I. PAJAK
        Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
      CIRI – CIRI PAJAK :
  • Hak prerogatif negara

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

  • Sifat memaksa kepada orang/badan
  • Pembayar pajak tidak tahu alokasi penggunaannya
  • Sbg sumber penerimaan negara yang utama
       PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PENGENAAN PAJAK
  • Kepastian objek pajak
  • Ability to pay = instrumen fiskal  =efisiensi perekonomian
  • Keadilan distribusi beban pajak
  • Administrasi sederhana
  • Bouyant (layak / biaya yang dikeluarkan untuk mencari orang yang bayar pajak)
        BERDASARKAN BEBAN PAJAK
  • Langsung  : pembayar sekaligus pembeban pajak

pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak Penghasilan.

  • Tidak langsung : pembaYAR tidak sekaligus pembeban pajak tetapi bisa digeser ke orang lain.

Pajak tidak langsung Adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung dimana  pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insidentil. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

         BERDASARKAN BESARAN PENGENAANNYA
  • Progresif : semakin besar nilainya maka semakin besar pajaknya
  • Proporsional : semakin besar nilainya tetapi bayar pajaknya tetap
  • Regresif : semakin besar nilainya maka semakin kecil pajaknya
           BERDASARKAN HAK PEMUNGUTAN
  • Pajak pusat

Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

  • Pajak daerah
             Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air. b) Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten) Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.
II. RETRIBUSI
            retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  1. Pungutan karena menikmati barang/jasa publik
  2. Alokasinya dikembalikan untuk perbaikan barang/jasa publik ybs

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 1. Retribusi Jasa Umum. a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

III. BEA

Bea adalah pungutan yang dikenakan   atas jumlah harga barang yang   dimasukan ke dalam daerah pabean   atau dikeluarkan dari daerah pabean. bea terdiri dari bea masuk dan bea   keluar. bea bertujuan melindungi kepentingan barang/jasa dalam negeri dari pesaing luar negeri à bukan sbg sumber penerimaan utama.

IV. CUKAI

cukai adalah pungutan yang dikenakan   atas barang tertentu. Bea cukai merupakan pungutan yang   dilakukan oleh pemerintah pusat. cukai berfungsi untuk mengurangi konsumsi guna melindungi konsumen = bukan sbg sumber penerimaan utama.

V. PUNGUTAN (CHARGE) LAINNYA
  • PORTO ; pungutan karena adanya perpindahan barang
  • LEGES : legalisir
  • METERAI : pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.
VI. NON PAJAK
  • Hutang, hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

  • Laba BUMN
  • Royalty : SDA , milik negara. contohnya : pengerukan batu bara harus bayar royalty atas polusi yang ditimbulkan
  • Hasil lelang, denda, biaya perkara, dsb