Belanja pemerintah :

1. konsumsi : gaji pegawai, belanja operasional

2. investasi : menambah modal sosial, belanja modal

Y = C+I+G+(X-M)

C = consumption = gaji pegawai, belanja operasional

G= Investment = menambah modal sosial, belanja modal

(X-M) = 1. current account (mencatat transaksi barang jasa), 2. capital account (mencatat transaksi keluar masuk modal, 3.monetary account.

PENGELUARAN PEMERINTAH :

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C + I + G + (X-M) atau kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut

  • Aspek makro
  • ROSTOW & MUSGRAVE :(kontra)
  1. MENGHUBUNGKAN ANTARA BELANJA DENGAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI
  2. HANYA BERDASARKAN PENGALAMAN
  3. TAHAP AWAL: % BELANJA PEMERINTAH (THD GDP) TINGGI
  4. TAHAP MENENGAH: % BELANJA PEMERINTAH TETAP TINGGI
  5. TAHAP LANJUT (tinggal landas): % BELANJA PEMERINTAH MENGECIL
  6. PROCYCLICAL

Musgrave dan Rostow yang kemudian populer sebagai teori pengeluaran negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian teori pengeluaran negara :

  • Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan.
  • Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
  • Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Rostow Menjelaskan bahwa modernisasi merupakan proses bertahap, dimana masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi tinggi. Pada masa tradisional hanya mengalami sedikit perubahan sosial, atau mengalami kemandegan sama sekali. Kemudian berlahan-lahan Negara mengalami perubahan dengan adanya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Perubahan ini adalah prakondisi untuk mencapai tahap selanjutnya yaitu tahap lepas. (1. tradisional, 2.pra take off. 3. take off, 4. .., 5. high mass consumption).

tingginya pengeluaran pemerintah dikarenakan social capital. pada saat tradisonal, pra take off itu swasta belum tumbuh masih social capital, dari take off sampai high mass consumption swasta mulai tumbuh, naiknya belanja pemerintah untuk eksternalitas), kemudian presentase peran pemerintah mulai mengecil. peran pemerintah selalu ada, tapi bisa membesar atau mengecil (membesar bukan berarti take over, mengecil bukan berartti hilang).

                   Menurut Musgrave dalam Dumairy 1999:163 pada suatu proses pembangunan investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, akan tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan

kenapa peran pemerintah presentasenya bisa menjadi meningkat atau menurun ?

karena apabila pendapatan meningkat maka belanja pemerintah juga akan meningkat. sedangkan kalu implisit  itu apabila pendapatan menurun maka belanja pemerintah juga akan menurun. pola belanja pemerintah itu garisnya linear.

  • Wagner
  1. MENGHUBUNGKAN ANTARA BELANJA DENGAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI
  2. JUGA BERDASARKAN PENGALAMAN DI US, EROPA DAN JEPANG ABAD 19
  3. APABILA PENDAPATAN PERKAPITA MENINGKAT, PENGELUARAN PEMERINTAH JUGA MENINGKAT
  4. LINEAR

Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran Pemerintah akan meningkat. Terutama disebabkan karena Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.belanja pemerintah tetap naik walaupun pertumbuhan ekonominya turun.

Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap Pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Menurut Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran Pemerintah selalu meningkat yaitu :

  • Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
  • Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
  • Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
  • Perkembangan demografi
  • Ketidakefisienan birokrasi

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antar industri dan hubungan antar industri dengan masyarakat akan semakin kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Namun teori Wagner memiliki kelemahan yaitu tidak didasari pada teori pemilihan barang-barang publik (Dumairy,1997).

  • Peacock & wishmen (yang banyak dianut karena alami, logikanya jalan dan ilmiahnya ada) :
  1. PEMERINTAH HENDAK MENINGKATKAN BELANJANYA, TETAPI PUBLIK TIDAK SUKA MEMBAYAR PAJAK
  2. PUBLIK MEMBERI TOLERANSI TINGKAT PAJAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA PEMERINTAH
  3. DALAM KEADAAN NORMAL, PENERIMAAN PAJAK MENINGKAT (TARIF PAJAK TETAP, SEMATA-MATA AKIBAT KENAIKAN GDP) SHG BELANJA PEMERINTAH JUGA MENINGKAT
  4. KETIKA KEADAAN NORMAL TERGANGGU, PERANG MISALNYA, BELANJA PEMERINTAH TINGGI. GDP TURUN, PENERIMAAN PAJAK TURUN à HUTANG
  5. KEADAAN KEMBALI AMAN. BELANJA PEMERINTAH TETAP TINGGI UNTUK BAYAR HUTANG DAN REHABILITASI KEADAAN. PUBLIK MENTOLERANSI KENAIKAN TARIF PAJAK.
  6. TAHAP LANJUT, PENERIMAAN PAJAK MENINGKAT (TARIF PAJAK TURUN, KARENA GDP SUDAH MENINGKAT) SHG BELANJA PEMERINTAH JUGA MENINGKAT (SECARA RELATIF MENURUN THD GDP)
  7. CONTRACYCLICAL (YANG PALING BAIK KARENA MELAWAN ARUS )
  8. KASUS INDONESIA: 1969 – 1996
  9. PROCYCLICAL INDONESIA : mulai tahun 67/68, pak harto membuat UU PMA (67) dan PMDN(68), maka mulai adanya penanaman modal asing maupun dalam negeri. tahun 74 adanya malari xeno[hobia yaitu perasaan anti asing karena ada UU itu. pada tahun 74 selain adanya xenophobil, tahun 73-74 juga terjadi perang antara mesir dengan israel. karena adanya perang antara mesir dan israel maka indonesia kebanjiran minyak (oil boom). tahun 74, indonesia itu oil boom ditambah hutang luar ngeri sampai-sampai GDP indonesia naik sampai 20%. dapat rezeki hutang luar negeri tetapi pa harto tidak memaksimalkan rezekinya itu dengan menggunakan investasi . tahun 81/82 terjadilah perang iran, kuait. tahun 86 mulai terjadi titik balik dengan adanya proteksi, perang dunia dan resesi. tahun 86 juga ada iuran pembangunan daera (IPEDA) tapi sekarang diganti menjadi PBB. sejak tahun 86 itulah mulailah adanya pajak dan ekspor non migas. tahun 97-98, swasta lesu dan pemerintahpun juga lesu

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat mengenai perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkan pada suatu dialektika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarifnya mungkin tidak berubah. Hal ini berarti, kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan pula penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.