentif yang berkaitan dengan modal asing.
Insentif domestik bisa dikaitkan dengan investasi pada umumnya atau dibatasi
pada industri atau wilayah tertentu. Insentif bisa dirancang untuk
menggalakkan ekspor dan memperkuat neraca pembayaran.

Insentif Umum
Insentif investasi umum bisa berupa kredit pajak atas investasi atau
penyusutan yang dipercepat seperti lazim digunakan di negara-negara maju.
Selain itu, di beberapa negara sering kali diberikan pembebasan pajak (tax
holiday) untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama lima atau tujuh tahun
dimana selama jangka waktu itu pajak atas laba dibebaskan. Metode ini
merupakan insentif bagi investasi yang memberikan laba yang tinggi pada
tahap awal dan hal ini bertentangan dengan kebutuhan akan investasi yang
stabil dan bersifat jangka panjang. Bagi perusahaan lama yang mengadakan
investasi lama dan baru, masalah ini bisa diatasi dengan pendekatan kredit
investasi atau bantuan investasi. Lebih jauh lagi, tidaklah bijaksana jika
pemerintah mengadakan komitmen jangka panjang untuk mensubsidi pajak,
teristimewa jika diperkirakan bahwa subsidi semacam itu tidak akan
diperlukan di masa mendatang.
Apapun masalahnya, insentif investasi umum tidak bisa efektif guna
menaikkan tingkat investasi menyeluruh kecuali jika peningkatan tabungan
juga mendapat perhatian. Ini bisa tercapai dengan mendorong perusahaan
untuk menahan laba atau dengan memberikan kredit pajak bagi tabungan atas
pendapatan perorangan. Tentu saja masalahnya adalah bagaimana mencapai
suatu jumlah tabungan tertentu tanpa mengurangi tabungan di sektor lain.

Daftar Skala Prioritas
Meskipun efektivitas investasi umum diragukan, namun insentif yang
dibatasi pada sektor atau industri tertentu kiranya bisa lebih efektif dalam
mengalokasikan modal data ekspor industri tersebut. Masalah utama di sini
adalah bagaimana memilih industri yang akan diberi perlakuan istimewa
tersebut. Dapat diduga bahwa industri yang akan dipilih adalah industri yang
memainkan peranan strategis dalam pembangunan dan yang tidak akan
berkembang jika tidak mendapat bantuan khusus.
Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan mengandung dampak
eksternal (external economies) yang tidak diperhatikan dalam pengambilan
keputusan investasi swasta dan pasar modal yang tidak sempurna bisa
mengacaukan investasi meskipun tanpa eksternalitas. Karena itu, investasi
semacam itu perlu dikoreksi. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa hal itu
sangat sukar untuk dilaksanakan.
Seiring daftar skala prioritas sedemikian luas sehingga hampir tidak ada
yang patut dipilih. Sedangkan di pihak lain, pemilihan industri tertentu selalu
dibarengi dengan tekanan politik dari kelompok tertentu dan dalam
kesempatan lain lagi kita akan melihat bahwa insentif diberikan untuk
mempertahankan pasar bagi perusahaan negara, seperti pabrik baja, yang
seharusnya tidak mendapat prioritas utama. Meskipun pada prinsipnya insentif
yang selektif itu baik, penerapannya secara efisien sukar untuk dilaksanakan.
Insentif Regional
Insentif selektif lainnya dapat kita temukan dalam kebijakan regional.
Seperti telah kita ketengahkan sebelumya, kebijakan pajak bisa mempengaruhi
keputusan lokasi investasi, apakah itu untuk tenaga kerja atau modal dan
umumnya diharapkan agar kebijakan pajak bersifat netral. Namun, keadaan
negara-negara berkembang bisa menuntut lain. Tenaga kerja mungkin tidak
bisa berpindah secara luwes, mungkin juga tenaga kerja ingin dipertahankan di
suatu daerah tertentu karena terlalu banyaknya perpindahan penduduk ke kota
atau alasan non ekonomis yang menghendaki pemerataan tingkat
pembangunan daerah. Karena itu, insentif khusus bisa diberikan demi
pembangunan daerah tersebut. Masalahnya adalah apakah insentif itu lebih
baik diberikan dengan mensubsidi investasi atau mensubsidi perusahaan
pekerja di wilayah bersangkutan. Jawabannya tergantung pada tujuan yang
hendak dicapai, apakah peningkatan produksi atau nilai tambah di daerah
tersebut, atau apakah peningkatan upah atau standar hidup masyarakatnya.
Untuk tujuan terakhir ini, subsidi upah akan lebih efektif, khususnya jika